Jakarta: Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyiapkan hak pengelolaan lahan (HPL) transmigrasi dan sumber daya manusia (SDM) transmigran petani untuk dimanfaatkan. Langkah ini dilakukan untuk mencapai target Program Kerja Prioritas Nasional Ketahanan Pangan.
"Keberhasilan swasembada pangan tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya, efisiensi pemanfaatan anggaran, dan keberlangsungan sarana pendukung di lapangan," kata Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Juni 2026.
Hal ini disampaikan Iftitah saat menyampaikan sambutan dalam Exit Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan TA 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mentrans menyebut bagi pihaknya, pemeriksaan bukan semata-mata instrumen pengawasan, melainkan cerminan untuk melihat jernih apa yang telah berjalan baik, perlu diperbaiki, atau yang harus segera disempurnakan.
Baca Juga :
Brian Yuliarto: Presiden Instruksikan Siapkan SDM untuk Percepatan Hilirisasi“Ketika alsintan mengalami kerusakan, kemampuan petani untuk memperbaikinya sering kali terbatas. Karena itu, kami memandang perlu adanya dukungan bengkel atau layanan pemeliharaan di lokasi-lokasi yang menerima bantuan alsintan dalam jumlah besar sehingga investasi negara benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan,” ujar Iftitah.
Selain itu, Menteri Iftitah menekankan pentingnya diversifikasi pangan sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi keterbatasan lahan dan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk itu, Kementerian Transmigrasi saat ini tengah mengembangkan proyek percontohan budidaya ubi jalar sebagai salah satu alternatif sumber pangan selain beras.
Ia menilai pengembangan pangan nasional harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, termasuk penggunaan air. Sehingga, ketahanan pangan dapat berjalan selaras dengan ketahanan lingkungan dan energi.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam kegiatan Exit Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan TA 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta. Foto: Dok. Humas Kementrans.
Sementara itu, Plt. Anggota IV BPK-RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengharapkan pertemuan ini mampu membangun pemahaman bersama terkait tata kelola pangan nasional. BPK ingin melihat efektivitas dari eksekusi di lapangan terkait ketahanan pangan.
"Pada kesempatan pertama sekaligus Exit Meeting ini kita dapat bersama-sama memahami bagaimana pelaksanaan ketahanan pangan yang dilaksanakan di Indonesia, apakah benar-benar sudah sesuai dengan harapan Presiden dan BPK," ujar Nyoman.
Implikasi audit dan rekomendasi hasil pemeriksaan ini, diharapkan mampu mendorong perbaikan yang bersifat substantif dari hulu ke hilir, dan bukan sekadar pemenuhan administratif belaka. Ke depan, seluruh kementerian dan lembaga terkait berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, terutama dalam penguatan sistem informasi pangan yang terintegrasi, harmonisasi regulasi, dan penguatan sinergi program swasembada pangan dari tingkat pusat hingga desa.
Hadir dalam Exit Meeting ini seluruh Kementerian dan Lembaga Negara yang terkait dengan pencapaian target ketahanan pangan. Mereka antara lain Kemenko Pangan Zulkifli Hasan, Kementerian Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kementerian Perdagangan dan Polri.
