Pemerintah menyebut kualitas dan pasokan batubara sebagai penyebab pemadaman bergilir. Namun, para peneliti menilai gangguan tersebut mencerminkan rapuhnya sistem kelistrikan yang masih bergantung pada energi fosil, tersentralisasi, dan belum memberi ruang memadai bagi energi terbarukan.
Setelah pemadaman berskala besar terjadi di Sumatera pada akhir Mei, gangguan berlanjut di sejumlah wilayah Jawa-Bali sepanjang Juni. Aktivitas rumah tangga terganggu, industri melambat, dan layanan publik ikut terdampak.
Pihak PLN mengklaim penyebab hal ini terjadi karena kendala teknis dan pasokan batubara yang bermasalah. Belakangan, pemerintah juga mengakui adanya persoalan dalam pasokan bahan bakar pembangkit.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kamis (25/6/2026), mengatakan, hasil evaluasi menunjukkan kualitas batubara yang diterima sebagian pembangkit PLN berada di bawah kebutuhan operasional. Batubara dengan nilai kalori lebih rendah membuat pembangkit membutuhkan bahan bakar lebih banyak untuk menghasilkan listrik dalam jumlah yang sama.
Selain itu, Bahlil juga menyoroti menipisnya pasokan batubara di pembangkit pada pertengahan tahun. Padahal, menurut dia, kebutuhan tahunan batubara untuk pembangkit PLN sekitar 154 juta metrik ton dan sebagian besar pasokan telah diterima pada semester pertama.
Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat dimitigasi lebih awal oleh PLN agar tidak berujung pada pemadaman bergilir yang merugikan masyarakat. Pemerintah pun memastikan akan memperketat pengawasan pengadaan batubara dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Ketika harga energi fosil naik atau terjadi gangguan distribusi, dampaknya langsung terasa pada sistem listrik kita.
Penjelasan pemerintah tersebut menerangkan penyebab langsung terjadinya pemadaman. Namun, bagi sejumlah peneliti, peristiwa itu sekaligus mengungkap persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu sistem energi Indonesia masih memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Di sinilah pentingnya transisi energi yang lebih berdaya tahan berkeadilan.
Ekonom Senior Indef dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Berly Martawardaya, mengatakan, pemadaman listrik berulang memperlihatkan paradoks sektor ketenagalistrikan nasional. Indonesia selama beberapa tahun terakhir justru mengalami kelebihan pasokan listrik (oversupply), tetapi gangguan pasokan tetap berulang.
”Ketika harga energi fosil naik atau terjadi gangguan distribusi, dampaknya langsung terasa pada sistem listrik kita,” kata Berly dalam diskusi daring yang diselenggarakan Lapor Iklim, Kamis (25/6/2026). Menurut dia, persoalan utama terletak pada struktur pembangkit listrik nasional yang masih didominasi energi fosil, khususnya batubara.
Program pembangunan pembangkit listrik 35 gigawatt (2015-2029) sebagian besar bertumpu pada PLTU batubara. Akibatnya, sistem ketenagalistrikan nasional sangat bergantung pada bahan bakar yang rentan terhadap fluktuasi harga ataupun gangguan rantai pasok.
Berly juga menyoroti panjangnya rantai pasok energi fosil di Indonesia. Sebagian besar batubara berasal dari Sumatera, sementara banyak pembangkit berada di Jawa. Kondisi itu membuat proses distribusi menjadi panjang dan meningkatkan risiko gangguan sebelum energi sampai ke konsumen.
”Perlu paradigma baru supaya sistem energi nasional bisa terlepas dari ketergantungan terhadap energi fosil,” ujarnya. Maka, pemadaman ini seharusnya jadi momentum untuk lebih serius melakukan transisi energi, dari energi fosil ke energi terbarukan.
Pandangan senada disampaikan Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR) Raditya Wiranegara. Menurut dia, rangkaian pemadaman listrik menunjukkan bahwa pembangunan pembangkit saja tidak cukup menjamin keandalan sistem kelistrikan nasional.
”Perencanaan ketenagalistrikan selama ini terlalu berfokus pada penambahan kapasitas pembangkit. Padahal, ketahanan sistem juga ditentukan oleh kualitas jaringan dan kemampuan sistem menghadapi gangguan,” kata Raditya.
Raditya menilai selama ini perhatian pemerintah lebih banyak diarahkan pada pembangunan pembangkit dibandingkan penguatan jaringan transmisi dan distribusi. Akibatnya, ketika terjadi gangguan di satu titik, sistem menjadi lebih rentan mengalami pemadaman yang meluas.
Menurut Raditya, tantangan tersebut semakin besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Sistem energi yang sangat tersentralisasi tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan negara yang memiliki ribuan pulau dan sumber energi yang tersebar.
”Ke depan, sistem energi perlu bergerak dari yang sangat tersentralisasi menjadi lebih terdesentralisasi. Energi surya atap, pembangkit skala komunitas, dan jaringan yang lebih fleksibel perlu mendapat ruang yang lebih besar,” katanya.
Tak hanya sumber energinya yang sudah harus berubah dari energi fosil ke energi terbarukan, model pembangkitan juga mesti berubah. Model pembangkitan yang lebih tersebar dinilai dapat memperkuat ketahanan energi karena tidak bergantung pada satu jaringan utama atau satu sumber pasokan. Gangguan di satu wilayah pun tidak serta-merta melumpuhkan sistem di wilayah lain.
Namun, perubahan menuju sistem seperti itu masih menghadapi tantangan kebijakan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus menyampaikan komitmennya mempercepat transisi energi dan meningkatkan bauran energi terbarukan. Akan tetapi, di lapangan, pengembangan energi bersih dinilai masih berjalan lebih lambat dibandingkan dengan potensinya.
Salah satu contohnya adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. Setelah sempat berkembang karena memberi kesempatan bagi rumah tangga, industri, dan pelaku usaha memproduksi listrik sendiri, perkembangannya melambat setelah berbagai perubahan kebijakan. Pembatasan kuota pemasangan, perubahan mekanisme penyaluran listrik ke jaringan PLN, serta ketidakpastian regulasi membuat investasi PLTS atap kehilangan momentum.
Padahal, menurut Raditya, modernisasi sistem kelistrikan tidak dapat dipisahkan dari pengembangan energi terbarukan. ”Membangun EBT berarti pula memodernisasi jaringan kelistrikan dan regulasinya,” katanya.
Renewable Energy Manager Trend Asia Beyrra Triasdian juga menilai Indonesia masih terjebak dalam ketergantungan terhadap industri batubara. Menurut dia, persoalan batubara tidak hanya terjadi di pembangkit listrik, tetapi juga mencakup aktivitas pertambangan, distribusi, hingga dampak lingkungan dan sosial di sekitar tambang.
”Persoalan batubara tidak hanya terjadi di cerobong pembangkit. Masalah juga muncul di sekitar tambang, dalam proses pengangkutan hingga pengelolaan limbah yang turut mengubah ruang hidup masyarakat,” ujarnya.
Beyrra menambahkan, pemerintah selama ini sering menyebut pasokan batubara nasional berlebih sehingga harus segera diserap pasar. Namun, menurut dia, kondisi tersebut justru menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan ketenagalistrikan.
”Masyarakat tidak pernah meminta pemerintah membangun lebih banyak pembangkit listrik tenaga batubara,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah komunitas di berbagai daerah justru mulai mengembangkan sumber energi secara mandiri. Beyrra mencontohkan inisiatif warga di Subang, Jawa Barat, yang membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat setempat. Meski kemudian berhenti beroperasi setelah jaringan PLN masuk ke wilayah tersebut, pengalaman itu menunjukkan energi berbasis komunitas dapat menjadi alternatif untuk memperkuat ketahanan energi lokal.
”Energi terbarukan berbasis komunitas dapat mengurangi risiko blackout. Sistemnya lebih mudah diperbaiki dan dipulihkan ketika terjadi gangguan,” ujar Beyrra.
Bagi para peneliti, rangkaian pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir menjadi pengingat bahwa ketahanan energi tidak cukup diukur dari besarnya kapasitas pembangkit atau melimpahnya cadangan batubara. Ketahanan energi juga ditentukan oleh kemampuan sistem menghadapi gangguan, keberagaman sumber energi, kualitas jaringan listrik, serta kebijakan yang mampu mendorong berkembangnya energi terbarukan.
