EtIndonesia.com Seiring dengan semakin ketatnya pembatasan ekspor mineral penting ke Jepang oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), media Jepang baru-baru ini melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan otomotif Jepang tengah berupaya membangun rantai pasok yang minim atau bahkan tanpa penggunaan unsur tanah jarang (rare earth) guna mengurangi risiko ketergantungan.
Menurut laporan Kyodo News edisi bahasa Mandarin pada Selasa (23 Juni), perusahaan suku cadang otomotif Jepang Astemo pada Oktober tahun lalu berhasil mengembangkan motor listrik baru untuk kendaraan listrik murni (EV) dengan teknologi miliknya sendiri.
Disebutkan juga, motor itu menggunakan besi sebagai bahan utama untuk menggantikan neodymium, unsur tanah jarang yang biasa digunakan dalam pembuatan magnet berkekuatan tinggi. Melalui desain struktur khusus, motor ini mampu menghasilkan performa tinggi yang setara dengan motor konvensional.
Astemo berencana mengkombinasikan dua jenis motor sesuai kebutuhan berbagai model kendaraan dan menargetkan teknologi tersebut mulai diterapkan sekitar tahun 2030.
“Jika motor penggerak—komponen yang paling penting dan paling banyak menggunakan tanah jarang—dapat dikembangkan tanpa bergantung pada unsur tersebut, maka efek tekanan dari kebijakan pembatasan ekspor Tiongkok terhadap industri kendaraan listrik Jepang akan berkurang secara signifikan,” ujar Profesor Departemen Urusan Internasional dan Bisnis di Universitas Nanhua, Taiwan, Sun Guoxiang.
Laporan t menyebutkan bahwa sejak insiden tabrakan kapal di sekitar Kepulauan Diaoyu/Senkaku pada tahun 2010, yang memicu pembatasan ekspor tanah jarang oleh Tiongkok terhadap Jepang, industri otomotif Jepang terus berupaya mengembangkan teknologi untuk mengurangi penggunaan material tersebut.
“Jepang telah menimbun persediaan tanah jarang selama bertahun-tahun, sehingga penghentian pasokan dalam jangka pendek tidak akan terlalu mengguncang industrinya. Tingkat ketergantungan Jepang terhadap tanah jarang dari Tiongkok yang pada tahun 2010 melebihi 90 persen, kini telah turun menjadi di bawah 60 persen,” jelas Mantan Dekan Akademi Politik Perang di Universitas Pertahanan Nasional Taiwan, Yu Zongji.
Artikel tersebut juga menyebut bahwa setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November tahun lalu menyampaikan pernyataan di parlemen mengenai kemungkinan krisis di Taiwan, yang memicu ketidakpuasan Beijing, pemerintah Tiongkok mulai Januari tahun ini memperluas larangan ekspor terhadap sejumlah barang yang memiliki penggunaan sipil dan militer ke Jepang. Langkah tersebut kembali memunculkan kekhawatiran internasional mengenai keamanan rantai pasok global.
Sun Guoxiang menambahkan: “Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara lain juga sedang mempercepat pembangunan rantai pasok penambangan, pemurnian, dan produksi magnet di luar Tiongkok.”
“Jika Tiongkok terlalu sering menggunakan tanah jarang sebagai alat untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara lain, hal itu justru akan mendorong berkembangnya teknologi yang mengurangi ketergantungan pada tanah jarang, seperti yang dikembangkan Astemo, sekaligus memotivasi berbagai negara untuk memberikan subsidi bagi rantai pasok alternatif dan secara bertahap mengurangi dominasi Tiongkok.”
“Dalam jangka panjang, tanah jarang akan menjadi instrumen persaingan teknologi dan keamanan, bukan sekadar senjata yang menentukan kemenangan dalam satu kesempatan.”
Reporter NTD Television, Guo Yuexi dan Luo Ya melaporkan.
