Fortifikasi Beras Jadi Investasi Strategis Atasi Anemia & Kekurangan Gizi Mikro

jpnn.com
2 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Fortifikasi beras dinilai menjadi salah satu intervensi penting untuk mengatasi masalah anemia dan kekurangan gizi mikro di Indonesia.

Pasalnya, beras adalah makanan pokok yang dikonsumsi lebih dari 90 persen penduduk Indonesia, sehingga berpotensi menjangkau masyarakat secara luas tanpa mengubah pola konsumsi harian.

BACA JUGA: Fortifikasi Beras Dinilai Siap Secara Teknologi, tetapi Punya Tantangan Besar

Direktur Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI), Dra Nina Sardjunani MA, mengatakan fortifikasi pangan merupakan investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan dan gizi bangsa.

Fortikasi juga memiliki keunggulan dibanding sejumlah intervensi gizi lainnya karena dapat menjangkau banyak kelompok masyarakat, tidak mengubah kebiasaan pembelian maupun cara mengolah pangan, serta dapat dilakukan dengan biaya relatif efisien.

BACA JUGA: Bapanas Sosialisasikan Panduan Teknis, Percepat Implementasi Beras Fortifikasi

“Fortifikasi pangan adalah investasi jangka panjang untuk ketahanan pangan dan gizi bangsa,” kata Nina saat menjadi pembicara kunci dalam Millers for Nutrition: Advancing Fortified Rice in Commerce Market, Rabu (24/6).

Berdasarkan data yang didapatkan KFI, kerugian ekonomi akibat anemia di Indonesia diperkirakan mencapai Rp62,2 triliun per tahun.

BACA JUGA: Pakar Sebut Susu Fortifikasi Makin Canggih, Begini Penjelasannya

Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan anemia perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Salah satu strategi yang dinilai efektif adalah fortifikasi pangan berskala besar atau large-scale food fortification.

Fortifikasi dinilai dapat membantu menurunkan risiko kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, seng, vitamin B1, vitamin B12, asam folat, vitamin B3, vitamin B6, dan vitamin A.

Dalam beras fortifikasi, zat besi berperan membantu mencegah anemia, mendukung imunitas, kecerdasan, dan produktivitas.

Kandungan Seng berperan dalam imunitas dan pertumbuhan, yang juga penting dalam upaya pencegahan stunting. 

Beras fortifikasi juga memiliki nilai strategis karena tidak mengubah sifat organoleptik beras, seperti rasa, warna, aroma, dan tekstur. 

"Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengonsumsi beras seperti biasa, tetapi memperoleh tambahan zat gizi mikro yang dibutuhkan tubuh," ucapnya.

Selain itu, teknologi fortifikasi beras juga telah tersedia dan terbukti dapat diterapkan.

Berbagai studi di sejumlah negara seperti Filipina, India, Thailand, Bangladesh, Brasil, dan Afrika Selatan menunjukkan fortifikasi beras dapat meningkatkan kadar hemoglobin, menurunkan prevalensi anemia, serta memperbaiki status mikronutrien.

Indonesia juga memiliki pengalaman uji coba fortifikasi beras melalui program Raskin di Kabupaten Karawang pada 2009–2016. Dalam uji coba tersebut, beras fortifikasi diproduksi dan didistribusikan sebanyak 5 ribu ton selama 10 bulan di 50 desa.

Evaluasi program menunjukkan beras fortifikasi terbukti efektif menurunkan prevalensi anemia gizi besi, terutama pada anak prasekolah.

Dia menekankan pentingnya penguatan ekosistem beras fortifikasi secara terintegrasi dari hulu ke hilir. 

"Ekosistem tersebut mencakup kebijakan dan regulasi, produksi, distribusi, konsumsi, monitoring dan evaluasi, serta riset dan inovasi," ujarnya.

Oleh karena itu, KFI mendorong agar fortifikasi beras dapat diintegrasikan dalam program pemerintah, terutama bantuan sosial, Cadangan Pangan Pemerintah, dan Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Program-program tersebut dinilai dapat menjadi pasar utama yang menjamin penyerapan produk beras fortifikasi.

Apalagi, dalam dokumen kebijakan pemerintah, fortifikasi beras telah masuk dalam arah pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN menyebut pengayaan gizi sebagai bagian dari penanggulangan masalah gizi. 

Sementara, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 menempatkan fortifikasi sebagai salah satu prioritas utama dan diarahkan menjadi komoditas fortifikasi keempat.

KFI juga mencatat adanya standar nasional yang sudah disiapkan, yakni SNI 9314:2024 tentang Kernel Beras Fortifikan dan SNI 9372:2025 tentang Beras Fortifikasi.

"Meski memiliki potensi besar, pengembangan beras fortifikasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah struktur industri beras Indonesia yang didominasi penggilingan kecil dan menengah," terangnya.

Banyak penggilingan belum memiliki kapasitas teknis untuk melakukan proses pencampuran atau blending beras fortifikasi secara tepat.

Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam jaminan mutu, kendali mutu, akses laboratorium tersertifikasi, serta proses perizinan dan registrasi.

Dari sisi distribusi, KFI menilai jaminan pasar atau captive market untuk beras fortifikasi belum terbentuk.

Skema distribusi melalui bantuan sosial juga belum ditetapkan secara menyeluruh.

Tantangan lain muncul dari sisi konsumsi, pemahaman masyarakat mengenai beras fortifikasi masih rendah sehingga sensitivitas harga juga perlu diperhatikan.

Perlu pula adanya edukasi untuk mencegah hoaks, termasuk isu keliru yang dapat mengaitkan beras fortifikasi dengan “beras plastik”.

"Keberhasilan fortifikasi beras membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah pusat dan daerah, industri, akademisi, asosiasi produsen, mitra pembangunan, dan masyarakat perlu bergerak dalam satu ekosistem yang sama agar berdampak langsung pada perbaikan status gizi masyarakat," ungkapnya.

KFI merekomendasikan perlunya politik anggaran yang jelas dalam program jaring pengaman sosial.

Hal ini penting untuk menciptakan kepastian pasar bagi industri sekaligus memastikan masyarakat rentan memperoleh akses terhadap beras bergizi.

"Penguatan ekosistem juga perlu dilakukan melalui fasilitasi hulu-hilir, mulai dari pengembangan industri kernel beras fortifikan, penguatan penggilingan, perdagangan beras fortifikasi, hingga distribusi untuk program pemerintah dan pasar komersial," ujarnya.

KFI juga mendorong penerapan secara bertahap di wilayah prioritas, terutama daerah dengan kasus stunting tinggi dan daerah yang dinilai lebih siap, seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Dengan dukungan regulasi, pembiayaan, produksi, distribusi, riset, serta edukasi publik, fortifikasi beras dinilai dapat menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan gizi masyarakat Indonesia. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ganjar Kembangkan Pilot Project Beras Fortifikasi Untuk Tekan Angka Stunting


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Mesyia Muhammad


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
LPSK Bakal Temui Keluarga Wanita Korban Penyekapan Pacar 3 Tahun di Bandung
• 12 jam laludetik.com
thumb
Airlangga Hartarto Menilai Indonesia Tetap Menarik bagi Investor di Tengah Ketidakpastian Global
• 34 menit lalupantau.com
thumb
PON 2028 Tanpa Bangun Venue Baru, Jakarta Jadi Penopang NTB-NTT
• 6 jam laludisway.id
thumb
Dorong Kolaborasi Hijau, Pegadaian Dukung Program 2.000 Pohon di Kaltim
• 3 jam laludetik.com
thumb
Ekspedisi JALUR Polda Riau Tembus Desa Terpencil, Warga Dua Sepakat Rasakan Langsung Kehadiran Polri
• 4 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.