Dubes Siswo Pramono: RI-Australia Bisa Jadi Kekuatan Ekonomi Baru Asia Pasifik

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Australia dinilai memiliki peluang besar menjadi poros ekonomi atau economic powerhouse di kawasan Asia Pasifik seiring semakin terintegrasinya rantai pasok kedua negara, mulai dari pupuk, pangan, mineral hingga industri manufaktur.

Duta Besar Indonesia untuk Australia Siswo Pramono menilai krisis geopolitik global justru memperlihatkan besarnya potensi kolaborasi ekonomi kedua negara. Indonesia memiliki keunggulan manufaktur dan pengolahan, sementara Australia unggul sebagai pemasok berbagai bahan baku strategis yang dibutuhkan industri nasional.

Menurutnya, hubungan ekonomi Indonesia dan Australia semakin konvergen karena masing-masing negara mengisi kebutuhan yang tidak dimiliki pihak lainnya. Australia membutuhkan pupuk urea untuk mendukung sektor pertanian, sedangkan Indonesia memerlukan fosfat, gandum, kapas hingga berbagai mineral yang tersedia melimpah di Negeri Kanguru.

"Indonesia dan Australia itu harus jadi yang namanya economic powerhouse bersama-sama. Bahan baku dari sini diolah di Indonesia, kemudian dikirim lagi untuk diproses lebih lanjut dengan teknologi tinggi," kata Siswo saat ditemui di Brisbane, Australia, Senin (22/6/2026).

Menurut Siswo, kerja sama government-to-government (G2G) untuk mengekspor pupuk urea dari RI ke Australia menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia dan Australia sesungguhnya saling melengkapi.

Australia selama ini mengandalkan pasokan sekitar 2 juta ton pupuk dari kebutuhan total 3,7 juta ton per tahun yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Namun, konflik Iran-AS dan penutupan Selat Hormuz mengancam keberlanjutan pasokan tersebut.

Di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu produsen urea terbesar dunia, tetapi masih bergantung pada impor fosfat dari kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara untuk memenuhi kebutuhan industri pupuk domestik.

"Kalau tidak ada krisis mungkin orang tidak mikir ke situ. Sekarang Australia sadar bahwa di sebelahnya ada produsen urea besar. Kita juga sadar bahwa fosfat ternyata tersedia di Australia," ujar Siswo saat ditemui di Brisbane, Senin (22/6/2026).

Kesadaran tersebut kemudian mendorong kedua negara membangun pola kerja sama yang lebih terintegrasi. Indonesia memasok urea ke Australia, sementara kebutuhan fosfat untuk industri pupuk nasional dapat diperoleh dari Australia melalui kontrak jangka panjang.

Seperti diketahui, Australia resmi menerima 47.250 ton pupuk urea dari Indonesia dalam pengiriman perdana yang menjadi implementasi kerja sama G2G pertama di sektor pupuk antara kedua negara.

Pupuk urea yang diekspor oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) tersebut bersandar di Port of Brisbane, Australia, pada Senin (22/6/2025). Pengiriman tersebut merupakan bagian dari kontrak pasokan sebanyak 250.000 ton kedua negara, dengan PT Pupuk Indonesia dan Incitec Pivot Fertilisers sebagai pelaksana kerja sama tersebut.

Sementara itu, Indonesia juga memperoleh tambahan pasokan liquefied petroleum gas (LPG) dari Australia untuk menutupi kekurangan pasokan akibat terganggunya distribusi dari Timur Tengah setelah penutupan Selat Hormuz.

Sepanjang 2026, jumlah kargo LPG Australia yang dikirim ke Indonesia dilaporkan meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pasokan tambahan tersebut berasal dari Ichthys Project yang dioperasikan oleh INPEX di Australia Barat dan Northern Territory.

Menurut Siswo, pola tersebut tidak hanya menciptakan ketahanan pasokan bagi kedua negara, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hubungan ekonomi Indonesia dan Australia bergerak dari sekadar transaksi perdagangan menuju kemitraan industri yang lebih dalam.

"Ekonomi kita itu tidak hanya komplementer, tetapi mulai konvergen. Ini bisa lebih bagus lagi kalau aspek perdagangan dibawa ke investasi,” jelasnya.

Siswo menilai perubahan pola pikir tersebut penting karena selama ini Indonesia dan Australia cenderung melihat peluang ekonomi di kawasan lain dibandingkan di antara keduanya sendiri. Indonesia selama bertahun-tahun lebih fokus pada pasar Eropa, Amerika Serikat, dan China. Sebaliknya, Australia menjadikan China sebagai mitra dagang utama, sementara investasi lebih banyak mengalir dari Amerika Serikat dan Eropa.

Siswo mengatakan Australia unggul sebagai pemasok bahan baku, sementara Indonesia memiliki kapasitas manufaktur yang jauh lebih besar. Kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto Indonesia mencapai sekitar 20%, sedangkan di Australia hanya sekitar 5%.

Didukung Banyak Faktor

Potensi kerja sama juga didukung oleh keunggulan biaya produksi Indonesia. Siswo menyebut biaya tenaga kerja dan energi di Indonesia jauh lebih kompetitif dibandingkan Australia. Upah minimum di sejumlah kawasan industri Indonesia masih berada di kisaran A$300 per bulan, sementara di Australia mencapai sekitar A$3.500 per bulan.

Karena itu, berbagai proses manufaktur yang membutuhkan banyak tenaga kerja dan energi dinilai lebih efisien dilakukan di Indonesia sebelum hasilnya dipasarkan kembali ke Australia maupun negara lain.

Selain itu, Siswo menilai konflik berkepanjangan di Timur Tengah telah membuat pelaku industri mulai menghitung ulang risiko ketergantungan terhadap jalur perdagangan yang melewati kawasan rawan konflik seperti Selat Hormuz dan Laut Merah.

Sebaliknya, hubungan Indonesia dan Australia memiliki keunggulan berupa jalur perdagangan yang relatif aman tanpa ketergantungan terhadap titik-titik sempit atau choke points yang rentan terganggu konflik.

"Nah, sekarang antara Australia dan Indonesia ada tidak choke point? Tidak ada. Lautnya terbuka. Orang mulai berpikir bahwa hubungan dengan Indonesia atau Australia itu aman," ujarnya.

Siswo bahkan menyebut stabilitas kawasan Asia Tenggara selama lebih dari lima dekade menjadi modal penting yang semakin diperhitungkan investor global. Faktor keamanan tersebut diperkirakan akan semakin mendorong relokasi rantai pasok dan investasi ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Evaluasi IA-CEPA

Dalam konteks yang lebih luas, Siswo menilai penguatan hubungan ekonomi Indonesia dan Australia juga menjadi bagian dari evaluasi implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang mulai berlaku pada 2020.

Dia menyebut perjanjian tersebut telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam hubungan ekonomi kedua negara.

Total perdagangan Indonesia dan Australia meningkat dari sekitar A$14 miliar pada awal 2000-an menjadi sekitar A$32 miliar dalam lima tahun terakhir. Ekspor Indonesia ke Australia juga meningkat sekitar 28% sejak IA-CEPA diberlakukan.

Meski neraca perdagangan barang masih mencatat defisit sekitar A$8 miliar, surplus perdagangan jasa yang mencapai sekitar A$7,8 miliar membuat defisit keseluruhan kedua negara menyusut drastis menjadi sekitar A$200 juta.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan posisi tahun 2021 ketika defisit gabungan perdagangan barang dan jasa masih mencapai sekitar A$9 miliar.

Karena itu, menurut Siswo, tantangan berikutnya bukan lagi membuktikan efektivitas IA-CEPA, melainkan mempercepat implementasinya agar manfaat ekonomi yang dihasilkan menjadi lebih besar.

"Kalau melihat hasil lima tahun pertama, kita berada di arah yang benar. Tetapi kecepatannya belum cukup. Yang perlu ditambah sekarang adalah speed-nya," katanya.

Hubungan Indonesia dan Australia, lanjut Siswo, tidak lagi semata-mata dibangun atas kebutuhan sesaat akibat krisis global. Kedua negara mulai melihat adanya kepentingan jangka panjang untuk membangun ekosistem industri yang lebih dekat, lebih aman, dan lebih terintegrasi.