Belu: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengidentifikasi sejumlah titik perlintasan perbatasan negara pada jalur tidak resmi (JTR) Indonesia–Timor Leste di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Survei lapangan tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan perbatasan yang aman, tertib, dan akurat.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin menegaskan pengelolaan perbatasan tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga harus memahami realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perbatasan yang telah berlangsung secara turun-temurun.
“Wilayah perbatasan bukan sekadar garis pemisah antarnegara, melainkan ruang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang telah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun,” ujar Nurdin dalam keterangannya, Rabu, 24 Juni 2026.
Dia menjelaskan BNPP secara berkelanjutan telah mengidentifikasi pemetaan jalur tidak resmi di berbagai wilayah perbatasan. Hasil pemetaan menunjukkan karakteristik beragam, mulai dari jalur yang dimanfaatkan untuk aktivitas sosial dan kekeluargaan hingga jalur berpotensi disalahgunakan penyelundupan, perdagangan orang, perlintasan ilegal, dan tindak pidana lintas negara.
“Survei ini bukan sekadar mencari keberadaan jalur, tetapi memahami karakteristiknya secara utuh, mulai dari pola pemanfaatan, tingkat kerawanan, hingga faktor-faktor yang mendorong masyarakat menggunakan jalur tersebut,” terang Nurdin.
Baca Juga: BNPP Matangkan Rencana Kerja untuk Penguatan Pembangunan Perbatasan Negara
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin mengidentifikasi sejumlah titik perlintasan perbatasan negara pada jalur tidak resmi (JTR) Indonesia–Timor Leste di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dok. BNPP
Menurut dia, Kabupaten Belu memiliki posisi strategis dengan panjang garis batas lebih dari 100 kilometer dan dinamika lintas batas yang tinggi. Sehingga, memerlukan pengelolaan perbatasan yang terpadu.
Dia menjelaskan survei akan menghasilkan data terverifikasi mengenai lokasi dan sebaran jalur, aksesibilitas, intensitas penggunaan, tingkat kerawanan, serta potensi ancaman yang menjadi dasar perumusan kebijakan pengendalian yang proporsional.
“Negara harus memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap seluruh pola perlintasan, baik resmi, tradisional, maupun tidak resmi, agar kebijakan pengawasan, pelayanan, dan perlindungan masyarakat dapat dirumuskan secara tepat,” kata Nurdin.
Nurdin menegaskan penanganan jalur tidak resmi tak selalu berujung pada penutupan, tapi dapat meningkatkan status menjadi jalur resmi, penguatan pengawasan, atau pengetatan kontrol pada titik rawan.
Dari hasil inventarisasi awal, terdapat 27 titik JTR di wilayah Belu yang akan ditangani secara selektif dan berbasis kesepakatan bilateral Indonesia–Timor Leste.
Selain itu, Nurdin mengapresiasi peran TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan serta menekankan pentingnya layanan lintas batas terstandar melalui fungsi CIQS di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu. Indonesia dan Timor Leste telah menyepakati sembilan titik lintas batas, dengan empat di antaranya memiliki PLBN terpadu.
BNPP menegaskan survei ini bagian dari komitmen memperkuat pengelolaan perbatasan yang berdaulat, aman, dan humanis. Melalui penguatan data lapangan dan sinergi lintas sektor, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan lintas batas yang menjaga kedaulatan negara, sekaligus melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan secara berkelanjutan.
