Luhut Pede Digitalisasi Bansos Bisa Pangkas Beban APBN

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, penerapan digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos) akan meringankan beban kas negara. 

Pasalnya saat ini, penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menjadi shock absorber tersebut mayoritas tidak tepat sasaran. 

Sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran perlinsos lebih dari Rp500 triliun. 

“[Penghematan nantinya] sangat banyak. Angkanya mungkin beberapa ratus triliun karena selama ini kan 77,6% tak sesuai target,” kata Luhut saat ditemui di Kantor DEN, Rabu (24/6/2026). 

Melalui terobosan digitalisasi tersebut, Luhut memproyeksikan penyaluran bansos nantinya akan lebih dari 90% tepat sasaran. 

Saat ini sistem perlinsos digital masih dalam proses uji coba di 43 kabupaten, termasuk di Surabaya, Banyuwangi, hingga Bali.

“Kami akan lihat hasil Banyuwangi kan sebentar lagi selesai [uji coba]. Per hari ada sekitar 100.000 orang yang mendaftar,” tambahnya. 

Sebelumnya, Luhut menjelaskan bahwa sistem Perlinsos Digital siap meluncur pada kuartal IV/2026. Namun, Presiden RI Prabowo Subianto akan terlebih dahulu mengecek kesiapan sistem tersebut pada awal Juli 2026. 

Dalam pelaksanaan Perlinsos Digital, masyarakat melakukan pendaftaran bansos secara inklusif terautentikasi biometrik. 

Masyarakat kemudian menerima hasil kelayakan program berdasarkan filter kriteria yang telah ditetapkan oleh tim ahli bersama Kementerian Sosial. Apabila masyarakat ditolak dan merasa data tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka dapat melakukan sanggahan.

Sejatinya, sistem ini muncul untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Di lapangan, masih ada inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos, maupun exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, tetapi tidak terdata.

Perlinsos digital ini merupakan bagian dari penerapan Government Techonology (GovTech). Sistem ini akan menghubungkan data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah dan diverifikasi secara real-time. 

Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Sistem Perlinsos itu juga menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).