Materialisme, Kelas Sosial, dan Korupsi

Deretan benda-benda mewah hingga barang kelas menengah ditampilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika mengekspos benda sitaan mereka siang itu. Benda-benda ini merupakan hasil kejahatan dua kasus tipikor, yaitu kasus korupsi PT Taspen dan kasus pemerasan sertifikasi K3 di kemenaker. Ekspos benda-benda ini digelar di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Siang itu, lantai atap gedung ini terlihat bak sebuah ruang pamer penjualan kendaraan. Sedangkan sebuah ruang di sudut dan berpintu kaca di lantai dasar gedung terlihat sebuah butik, dengan aneka benda mewah yang terpajang.

Ekspos ini merupakan kesekian kalinya lembaga anti-rasuah ini memperlihatkan hasil kejahatan korupsi yang mereka tangani. Sejak berdiri pada 2003, sudah ribuan kasus mereka tangani terkait perilaku korup yang terjadi di Indonesia. Tingginya jumlah kasus yang terjadi menjadi sebuah potret gambaran betapa perilaku korupsi terus terjadi hingga kini.

Seolah membudaya, perilaku korup sering dianggap menjadi hal biasa dan berjalan dalam bagian sebuah sistem sebuah lembaga atau kelompok yang terlibat dalam permufakatan jahat ini. Hampir seluruh kasus korupsi yang terjadi selalu melibatkan individu-individu yang berjejaring dan membentuk sebuah kelompok pelaku.

Beberapa teori korupsi pun telah menelaah pendekatan-pendekatan terjadinya perilaku ini. Mulai teori GONE dari Jack Bologne, Teori Kebutuhan dari Abraham Maslow, Teori CMDA dari Robert Klitgaard, hingga beberapa teori lainnya hadir sebagai hasil telaah dan penelitian perilaku korup dengan berbagai pendekatannya.

Namun hampir dari semua itu terdapat benang merah yang hampir sama dalam merentangkan deretan kasus korupsi yang terjadi. Cara pandang budaya materialisme dan kelas sosial seolah menjadi dua hal yang menjembatani antar pendekatan yang teori-teori tersebut, selain dorongan nafsu serakah manusia. Hampir seluruh lapisan masyarakat terbebani tuntutan sedemikian rupa.

Sisi materialisme ini tak lepas juga dari tolok ukur kesuksesan individu manusia. Hampir seluruh sistem sosial dan budaya tersemat cara pandang ini dan menuntut setiap individu manusia terdorong menjalankannya. Tuntutan sosial dalam cara pandang budaya komunal tersebut turut menjadi penyulut perilaku korup meletup.

Maka tak ayal arena kompetisi pembuktian diri pun berjalan dengan liar. Persekongkolan jahat hingga taktik strategi kelicikan pun menjadi halal dalam jalan ilegal. Norma dan aturan seolah tak sebanding harga dan derajatnya dibandingkan kebutuhan tuntutan aktualisasi pencapaian tersebut. Pencapaian-pencapaian ini seringkali dihadirkan dengan simbol-simbol materialisme tersebut. Semakin mewah benda yang dipertontonkan, semakin tinggi pula anggapan kesuksesan tersebut tercapai.

Kesuksesan berindikator materialisme juga seolah didukung arus deras pengaruh kapitalisme yang merebak. Perilaku konsumerisme menyeruak, seiring perkembangan teknologi, bergulirnya zaman, hingga kemudahan aksesibilitasnya, seolah turut membuka celah praktik rasuah.

Ketercapaian makna sukses semacam ini juga tak lepas dari cara pandang adanya sekat-sekat kelas sosial yang tercipta. Tidak sedikit budaya tertentu memandang lebih hormat individu berkat benda yang tersemat. Akhirnya, sekat dan ruang-ruang tingkat strata kelas sosial yang diciptakan juga melahirkan pola pikir pragmatisme hingga para pemanjat sosial.

Dan, lagi-lagi, keberadaan tingkatan kelas sosial, beserta kelahiran pemanjat-pemanjat sosial ini juga diisi dengan rayuan simbol-simbol kemewahan dari arus gelombang kapitalisme. Aneka produk yang dihadirkann atas nama gengsi, kebutuhan gaya hidup, hingga pemahaman demi investasi akhirnya mengisi ruang celah konsumsi dengan diiringi dorongan perilaku korupsi.

Perilaku korupsi yang masif berdampak pada ruang-ruang kesasaran kemanusiaan yang semakin menyempit. Di tengah ketidakpastian dan kegagalan negara menjamin kesejahteraan rakyatnya, perilaku korupsi menjadi ironi, terlebih melibatkan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan negeri ini. Hanya kesadaran dan kemauan mengontrol diri yang selayaknya dijadikan benteng tuntutan kelas sosial nan banal tersebut. Kesadaran acap dianggap normatif dan naif, tetapi kesadaranlah menjadi bagian dasar keseriusan menghadapi kejengahan akan korupsi yang terus terjadi.