Ribuan sukarelawan program Makan Bergizi Gratis turun ke jalan menyuarakan suara di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pekerja dapur ini datang mendesak agar program ratusan triliun rupiah ini tetap berjalan. Mereka khawatir kehilangan pekerjaan, anak-anak yang kesulitan, hingga cicilan motor yang tengah berjalan.
Sejak Rabu (24/6/2026) pagi, ribuan peserta aksi datang ke seputaran Jalan Pettarani, Makassar. Para relawan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebagian besar ibu-ibu ini datang dari berbagai wilayah dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Mereka berkumpul untuk ikut aksi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Veni (30), datang dari Kabupaten Jeneponto, sekitar 81 kilometer dari Kota Makassar. Ia datang bersama sekitar 40 orang pekerja lainnya dari dapur yang sama. Ia adalah penanggung jawab di dapur selama setahun terakhir.
“Kami datang untuk bersama-sama mendukung program MBG. Program ini sangat membantu kami para pekerja dan anak sekolah,” ungkapnya.
Sebelum menjadi penanggung jawab dapur, Veni adalah tenaga honorer di sebuah kantor pemerintah di Jeneponto. Saat peluang kerja terbuka di SPPG, dan ia tidak kunjung menjadi tenaga PPPK, ia mendaftar dan lolos. Gajinya mencapai Rp 3 juta per bulan yang dibayar setiap dua pekan.
Dari gaji tersebut, ia bisa memenuhi kebutuhan harian. Selama beberapa bulan terakhir, ia juga telah membeli motor yang dicicil sebesar Rp 1,3 juta per bulannya. Ia belum berkeluarga jadi masih tidak memiliki kebutuhan tinggi.
Ribuan peserta aksi berkumpul di Fly Over Makassar. Di titik ini, mereka berorasi sembari membentangkan berbagai spanduk dan poster. Setelahnya, mereka berjalan menuju kantor DPRD Sulsel. Massa mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Sulsel.
Relawan SPPG lainnya, Mira (50) mengatakan, ia telah menjadi bagian sebuah dapur MBG sejak 1,5 tahun terakhir. Janda dua anak ini menggunakan penghasilan untuk kebutuhan makan, dan sekolah anak-anaknya.
Menurut Mira, ia mendapat gaji Rp 120.000 per hari, atau sekitar Rp 2,4 juta per bulan. Di tengah kenaikan harga dan kebutuhan sekolah yang tinggi, ia merasa sangat terbantu dengan bekerja sebagai relawan MBG.
“Saya di bidang persiapan dapur. Takut dengan isu yang beredar, kalau MBG dihentikan nanti kami bagaimana?” tanyanya. Terkait dengan aksi ini, ia mengaku datang secara sukarela, meski memang ada arahan kepada setiap relawan untuk datang.
Meski demikian, ia juga setuju agar program ini benar-benar dievaluasi. Terlebih dengan kasus yang menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan sejumlah pihak lainnya. Tata kelola pelaksanaan MBG penting untuk diperbaiki, tapi tidak dengan menutup program.
Vira, relawan dapur lainnya, membawa serta Asila, anak bungsunya yang baru berumur dua tahun untuk ikut aksi ke DPRD Sulsel. Bersama rekan dan tetangganya sesama relawan, ia ikut serta untuk aksi sesuai petunjuk dari pengelola dapur.
Di luar dari itu, selama lima bulan bekerja di dapur, ia bisa membeli susu untuk anak dan kebutuhan rumah tangga. Ia digaji Rp 100.000 per hari, atau sekitar Rp 2,4 juta per bulan.
Salah seorang koordinator aksi, Sulkifli Tahir saat bertemu dengan pihak DPRD Sulsel menuturkan, massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sulsel ini mendukung penuh program MBG. Akan tetapi, pihaknya juga mendesak evaluasi total untuk perbaikan program yang sebelumnya dirusak oleh sejumlah oknum.
Tidak hanya MBG, aliansi juga mendukung program Prabowo-Gibran lainnya. Mulai dari Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, penguatan ekonomi kampung nelayan, hingga pembangunan nasional secara merata.
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi menuturkan, pihaknya menerima semua aspirasi yang disampaikan. Sebab, DPRD adalah rumah rakyat yang tugasnya mendengar semua tuntutan dan desakan dari bawah.
“Kemarin kami menerima yang tolak MBG, hari ini kami menerima yang pro MBG. Apapun itu, kami menerima semua aspirasi, dan meneruskan ke pihak terkait di pusat,” terangnya.
Pemerintah, ia melanjutkan, mendorong perbaikan berbagai program yang tengah berjalan. Evaluasi dilakukan demi tidak terjadinya kebocoran anggaran, dan pelaksanaan yang tidak tepat sasaran.
Dua hari sebelumnya, 22 Juni lalu, para mahasiswa di Makassar menggelar unjuk rasa. Mereka menuntut evaluasi total program MBG. Program ini dinilai hanya menghamburkan anggaran, menjadi bancakan korupsi, dan penyalurannya tidak tepat sasaran di tengah kondisi masyarakat yang sulit.
Lina (30), relawan salah satu SPPG di Makassar, berharap agar program ini tidak terhenti di tengah jalan. Sebagai ibu rumah tangga, ia bisa memiliki pendapatan tambahan untuk keluarga. Kebutuhan anak untuk makan terpenuhi, dan kebutuhan rumah juga bisa diatasi.
”Apalagi kita banyak cicilan Camidu, alias catatmi dulu (utangnya dicatat dulu). Kalau kita di-PHK mau bayar pakai apa?” ucapnya.
