Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap PT PLN (Persero) berhasil mengamankan tambahan kontrak suplai batu bara sebesar 7 juta metric ton dalam tiga hari terakhir.
Dengan tambahan tersebut, total kontrak suplai batu bara PLN untuk kebutuhan tahun ini mencapai 141 juta metric ton. Jumlah itu mendekati kebutuhan batu bara PLN sepanjang 2026 yang mencapai 154 juta ton.
"Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari 154 juta kurang 141 juta itu kan berarti tinggal 13 juta," ujar Bahlil dalam forum Energy Corner di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Bahlil menjelaskan, selain kontrak yang telah diamankan PLN, pemerintah juga memiliki penugasan kepada perusahaan tambang melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Menurutnya, total penugasan dari sekitar 100 perusahaan tambang mencapai 190 juta ton.
Meski demikian, Bahlil menyebut persoalan batu bara untuk pembangkit bukan hanya terkait jumlah pasokan. Ia mengatakan terdapat kebutuhan teknis berupa spesifikasi batu bara tertentu yang diperlukan untuk proses pencampuran atau blending.
"Masa batu bara habis di bulan 6? Ini ilmu Abulake apa lagi gitu loh? Enggak ini aku jujur-jujur aja nih. Berarti kan ada sesuatu," kata Bahlil.
Menurutnya, hasil pengecekan menunjukkan adanya kebutuhan batu bara dengan nilai kalori di atas 5.000 untuk proses blending pembangkit.
"Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur. Inilah yang dibutuhkan," ujarnya.
Bahlil menilai kebutuhan teknis seperti blending dan pengaturan pasokan seharusnya dapat diproyeksikan lebih awal oleh PLN. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi bagian dari perencanaan operasional perusahaan.
Baca Juga: Prabowo Turun Tangan, Ekspor Batu Bara Kini Ditahan Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa
Baca Juga: Kementerian ESDM Buka Revisi RKAB Batu Bara Mulai Juli 2026
"Jangan air sudah di batang leher baru teriak. Nah makanya saya 2 minggu terakhir ini sudah jadi project manager PLN. Saya sudah ngomong sama Pak Dirut PLN, 'Saya jadi project manager kau kalau begini'," tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin persoalan serupa kembali terjadi. Atas arahan Presiden, pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pengadaan energi primer dengan melibatkan sejumlah pihak.
"Nah mulai ke depan kita membentuk tim pengadaan energi primer melibatkan BPKP, Inspektur Jenderal, PLN, batu bara. Pengadaannya harus transparan dan saya minta para penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," pungkas Bahlil.
