JAKARTA, KOMPAS – Komisi I DPR menyayangkan jatuhnya korban jiwa dalam pelatihan dasar kemiliteran dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Evaluasi serius dan menyeluruh dibutuhkan demi keselamatan para calon manajer untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ini.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyampaikan keprihatinan mendalam atas korban jiwa dalam pelatihan KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Hasanuddin meminta kejadian ini menjadi bahan evaluasi serius terhadap desain pelatihan yang diberikan kepada calon pengelola koperasi.
Berdasarkan informasi yang didapatkan Hasanuddin, peserta yang meninggal adalah Anisa Muyassaroh di Balikpapan akibat heat stroke dan henti jantung. Sementara itu, Yonanda Muhammad Taufiq meninggal di Baturaja akibat cardiac arrest, dan Novia Rahmadhani Sihotang meninggal di Jakarta setelah menjalani perawatan akibat gangguan kesehatan berkaitan dengan tuberkulosis (TBC).
“Kalau memang peserta dipersiapkan untuk jabatan manajerial, maka fokus utama sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi saja, penguatan kapasitas organisasi, dan pelatihan teknis yang relevan. pelatihan militer cukup diberikan pada tingkat dasar dan terbatas saja,” ujar Hasanuddin dalam keterangan yang diterima, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. Program yang bertujuan membangun kapasitas SDM tidak boleh mengorbankan aspek kesehatan dan keamanan peserta.
Menurut Hasanuddin, evaluasi yang dilakukan tidak hanya terhadap mekanisme seleksi kesehatan. Berkaca dari kematian para peserta, pelatihan ini juga harus memperhatikan tingkat intensitas latihan, pengawasan medis selama kegiatan, serta kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan tugas peserta.
“Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. Program yang bertujuan membangun kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) tidak boleh mengorbankan aspek kesehatan dan keamanan peserta,” tutur Hasanuddin.
Menurut Hasanuddin, pelatihan dasar untuk peserta sebaiknya diarahkan untuk membangkitkan kekompakan, disiplin pribadi, dan kebersamaan. “Seperti, antara lain, baris-berbaris demi kerapian, santiaji, apel untuk belajar menghormati waktu, dan senam pagi untuk menjaga kebugaran. Itu pun sebelumnya harus lolos tes kesehatan sebelum mengikuti aktivitas fisik,” kata Hasanuddin.
Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono juga mendorong perbaikan dalam pola pelatihan terhadap para peserta. Dia juga berbelasungkawa atas meninggalnya peserta yang telah dipersiapkan untuk berpartisipasi menggerakkan program ini.
Masukan yang ada, kata Dave, harus ditindaklanjuti untuk menyempurnakan pelatihan dasar karena ini demi kepentingan bangsa dan masyarakat. Apalagi, pelatihan dasar yang dilakukan ini memang untuk individu yang memiliki kebugaran tertentu.
“Bilamana harus ada yang diperbaiki, diubah, ya, itu jadi masukan yang harus diterima untuk menyempurnakan program tersebut, sehingga program yang dibuat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat ini benar-benar bisa berjalan,” kata Dave.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Syamsu Rizal memandang posisi manajer membutuhkan orang dengan kualifikasi tertentu, terutama pemahaman yang komprehensif. Oleh sebab itu, kurikulum yang diajarkan harus lebih diperketat, termasuk latihan dasar militer ini.
“Kalau soal lanjut tidaknya, itu kita serahkan secara teknis ke kementerian lembaganya. Tetapi, mereka bisa memperketat, kemudian meninjau kembali standar materi yang digunakan, termasuk materi-materi pendukung. Nah, seperti diksarmil itu, apakah dibutuhkan pada porsi seperti apa,” kata Syamsu.
Sebelumnya, sebanyak 30.000 calon manajer KDKMP mulai mengikuti latihan dasar kemiliteran atau latsarmil sejak 17 Juni 2026. Para peserta ini mengikuti pelatihan selama sekitar 1,5 bulan di puluhan lokasi pelatihan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di seluruh Indonesia dan menerima sejumlah materi.
Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigadir Jenderal Rico Ricardo menyampaikan semua peserta latsarmil telah mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan latsarmil.
Mereka mempelajari, antara lain, kedisiplinan, bela negara, wawasan kebangsaan, serta kemampuan manajerial yang kurikulumnya disusun Kementerian Koperasi. Namun, atas serangkaian kejadian ini, Kemenhan bersama panitia seleksi nasional dan penyelenggara pendidikan bakal mengevaluasi.
