JAKARTA, KOMPAS – Perdebatan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri, Jawa Timur, muncul karena dipicu adanya keputusan sepihak terkait penentuan lokasi Muktamar NU. Meski demikian, dinamika tersebut dinilai sebagai hal yang wajar.
Pengurus Besar NU telah membentuk tim untuk menyurvei dan menentukan lokasi muktamar. Keputusan mengenai lokasi diharapkan dapat ditetapkan pada pertengahan Juli nanti mengingat persiapan yang membutuhkan waktu panjang.
Dalam video yang diterima Kompas, ketegangan pada rapat pleno pengesahan hasil sidang komisi di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin (22/6/2026), bermula ketika Ketua Steering Committee (SC) Munas dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026, KH Ahmad Said Asrori, menyampaikan bahwa salah satu keputusan forum adalah Muktamar NU harus digelar di pondok pesantren yang memiliki santri.
Selanjutnya, Ahmad Said Asrori menyatakan bahwa lokasi Muktamar NU ditetapkan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, sembari mengetukkan palu sidang. “Kedua, hari ini, pondok yang layak untuk muktamar itu hanya Lirboyo, setuju?” ujarnya.
Pernyataan tersebut memicu suasana sidang memanas. Sejumlah peserta menyampaikan keberatan hingga terjadi adu argumentasi.
Forum musyawarah tersebut seharusnya menjadi sarana mencari keberkahan dengan mengedepankan persaudaraan dan kerukunan.
Ahmad Said Asrori kemudian menjelaskan bahwa dasar penetapan tersebut berasal dari usulan sejumlah pengurus cabang yang telah masuk ke PBNU serta surat kesiapan dan kesediaan Pondok Pesantren Lirboyo menjadi tuan rumah muktamar.
“Tadi sudah… ini, kan, dasarnya, nyuwun sewu, adalah usulan-usulan. Satu, usulan dari beberapa cabang yang sudah masuk ke PBNU. Kedua, kesiapan surat kepada PBNU, kesiapan dan kesediaan Lirboyo sebagai tempat muktamar. Sekali lagi, setuju?” lanjutnya sambil kembali mengetukkan palu.
Di tengah memanasnya sidang, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar kemudian maju untuk menenangkan situasi. Ia menegaskan bahwa forum musyawarah tersebut seharusnya menjadi sarana mencari keberkahan dengan mengedepankan persaudaraan dan kerukunan.
Menurutnya, kewenangan menentukan lokasi muktamar berada di tangan Pengurus Wilayah (PW) NU, sehingga keputusan yang diambil dalam forum tersebut tidak tepat. “Lha, di sini kok ada keputusan. Maka, saya masih Rais Aam, punya hak untuk mencabut dan membatalkan keputusan itu. Terima kasih,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Said Asrori meminta seluruh peserta tidak membuat kegaduhan. Dengan mempertimbangkan arahan Rais Aam, ia menyatakan keputusan penetapan Lirboyo sebagai lokasi muktamar dicabut dan akan dilakukan peninjauan terhadap lima usulan lokasi, yakni Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, dan Sumatera Barat.
“Jadi akan kita tinjau lima itu. Oke deh, keputusan tadi saya cabut atas dasar dawuh Rais Aam. Saya mohon duduk,” kata Ahmad Said Asrori sambil mengetukkan palu. Ketika suasana masih riuh, ia juga menegur salah seorang peserta. “Sulaiman Tanjung, duduk,” tegasnya.
Dikonfirmasi secara terpisah oleh Kompas pada Rabu (24/6/2026) dari Jakarta, Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa seluruh keputusan semestinya merujuk pada hasil pembahasan di tingkat komisi yang memuat beberapa alternatif lokasi.
“Namun, tiba-tiba pimpinan sidang, Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori, memutuskan secara sepihak satu tempat. Itu kemudian memicu kegaduhan sesaat. Setelah diredam oleh Rais Aam, situasi kembali tenang. Sebenarnya pleno sedang membahas hasil komisi. Belum sempat dibahas, tiba-tiba pimpinan sidang sudah memutuskan tempat,” ungkapnya.
Saifullah menambahkan, PBNU telah membentuk tim untuk melakukan survei dan menentukan lokasi Muktamar NU. Adapun target waktu penetapan lokasi akan bergantung pada keputusan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
Dihubungi secara terpisah, Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Muhammad Abdurrahman Kautsar atau Gus Kautsar, menilai dinamika yang terjadi dalam pembahasan lokasi Muktamar NU merupakan hal yang wajar. Menurut dia, sejumlah daerah telah menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah dan menyiapkan berbagai persyaratan jauh-jauh hari.
Ia mencontohkan Sumatera Barat yang telah mengirimkan surat resmi lebih dari setahun sebelumnya. Nusa Tenggara Barat juga, kata dia, secara resmi menyatakan kesiapan menggelar muktamar beserta dukungan sarana yang diperlukan.
Jakarta dinilai memiliki infrastruktur yang memadai. Adapun Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri juga dianggap siap dari sisi fasilitas. “Artinya, dinamika-dinamika ini wajar-wajar saja,” ujar Gus Kautsar.
Menurut Gus Kautsar, dalam pembahasan sebelumnya telah disepakati bahwa penentuan lokasi muktamar akan ditunda terlebih dahulu. PBNU akan membentuk tim survei yang melibatkan perwakilan PWNU untuk menilai kesiapan seluruh calon lokasi sebelum hasilnya dilaporkan dan diputuskan bersama.
“Sudah sepakat di sidang akan disurvei dulu. Tiba-tiba ketika penutupan muncul keputusan itu,” kata Gus Kautsar.
Gus Kautsar menegaskan bahwa sikap Rais Aam PBNU bukan memveto usulan Pondok Pesantren Lirboyo sebagai lokasi muktamar, melainkan menolak pengambilan keputusan secara sepihak. Menurut dia, Rais Aam hanya mengembalikan mekanisme sesuai kesepakatan sebelumnya, yakni melalui survei dan pembahasan bersama di forum pleno.
Gus Kautsar menilai spekulasi yang mengaitkan penentuan lokasi muktamar dengan upaya menguntungkan salah satu bakal calon Ketua Umum PBNU tidak memiliki dasar yang kuat.
“Saya tidak melihat itu. Dari awal dawuh para masyayikh adalah agenda besar NU sebaiknya dilaksanakan di pondok pesantren agar situasinya bisa dikendalikan penuh oleh para kiai. Kalau kemudian satu wilayah dianggap menguntungkan salah satu calon, tidak serta-merta begitu,” ujar Gus Kautsar.
Gus Kautsar berharap lokasi Muktamar NU dapat diputuskan paling lambat pertengahan Juli 2026. Sebab, penyelenggaraan muktamar membutuhkan persiapan yang panjang, mulai dari penyediaan akomodasi hingga dukungan logistik bagi ribuan peserta.
“Pertengahan Juli ini sudah harus keluar karena persiapannya tidak bisa mepet. Muktamar membutuhkan waktu dan kesiapan yang matang,” kata Gus Kautsar.
