REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yanu Endar Prasetyo memaparkan hasil riset spasial yang menunjukkan bahwa keberadaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terpusat di Pulau Jawa dan wilayah barat Indonesia. Berdasarkan analisis data terhadap 27.477 dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, BRIN menemukan pola di mana sebaran fasilitas penyediaan makanan tersebut justru bergerak mengikuti kepadatan populasi layaknya pembukaan lokasi usaha komersial pada umumnya.
"Semakin sedikit dapur itu yang berada di daerah yang miskinnya tinggi, stuntingnya tinggi, kerentanan pangannya tinggi, justru dapurnya sangat sedikit. Padahal secara kebutuhan, seharusnya kan di sana yang lebih banyak," kata Yanu di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
- MBG, Libur Sekolah, dan Pentingnya Manajemen Risiko
- Bertemu Pimpinan BGN, Ini Saran Luhut untuk Kelanjutan Program MBG
- Bara Puan Memasak di Kantor Gubernur Jateng, Cara Ibu-Ibu Mengkritik MBG
Yanu menguraikan, temuan tersebut diperoleh setelah BRIN mengawinkan data titik lokasi dapur dengan peta rasio kemiskinan dari 500 kabupaten/kota, angka prevalensi tengkes (stunting), jumlah sekolah, serta peta ketahanan dan kerentanan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Merespons ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan tersebut, ia menawarkan solusi konstruktif bagi Badan Gizi Nasional (BGN) guna mereformasi skema pembiayaan agar manfaat program dapat tersalurkan dengan tepat.
Ia menyarankan agar pemerintah menarik penuh pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai dapur-dapur di wilayah afirmasi seperti kawasan Indonesia Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
.rec-desc {padding: 7px !important;}Menurut Yanu, Kawasan rentan tersebut tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada skema pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) swasta yang besaran dan keberlanjutannya cenderung fluktuatif serta terbebani tingginya biaya investasi infrastruktur.
"Daerah yang memang butuh negara untuk intervensi, di situ APBN dipakai. Daerah yang tidak perlu terlalu banyak APBN, CSR atau non-APBN dipakai. Menurut saya itu yang perlu direformasi oleh teman-teman di BGN," ujarnya.
Selain reformasi tata kelola pendanaan, BRIN turut merekomendasikan penciptaan model dapur khusus bagi daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), mengingat model dapur konvensional di Pulau Jawa tidak dapat disamaratakan untuk menyasar wilayah pedalaman.
Yanu menilai intervensi inovasi seperti menghadirkan dapur keliling (mobile kitchen) yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah kepulauan dinilai akan jauh lebih efektif dalam mendistribusikan manfaat gizi secara berkelanjutan bagi anak bangsa.
