JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan kepada pihak-pihak yang diduga memobilisasi dan mendanai rangkaian demonstrasi masyarakat. Ia mengklaim mengetahui identitas dan motif yang dibawa tidak serta merta sejalan dengan suara publik. Namun, Presiden juga diingatkan untuk tidak menggeneralisasi fenomena tertentu. Sebab, demonstrasi sejatinya merupakan kanal yang digunakan masyarakat di tengah kebuntuan dalam menyampaikan aspirasi melalui jalur formal.
Pandangan Presiden Prabowo Subianto terhadap gelombang demonstrasi disampaikan saat membuka Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Acara tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, kepala daerah setempat, serta para petani dan nelayan.
Saat berpidato, Presiden menyinggung soal arah pembangunan yang tengah diubah oleh pemerintahannya, dari mengutamakan kepentingan pengusaha besar menjadi memprioritaskan rakyat kecil. Di tengah proses itu, Prabowo menyadari banyak pihak yang tidak diuntungkan sehingga berupaya untuk mendelegitimasi pemerintahannya. Mereka yang terbiasa mengeruk keuntungan dari negara cenderung berusaha untuk menggagalkan langkah pemerintah.
Prabowo menekankan, ia tak mau menutupi kenyataan tersebut dengan berbagai metafora. Ia tak suka terhadap pihak yang terdengar sopan tetapi mencuri uang rakyat. “Saya sudah lama jadi orang Indonesia, gue kenal itu semua. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti (kecurangan yang dilakukan pihak tertentu),” kata Presiden.
Risikonya adalah over-generalization. Jika pemerintah menyamakan semua demo sebagai demo bayaran, itu berbahaya. Pemerintah harus sadar bahwa demonstrasi murni yang membawa aspirasi masyarakat jauh lebih dominan dibanding oknum-oknum yang bermain dalam aksi tersebut.
Oleh karena itu, Prabowo memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak tersebut. Terutama bagi mereka yang berupaya menutupi kecurangan dengan memobilisasi massa untuk menggelar demonstrasi mengkritik pemerintah.
“Hati-hati lho, saya kasih peringatan. Mereka-mereka itu saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu,” kata Prabowo.
Menurut dia, aksi demonstran yang bergerak karena dibayar pihak tertentu terlihat saat mereka menyampaikan tuntutan. Tanpa menyebut salah satu pihak secara spesifik, Prabowo menyebut warga yang berunjuk rasa bahkan tak mengerti ihwal tuntutan yang mereka bawa. “Ditanya (kepada) anak-anak demo, enggak ngerti mau demo apa, 'Kami dibayar Rp 200.000',” ungkap Prabowo.
Presiden berharap, publik hendaknya bisa memosisikan diri seperti dalam pertandingan sepak bola. Pemerintah dan masyarakat berada merupakan satu tim yang berbagi peran untuk mencapai kemenangan. Presiden bertindak sebagai manajer atau pelatih yang mengatur strategi, anggota kabinet seperti para pemain di lapangan, sedangkan masyarakat adalah suporter yang mendukung dari luar lapangan. Seluruh pihak tersebut semestinya kompak dari awal hingga pertandingan usai.
“Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap didukung. Begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola, salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-soraki teman sendiri, kesebelasan sendiri,” ujar Presiden.
Prabowo menekankan, selama pemerintahannya berlangsung sudah ada sejumlah capaian, antara lain swasembada beras. Menurut dia, itu merupakan pencapaian krusial di tengah dinamika geopolitik global saat ini.
Sebagai pemimpin, ia pun menjanjikan perbaikan serta pembersihan birokrasi dari koruptor. Namun, itu tidak bisa langsung memperlihatkan hasil dalam waktu cepat.
“Saya selalu katakan Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib, saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman, tidak bisa. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan, usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata nyata, yaitu swasembada pangan,” tutur Prabowo.
Dalam dua pekan terakhir, gelombang unjuk rasa mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah terjadi di sejumlah daerah. Mereka menuntut Presiden, antara lain, untuk menghentikan pemborosan anggaran dalam pembiayaan program Makan Bergizi Gratis serta lebih terbuka terhadap kritik publik.
Di tengah gelombang itu, para mahasiswa sempat ditemui oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan para pimpinan DPR, salah satunya Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dalam kesempatan yang berbeda.
Selama gelombang demonstrasi berlangsung, muncul pula isu bahwa sekelompok mahasiswa menerima dana sebesar Rp 300 juta dari negara setelah bertemu Wapres Gibran. Belakangan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) mengaku mendapatkan uang sebesar Rp 20 juta dari oknum kepolisian. Sejumlah uang tersebut diberikan agar mereka bersedia memindahkan lokasi unjuk rasa dari semula di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta menjadi di sekitar DPR.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, pernyataan Presiden tidak bisa dilepaskan dari terungkapnya praktik pemberian uang oleh oknum aparat kepada mahasiswa UBK dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai kritik internal pemerintah terhadap pihak-pihak yang mencoba memobilisasi demonstran dengan imbalan materi.
"Presiden sedang mengingatkan jajarannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, yakni menggunakan oknum mahasiswa sebagai alat untuk kepentingan tertentu," ujar Agung.
Lebih jauh, Agung membagi fenomena demonstrasi ke dalam empat kategori, yakni aksi murni aspirasi, aksi demi konten viral, gerakan politis untuk menyerang tokoh tertentu, hingga aksi yang digerakkan oleh faktor uang. Keempat jenis aksi ini kerap berbaur di lapangan sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam memberikan pelabelan.
"Jika gerakan mahasiswa tersebut murni, seperti pola aksi teman-teman di UI (Universitas Indonesia) atau UGM (Universitas Gadjah Mada), pemberian uang tidak akan terjadi. Yang muncul justru perlawanan balik," kata Agung.
Kendati demikian, Agung mengingatkan agar Presiden menghindari generalisasi dalam menanggapi aksi demonstrasi. Sebab, sebagian besar elemen masyarakat yang turun ke jalan sejatinya bergerak atas dasar aspirasi yang kadang tak tersalurkan melalui jalur-jalur formal. Kondisi itu harus membuat pemerintah berhati-hati dalam membangun narasi publik.
"Risikonya adalah over-generalization. Jika pemerintah menyamakan semua demo sebagai demo bayaran, itu berbahaya. Pemerintah harus sadar bahwa demonstrasi murni yang membawa aspirasi masyarakat jauh lebih dominan dibanding oknum-oknum yang bermain dalam aksi tersebut," tutur Agung.
