Pemerintah Bantah Isu Relokasi  Perusahaan Jepang, Tapi Daya Saing Industri Otomotif tetap Disorot

JAKARTA, KOMPAS – Isu relokasi dua perusahaan komponen otomotif Jepang dari Jawa Timur ke Vietnam dianggap tidak terbukti. Namun, polemik tersebut menjadi alarm bagi Indonesia untuk segera memperkuat daya saing industri kendaraan listrik, di tengah semakin agresifnya Vietnam membangun ekosistem manufaktur yang dinilai lebih siap menarik investasi global.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada hari Minggu (21/6/2026), telah memerintahkan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) untuk menelusuri kebenaran informasi yang berkembang terkait dugaan relokasi perusahaan komponen otomotif serta pemutusan hubungan kerja (PHK) pada dua industri komponen otomotif di Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penelusuran, PT JAI di Kabupaten Pasuruan dan PT SAI di Kabupaten Mojokerto, masih beroperasi normal. Kedua perusahaan juga tercatat aktif menyampaikan laporan kegiatan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Kemenperin telah meminta klarifikasi langsung kepada manajemen kedua perusahaan. Hasilnya, perusahaan membantah adanya rencana pemindahan fasilitas produksi ke Vietnam maupun pengurangan tenaga kerja.

“Belum ada rencana relokasi fasilitas produksi dua perusahaan industri tersebut dari Indonesia ke Vietnam. Begitu juga dengan isu PHK, pihak perusahaan menyatakan tidak ada pengurangan tenaga kerja ataupun PHK pada fasilitas produksi mereka,” kata Febri, saat dihubungi, Selasa (24/6/2026) malam.

Lebih lanjut saat dikonfirmasi, Rabu (24/6/2026), isu yang telah berkembang mengenai relokasi dan PHK telah menimbulkan dampak terhadap aktivitas bisnis kedua perusahaan. Sejumlah pembeli (buyer) dan pemasok (supplier) disebut mempertanyakan keberlanjutan operasi perusahaan serta komitmen terhadap kontrak yang sedang berjalan.

“Pemberitaan masif terhadap relokasi dan PHK pada dua industri di Jawa Timur ini telah berdampak terhadap rantai pasok industri otomotif dan iklim investasi manufaktur Indonesia, terutama pada dua perusahaan industri komponen otomotif ini,” ujarnya.

Kemenperin menilai isu relokasi perlu disikapi secara hati-hati mengingat sektor otomotif merupakan salah satu penopang utama industri manufaktur nasional dan menjadi bagian dari jaringan produksi global.

Sebelumnya, berdasarkan keterangan resmi dari Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)/Partai Buruh sekaligus Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, ada temuan potensi ancaman dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, akan hengkang ke Vietnam.

”Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam,” katanya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, beberapa langkah akan ditempuh. Serikat pekerja akan bernegosiasi dengan perusahaan untuk meyakinkan mereka agar tidak pindah ke Vietnam.

”Dari situ saya akan berkomunikasi dengan DPR dan Presiden untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada pengembangan industri mobil listrik di Indonesia,” kata Iqbal.

Berdasarkan data Kemenperin, PT SAI dan PT JAI merupakan perusahaan komponen otomotif dengan total nilai investasi lebih dari Rp 1,9 triliun. Besarnya nilai investasi tersebut mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan untuk mengembangkan kegiatan usaha di Indonesia.

Selain memiliki nilai investasi besar, kedua perusahaan juga masih mencatatkan kinerja produksi yang relatif kuat. Pada triwulan I-2026, PT SAI memproduksi sekitar 1,2 juta unit komponen, sedangkan PT JAI menghasilkan sekitar 1,6 juta unit komponen.

Seluruh hasil produksi kedua perusahaan ditujukan untuk pasar ekspor. Dengan orientasi ekspor mencapai 100 persen, keduanya menjadi bagian dari rantai pasok global industri otomotif sekaligus berkontribusi terhadap ekspor manufaktur Indonesia.

“Nilai investasi yang telah direalisasikan menunjukkan kepercayaan dan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan usaha dan investasinya di Indonesia,” kata Febri.

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kondisi industri manufaktur, Agus Gumiwang, juga menginstruksikan seluruh jajaran Kemenperin untuk memperkuat pemantauan terhadap kinerja sektor industri dan menindaklanjuti setiap informasi terkait potensi penutupan pabrik maupun PHK.

“Bapak Menteri Perindustrian telah memerintahkan jajarannya untuk terus memonitor kinerja seluruh industri dan melakukan langkah mitigasi cepat dan terukur terhadap industri yang mengalami gangguan pada rantai pasok dan permintaan,” ujar Febri.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan investasi, stabilitas produksi, kepastian permintaan, serta perlindungan tenaga kerja.

Upaya tersebut dinilai penting untuk mempertahankan daya saing industri manufaktur nasional di tengah persaingan investasi yang semakin ketat di kawasan Asia Tenggara.

Meski sudah ada pernyataan tidak ada relokasi dua perusahaan Jepang ke Vietnam dan tidak ada PHK, pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu tetap mengingatkan, urgensi menjaga iklim usaha dan investasi di dalam negeri.

Di balik isu yang telah beredar terkait relokasi perusahaan ke negara pesaing Vietnam, Yannes tetap melihat ada pelajaran yang perlu diambil pemerintah. Salah satunya, investor memiliki pertimbangan untuk memilih negara dengan ekosistem kendaraan listrik yang lebih matang dan terintegrasi.

Lini produksi bukan semata-mata biaya tenaga kerja atau ongkos produksi, melainkan kesiapan kebijakan dan ekosistem industri kendaraan listrik di Vietnam yang dinilai semakin matang dan kuat.

“Vietnam saat ini dinilai memiliki kebijakan dan ekosistem BEV yang lebih mendukung. Sementara di Indonesia, industri komponen kendaraan listrik masih menghadapi tantangan karena rantai pasoknya belum terbentuk secara utuh, terutama dari tier 4 hingga tier 1,” ujar Yannes.

Vietnam, lanjut Yannes, juga memiliki keuntungan dari sisi akses pasar global. Negara tersebut telah menjalankan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa sejak 2020 dan memiliki industri kendaraan listrik domestik yang berkembang pesat melalui VinFast.

“Vietnam dinilai lebih feasible dari sisi bisnis global karena pertumbuhan pasar kendaraan listriknya cukup kuat, baik untuk kawasan ASEAN maupun ekspor ke Eropa. Sebagai catatan, VinFast sudah lebih dari 7 tahun memproduksi BEV dengan pasar yang mencakup Asia Selatan dan Tenggara, Eropa, serta Amerika,” kata Yannes.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil menarik investasi besar pada sektor kendaraan listrik, terutama di rantai pasok baterai berbasis nikel. Namun, menurut Yannes, tantangan berikutnya adalah memastikan industri komponen kendaraan listrik juga berkembang di dalam negeri.

Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan, antara lain ukuran pasar domestik yang besar serta rantai pasok kendaraan konvensional yang relatif matang dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Namun, keunggulan tersebut dinilai belum cukup apabila tidak diikuti percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik yang lengkap, khususnya rantai pasok komponen.

Yannes menilai, pemerintah perlu menjadikan isu tersebut sebagai peringatan dini untuk memperkuat daya saing industri otomotif nasional di tengah perlombaan menarik investasi kendaraan listrik di negara kawasan.

Langkah yang paling mendesak adalah memberikan kepastian regulasi jangka panjang dan insentif yang lebih jelas bagi industri komponen kendaraan listrik. Selain itu, pembangunan rantai pasok komponen dari tingkat pemasok bahan baku hingga produsen komponen utama perlu dipercepat.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar kendaraan listrik. Indonesia harus menjadi basis produksi yang kompetitif bagi investor global,” katanya.

Tanpa koordinasi lintas kementerian dan percepatan pembangunan ekosistem industri kendaraan listrik, risiko berpindahnya investasi manufaktur ke negara-negara pesaing akan semakin besar.

“Di tengah persaingan investasi yang kian ketat di ASEAN, kemampuan Indonesia membangun rantai pasok kendaraan listrik yang terintegrasi dinilai akan menjadi faktor penentu dalam mempertahankan investasi manufaktur otomotif bernilai tinggi pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.