Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan informasi terkini terkait skema pembelian minyak mentah dari Rusia. Sejauh yang diketahuinya, kontrak impor tersebut telah dilakukan oleh Lemigas, Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian ESDM.
“Saya coba cek secara teknis, ya, tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan oleh Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM,” kata Bahlil kepada wartawan di sela acara Energy Forum, Jakarta, Kamis (25/6).
Terkait volume impor, Bahlil kembali memastikan jumlahnya masih berpotensi berkembang lebih besar ke depan. Namun, ia masih belum bisa membeberkan lebih lanjut rincian teknis maupun detail kesepakatan yang telah dibahas.
“Kita kan sudah ada deal antara G2G dengan pimpinan Presiden Prabowo. Dan saya kan sudah juga melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM Rusia,” lanjut Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan minyak mentah atau crude dari Rusia segera masuk ke Indonesia, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026.
“Bagi saya yang paling penting adalah semua stok kita ada. Dan untuk (minyak mentah) Rusia sebentar lagi masuk ya,” ujar Bahlil saat ditemui selepas menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (25/6).
Dubes Rusia Sebut Belum Ada Pengiriman Minyak ke RI, Masih Tunggu LemigasDalam kesempatan terpisah, Duta Besar Rusia untuk RI Sergei Tolchenov menyatakan hingga saat ini belum ada pengajuan spesifik dari pemerintah Indonesia terkait pembelian minyak mentah dan kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan Rusia.
“Pada saat ini saya tidak memiliki informasi apakah sudah ada pengiriman (minyak) atau belum,” kata Tolchenov saat konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Rabu (24/6).
Kendati demikian, ia menginformasikan bahwa beberapa pekan lalu Indonesia telah menetapkan pihak yang akan menjadi mediator atau focal point dalam kontrak kerja sama tersebut, yakni Lemigas.
“Karena bukan Pertamina yang akan menjadi pihak tersebut, melainkan Lemigas,” sebut Tolchenov.
