Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Selatan memanfaatkan teknologi mitigasi banjir (flood control system) untuk memantau ketinggian air saat musim hujan.
"Pemanfaatan teknologi Flood Control System melalui integrasi kamera pengawas (CCTV) untuk memantau ketinggian air secara real time atau nyata," kata Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) dan Legislator DPRD DKI Jakarta dari Dapil Jakarta Selatan di Jakarta, Kamis.
Syafrin mengatakan teknologi tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan dalam pengendalian banjir.
Langkah lain untuk kendalikan banjir, antara lain pembangunan embung dan situ, pembuatan sumur resapan, hingga pelaksanaan kerja bakti massal membersihkan saluran dan sungai.
Kemudian terkait parkir liar, pihaknya sudah meminta Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan agar berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk melakukan penindakan tegas dan memperkuat patroli terpadu.
"Saya minta Suku Dinas Perhubungan bersama unsur terkait untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku parkir liar untuk menciptakan efek jera dan menjaga ketertiban ruang publik," ucap dia.
Ia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pemilahan dan Pengelolaan Sampah dari Sumber.
"Seluruh komponen masyarakat sudah harus menerapkan pemilahan dan pengelolaan sampah, mulai dari lingkungan perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, hingga rumah tangga," kata dia.
Terkait kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, Syafrin menginginkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan perhatian serius terhadap program padat karya sebagai upaya mengantisipasi dampak ekonomi global maupun domestik.
"Proses rekrutmen harus dilakukan secara transparan tanpa adanya praktik titipan atau intervensi pihak tertentu," ucapnya.
Maka itu, dia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di wilayah Jakarta Selatan.
Syafrin mengatakan pertemuan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi ruang untuk mempererat komunikasi dan menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan demi kemajuan Jakarta Selatan.
"Masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan jika masih mengedepankan ego sektoral atau bekerja sendiri-sendiri. Kita harus bekerja dalam satu ekosistem melalui kolaborasi lintas sektoral," ucapnya.
Dia menilai forum tersebut menjadi sarana dialog yang jujur dan solutif guna memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai isu strategis, mulai dari bidang pemerintahan, hukum dan ketertiban umum, hingga kesejahteraan masyarakat, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keagamaan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyampaikan pemerintah perlu tetap mengedepankan pendekatan yang tegas, namun humanis dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Pemerintahan boleh bersikap tegas, tetapi harus tetap humanis. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, ada tiga prinsip utama yang harus dikedepankan, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan," katanya.
Wibi menambahkan DPRD DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Jakarta Selatan yang lebih humanis dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Baca juga: Pemkot Jaksel bangun saluran air di Jalan Muchtar Raya
Baca juga: Pemprov DKI targetkan 20 proyek pengendali banjir rampung pada 2027
"Pemanfaatan teknologi Flood Control System melalui integrasi kamera pengawas (CCTV) untuk memantau ketinggian air secara real time atau nyata," kata Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) dan Legislator DPRD DKI Jakarta dari Dapil Jakarta Selatan di Jakarta, Kamis.
Syafrin mengatakan teknologi tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan dalam pengendalian banjir.
Langkah lain untuk kendalikan banjir, antara lain pembangunan embung dan situ, pembuatan sumur resapan, hingga pelaksanaan kerja bakti massal membersihkan saluran dan sungai.
Kemudian terkait parkir liar, pihaknya sudah meminta Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan agar berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk melakukan penindakan tegas dan memperkuat patroli terpadu.
"Saya minta Suku Dinas Perhubungan bersama unsur terkait untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku parkir liar untuk menciptakan efek jera dan menjaga ketertiban ruang publik," ucap dia.
Ia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pemilahan dan Pengelolaan Sampah dari Sumber.
"Seluruh komponen masyarakat sudah harus menerapkan pemilahan dan pengelolaan sampah, mulai dari lingkungan perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, hingga rumah tangga," kata dia.
Terkait kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, Syafrin menginginkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan perhatian serius terhadap program padat karya sebagai upaya mengantisipasi dampak ekonomi global maupun domestik.
"Proses rekrutmen harus dilakukan secara transparan tanpa adanya praktik titipan atau intervensi pihak tertentu," ucapnya.
Maka itu, dia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di wilayah Jakarta Selatan.
Syafrin mengatakan pertemuan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi ruang untuk mempererat komunikasi dan menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan demi kemajuan Jakarta Selatan.
"Masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan jika masih mengedepankan ego sektoral atau bekerja sendiri-sendiri. Kita harus bekerja dalam satu ekosistem melalui kolaborasi lintas sektoral," ucapnya.
Dia menilai forum tersebut menjadi sarana dialog yang jujur dan solutif guna memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai isu strategis, mulai dari bidang pemerintahan, hukum dan ketertiban umum, hingga kesejahteraan masyarakat, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keagamaan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyampaikan pemerintah perlu tetap mengedepankan pendekatan yang tegas, namun humanis dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Pemerintahan boleh bersikap tegas, tetapi harus tetap humanis. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, ada tiga prinsip utama yang harus dikedepankan, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan," katanya.
Wibi menambahkan DPRD DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Jakarta Selatan yang lebih humanis dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Baca juga: Pemkot Jaksel bangun saluran air di Jalan Muchtar Raya
Baca juga: Pemprov DKI targetkan 20 proyek pengendali banjir rampung pada 2027
