JAKARTA, KOMPAS - Pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk program Makan Bergizi Gratis di Cikini, Jakarta Pusat, memicu polemik. Pemakaian sebagian lahan Sekretariat RW 01 untuk proyek tersebut memicu silang pendapat hingga berujung penolakan oleh sebagian warga.
Warga membentangkan spanduk penolakan di depan bangunan Sekretariat RW 01. Mereka menyatakan keberatan atas rencana pembongkaran atau penggusuran bangunan sekretariat demi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tengah dibangun.
SPPG dibangun di atas lahan yang sama dengan Sekretariat RW 01, tetapi status tanahnya berbeda. Sekretariat RW 01 merupakan hibah untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum, sedangkan SPPG menyewa lahan tersebut.
Tak ada aktivitas warga di Sekretariat RW 01 pada Kamis (25/6/2026). Hanya beberapa warga duduk di teras dan pekarangan sampingnya.
Seorang perempuan lanjut usia mengaku tidak tahu soal polemik yang terjadi. Ia bergegas pergi dari teras sekretariat. "Saya nggak tahu ribut-ribut. Cuma numpang titip barang saja," ujarnya sebelum berlalu.
Ia menitipkan sejumlah perabotan di teras sekretariat. Bangunan tersebut punya banyak fungsi, mulai dari tempat penitipan sementara, posyandu, kegiatan warga, sosial, serta tempat mandi, cuci, dan kakus umum.
Sehari sebelumnya, yakni pada Rabu (24/6/2026), sebagian warga memasang spanduk penolakan. Mereka tidak ingin bangunan sekretariat digusur untuk akses keluar masuk kendaraan operasional SPPG.
Pengurus RW 01 Cikini, Bona, menyayangkan rencana tersebut karena bangunan sekretariat difungsikan untuk posyandu balita dan lansia. Dalam prosesnya pun tak ada ruang untuk diskusi.
Ketua RT 08 RW 01 Cikini, Helen Munthe, ketika ditemui menyampaikan ada kesalahpahaman antarwarga. Bangunan sekretariat direlokasi 1 meter dari lokasi semula. Relokasi dan bangunan baru serta perbaikan dilakukan oleh SPPG.
Bangunan baru untuk relokasi sudah terbangun di belakang bangunan Sekretariat RW 01. Namun, pekerjaannya belum tuntas, misal, masih harus diplester semen.
"Ada pertemuan tiga kali, di kantor kelurahan, kantor RW dan sekretariat. Jadi bukan digusur, tetapi direlokasi sedikit. Masih di lahan yang sama," kata Helen.
Ia menyayangkan silang pendapat berujung viral. Padahal, terbuka ruang untuk meluruskan apa yang sebenarnya terjadi.
Pada Kamis (25/6/2026), misalnya, kelurahan menghubunginya untuk mencari solusi atas polemik tersebut. Kepolisian juga meminta keterangannya agar warga bisa sepaham apa yang terbaik bagi lingkungannya.
"Kantor Sekretariat RW 01 yang sekarang ini digunakan sebulan sekali untuk posyandu. Bangunan baru dibuat lebih layak lagi, termasuk toilet umum," kata Helen.
