BI Jateng Ungkap Dampak Kenaikan Suku Bunga Acuan 5,75%

Bisnis.com, SEMARANG - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah mencatat beberapa indikator bisnis di wilayah tersebut tengah menunjukkan tren campuran atau mixed trend.

"Kreditnya itu masih kontraksi, tetapi meningkat dibandingkan dengan bulan ataupun kuartal sebelumnya. Dari sisi Purchasing Managers Index (PMI) juga cenderung flat, tidak berubah banyak.

Sementara, dari sisi ekspor ini menunjukkan peningkatan baik secara bulanan maupun secara akumulasi awal tahun, jelas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M. Noor Nugroho dalam agenda Media Briefing yang digelar Kamis (25/6/2026) di Kota Semarang.

Nugroho optimis indikator perekonomian Jawa Tengah masih akan mengalami perbaikan. Terutama setelah bank sentral mengetok kenaikan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2026 lalu.

"Dari sisi perbankan, atau aktivitas intermediasi bank, kalau dilihat kondisinya masih cukup positif karena dari sisi credit growth-nya masih ada walaupun relatif terbatas. Dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga masih tumbuh," imbuhnya.

Berdasarkan data BI per April 2026, penyaluran kredit di Jawa Tengah meningkat 0,75% (year-on-year/yoy). Kondisi tersebut menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan Kuartal I/2026, dimana penyaluran kredit dilaporkan mengalami kontraksi hingga 0,63% (yoy.) Dari nominalnya, penyaluran kredit per April 2026 mencapai Rp387,21 triliun.

Dilihat dari segmennya, penyaluran kredit investasi dan konsumsi menjadi penopang pertumbuhan, masing-masing dengan 11,67% (yoy) dan 4,65% (yoy). Sementara kredit modal kerja dilaporkan masih terkontraksi 5,40% (yoy).

Nugroho menyebutkan bahwa keputusan untuk menaikkan suku bunga acuan merupakan langkah yang diambil BI untuk menjaga stabilitas nilai mata uang maupun inflasi.

"Kami juga coba menggelontorkan likuiditas perbankan, agar mereka cukup untuk menyalurkan kredit atau intermediasi perbankannya tetap jalan. Ini kami lakukan dengan target uang primernya bisa tumbuh dobel digit, salah satunya dengan mereaktivasi repo surat berharga bagi perbankan yang membutuhkan likuiditas, dengan tenor 3, 6, dan 9 bulan," jelasnya.

Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Di sisi lain, Nugroho juga menyampaikan bahwa BI ikut mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satunya dengan mendorong local currency transaction (LCT). Kerja sama yang telah dijalin antara Indonesia dan China diharapkan bisa mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam aktivitas ekspor-impor juga investasi.

"Kita juga sudah mengaktivasi QRIS Cross Border. Harapannya ini bisa sedikit mengurangi penggunaan dolar AS di Indonesia, supaya mendukung stabilisasi rupiah," jelas Nugroho.

BI ikut mendorong digitalisasi sistem layanan keuangan di Jawa Tengah dengan mendorong elektronifikasi bantuan sosial dan keuangan pemerintah daerah, serta inovasi dan kewirausahaan digital mikro melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).

"Perkembangan dan indikator [perekonomian] lainnya masih cukup bagus, tetapi perasaan di masyarakat itu ekonominya tidak sedang baik-baik saja. Ini kami rasakan juga, terutama dengan kenaikan harga dan pelemahan nilai tukar. Ini bisa berdampak baik melalui kenaikan harga bahan baku dan kenaikan harga barang yang semakin tinggi," tutur Nugroho.

Nugroho menyampaikan bahwa kenaikan harga itu akan sangat terasa oleh kelompok yang mengandalkan penghasilan tetap, seperti buruh. "Kami di BI berkomitmen untuk all out, jadi kami berupaya untuk menyetabilkan Rupiah. Baik dari sisi nilai tukar maupun inflasi. Yang menjadi tantangannya adalah, kita tidak bisa melakukan ini sendirian," ujarnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M. Noor Nugroho (tengah) memberikan paparan dalam agenda Media Briefing yang digelar Kamis (25/6/2026) di Kota Semarang/Bisnis-Muhammad Faisal Nur Ikhsan.