jpnn.com, JAKARTA - Agus Rahardjo dan Sudirman Said menyoroti perjalanan reformasi Indonesia.
Hal itu disampaikan kedua tokoh yang pernah berada di garis terdepan dalam pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola negara tersebut saat reuni di Universitas Harkat Negeri (UHN), Rabu (25/6).
Mantan Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo dan Menteri ESDM periode 2014-2016 Sudirman Said sampai pada kesimpulan yang sama, yakni pencapaian reformasi 1998 sedang mengalami kemunduran serius.
BACA JUGA: Agus Rahardjo ke Bawaslu, Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu
Sudirman Said menyebut Indonesia hari ini berada di era kegelapan dari sisi tata kelola, dan menempatkan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai periode terburuk.
"Rusak strukturnya, rusak orangnya, dan rusak kulturnya," kata Sudirman Said menggambarkan kondisi institusi kenegaraan yang menurutnya ditinggalkan dalam keadaan rapuh.
Menurut Sudirman, bangsa ini tengah mengalami tiga defisit sekaligus, yakni defisit moralitas dan etika bernegara, defisit intelektual, dan defisit spiritual.
Dia menilai akar persoalannya ada pada kepemimpinan nasional yang tidak menyadari perannya sebagai teladan dan tidak memikul tanggung jawab atas kelangsungan hidup bernegara.
Sudirman merujuk pada buku Marcus Mietzner, Ruling Indonesia, yang menempatkan kepemimpinan sebagai sumber kerusakan tata kelola.
Dia menyampaikan karena yang membuat kerusakan adalah para pemimpin, perbaikannya pun harus dimulai dari aspek kepemimpinan.
Sudirman menawarkan tiga model yang menurutnya dibutuhkan Indonesia, yaitu kepemimpinan institusional, kepemimpinan kolektif, dan kepemimpinan intrinsik.
Agus Rahardjo lantas membuka diskusi dengan pertanyaan mengapa hasil reformasi 1998 justru mundur, padahal periode itu melahirkan sederet perbaikan tata kelola.
Dia menyebut pendirian KPK, PPATK, Lembaga Penjamin Simpanan, hingga Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi sebagai capaian yang seharusnya menjadi fondasi.
“Kehancuran tata kelola bermula dari kepemimpinan yang mengabaikan integritas," kata Agus.
Agus mengungkapkan dewasa ini seakan tidak ada lagi yang memperhatikan Tap MPR tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
"Nepotisme terjadi di mana-mana, korupsi di semua lapis dan sektor. Harus ada gerakan untuk mengembalikan hasil-hasil reformasi, dan masyarakat sipil serta dunia akademik harus bergerak," tegas Agus.
Agus juga menyinggung kemerosotan posisi Indonesia di Indeks Persepsi Korupsi yang bertahun-tahun tertahan di angka 34, jauh tertinggal dari Singapura (84), Brunei (sekitar 65), dan Malaysia (51), bahkan dilampaui Timor Leste.
Dia menilai revisi Undang-Undang KPK, yang menempatkan lembaga itu di bawah presiden dan menghapus independensinya, sebagai salah satu pemicu penurunan tersebut.
Reuni keduanya membawa pesan yang lekat dengan sejarah perkara itu.
Dari pengalaman menghadapi sosok yang dulu dianggap tak tersentuh seperti Setya Novanto, Sudirman menarik satu kesimpulan.
"Masih ingat yang menabrak tiang listrik itu? There is no such thing yang disebut untouchable. Semua orang bisa disentuh kalau kita mau," kata Sudirman.
Sudirman menambahkan tidak percaya pada kejahatan yang sempurna, juga tidak percaya pada Godfather.
"Yang saya percaya adalah god betulan. Politik itu naik turun, tapi keluhuran akan lestari selamanya," tegas Sudirman.
Meski menyampaikan kritik tajam, Sudirman menutup dengan optimismes.
Dalam perspektif jangka panjang, kata dia, bangsa ini sebenarnya terus naik kelas.
Dia menunjuk rangkaian Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, peristiwa 1966, dan Reformasi 1998 sebagai bukti Indonesia berulang kali mampu mengoreksi keadaannya sendiri.
Pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) ini kembali menawarkan jalan keluar berupa tiga model kepemimpinan yang menurutnya dibutuhkan Indonesia saat ini, yakni kepemimpinan institusional yang menempatkan aturan di atas selera kekuasaan, kepemimpinan kolektif yang membagi tanggung jawab dan mencegah pemusatan kuasa, serta kepemimpinan intrinsik yang berpijak pada nilai dan integritas.
"Sejarah membuktikan tiga model kepemimpinan inilah yang mampu membawa suatu bangsa keluar dari krisis," kata dia. (ris/jpnn)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
