jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai wajar Presiden RI Prabowo Subianto membedakan demonstrasi yang substantif dan bayaran.
Sebab, kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu, Presiden RI memegang kuasa terhadap alat negara, sehingga bisa membedakan demonstrasi.
BACA JUGA: Prabowo Bilang Hanya di Indonesia Tentara Kerja ke Sawah, DPR Malah Bangga, Duh...
"Tidak sulit bagi presiden untuk mengetahuinya," ujar Andreas kepada awak media, Kamis (25/6).
Dia mengatakan rakyat tentu paham jabatan setingkat Presiden RI bisa membedakan jenis demonstrasi tanpa harus disampaikan ke publik.
BACA JUGA: Prabowo Ditantang Menindak Pemodal Demonstrasi
"Tanpa presiden menyampaikan di depan umum pun kita memahami bahwa presiden mengetahui itu," ujar Andreas.
Dia mengatakan saat ini yang dibutuhkan ialah tindak nyata setelah Presiden RI mengetahui demonstrasi yang berkategori bayaran.
BACA JUGA: Prabowo: Hanya di Indonesia Polisi Mengurus Pertanian, Tentara Sering di Sawah
"Langkah dan tindakan apa yang dilakukan, terhadap demonstrasi yang substantif dan mana demonstrasi bayaran," ujarnya.
Namun, Andreas menangkap nada ancaman semata dari ucapan Prabowo ketika membahas demonstrasi bayaran dalam pidato di Gorontalo.
"Kalau melihat ucapan presiden dalam pidatonya, justru terkesan nada ancaman terhadap rakyatnya sendiri," ujarnya.
Diketahui, Prabowo dalam pidato di Gorontalo, Rabu (24/6) kemarin, mengaku mengetahui pihak yang membayar demonstrasi.
Kepala Negara bahkan mengungkap setiap demonstran dibayar dalang sebesar Rp200 ribu untuk setiap unjuk rasa. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
