Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menkes Dorong Hilirisasi Farmasi

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendorong percepatan hilirisasi industri farmasi nasional sebagai salah satu strategi untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. 

Selama ini, besarnya belanja kesehatan nasional dinilai belum mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian karena masih bergantung pada produk impor.

Budi mengatakan, belanja kesehatan Indonesia secara historis telah berada di atas 10% setiap tahun, bahkan mencapai sekitar 16% pada tahun lalu. Namun, sebagian besar anggaran tersebut masih digunakan untuk membeli obat, bahan baku farmasi, hingga alat kesehatan dari luar negeri sehingga nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja justru dinikmati negara lain.

"Kita berdua [bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan] sangat percaya bahwa target 8% itu harus mati-matian dikejar sesegera mungkin. Karena kalau enggak kita kehilangan window of opportunity pada saat puncak bonus demografi kita dan kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa jadi negara maju yang income-nya 14.000 dolar GNI per kapita ujarnya dalam konferensi pers di sela-sela acara Building Regional and Global Health Resilience in Asean: Vaccine Manufacturing and Pandemic Preparedness and Response (PPR), Rabu (24/6/2026).

Menurut Budi, salah satu cara agar belanja kesehatan dapat berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah membangun rantai pasok industri farmasi secara utuh di dalam negeri, mulai dari bahan baku hingga produk akhir.

Dia mencontohkan produksi parasetamol yang saat ini belum sepenuhnya terintegrasi. Indonesia telah memproduksi benzena sebagai bahan dasar, tetapi tahapan hilirisasi menjadi cumene, fenol, hingga parasetamol masih belum tersedia di dalam negeri.

"Jadi kalau semua rantai produksi atau hilirisasi ini bisa dibikin di Indonesia, belanja yang 12%-13% itu bisa ditranslasikan jadi GDP di sektor kesehatan," sebut Budi.

Selain bahan baku obat, pemerintah juga mempercepat pengembangan industri biofarmasi melalui pembangunan pabrik pengolahan plasma darah. Selama ini, berbagai produk turunan plasma seperti albumin, intravenous immunoglobulin (IVIG), serta faktor VIII dan faktor IX masih bergantung pada impor.

Budi menyampaikan, fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk kesehatan impor sekaligus meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki.

Dia menambahkan, pengembangan industri kesehatan memerlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari sektor industri, perdagangan, hingga riset dan inovasi agar belanja kesehatan nasional benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

"DEN [Dewan Ekonomi Nasional] yuk tolong kesehatan nih, ini historically sudah di atas 10% nih. Kalau ini bisa dibantu, kan ini mesti integrasi sama industri, perdagangan, BRIN segala macam, kita bisa berkontribusilah untuk mencapai angka 8% ini," harap Budi.

Menurut Budi, transformasi tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan kesehatan nasional dalam menghadapi potensi pandemi, tetapi juga membuka peluang investasi, memperluas lapangan kerja, dan menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.