Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah.
Pengawasan tersebut akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
“Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur, dan kan yang ngawasin bukan BGN sendiri, jadi tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong. Kalau yang ngawasin BGN sendiri kan ada vested interest,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.
Tim tersebut mulai beroperasi pada pekan depan. Nantinya, evaluasi terhadap operasional dan serapan anggaran MBG di lapangan akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan sekali.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah dalam pelaksanaan program.
Ke depan, ia berharap sinergi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Gizi Nasional (BGN) semakin kuat.
Selain memperkuat pengawasan, Kemenkeu juga siap menyediakan dukungan sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan apabila BGN membutuhkan pendampingan dalam pengelolaan anggaran.
Adapun rencana pembentukan tim pengawas itu muncul setelah Kepala BGN Nanik S. Deyang bertemu dengan Menkeu Purbaya dan menyampaikan masih terdapat kendala dalam melakukan pengawasan di daerah.
Baca juga: Purbaya sebut BGN akan melakukan efisiensi lanjutan
Baca juga: Luhut sarankan BGN sempurnakan program MBG secara bertahap
Baca juga: Pengamat usul program MBG diperkuat dengan pelibatan pemerintah daerah
Pengawasan tersebut akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
“Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur, dan kan yang ngawasin bukan BGN sendiri, jadi tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong. Kalau yang ngawasin BGN sendiri kan ada vested interest,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.
Tim tersebut mulai beroperasi pada pekan depan. Nantinya, evaluasi terhadap operasional dan serapan anggaran MBG di lapangan akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan sekali.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah dalam pelaksanaan program.
Ke depan, ia berharap sinergi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Gizi Nasional (BGN) semakin kuat.
Selain memperkuat pengawasan, Kemenkeu juga siap menyediakan dukungan sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan apabila BGN membutuhkan pendampingan dalam pengelolaan anggaran.
Adapun rencana pembentukan tim pengawas itu muncul setelah Kepala BGN Nanik S. Deyang bertemu dengan Menkeu Purbaya dan menyampaikan masih terdapat kendala dalam melakukan pengawasan di daerah.
Baca juga: Purbaya sebut BGN akan melakukan efisiensi lanjutan
Baca juga: Luhut sarankan BGN sempurnakan program MBG secara bertahap
Baca juga: Pengamat usul program MBG diperkuat dengan pelibatan pemerintah daerah
