JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Jakarta Barat menyisakan banyak cerita dari para petugas yang terjun langsung ke lapangan.
Berbagai penolakan dan ketidakpercayaan warga harus mereka hadapi, bahkan hingga dituding sebagai sebagai penipu bermodus sensus.
Ahmad Munajat (43), seorang pengawas lapangan atau Petugas Pemeriksa Lapangan di wilayah Srengseng, Kembangan, menyebut masyarakat cenderung tak memercayainya dan enggan membagikan data perekonomian keluarga kepada petugas.
Baca juga: Residivis Begal Jadi Otak Pembunuhan 2 Pemuda di Selokan Bekasi, Modus Tawuran
Ia menilai hal ini disebabkan karena banyak warga yang belum mengetahui tujuan sensus dan terpengaruh narasi hoaks di media sosial.
"Tantangannya pasti banyak banget. Apalagi kan sekarang nih kepercayaan masyarakat sama pemerintah kan lagi sama-sama kita tahu nih lagi menurun, mereka banyak mencurigai ketika teman-teman petugas datang, apalagi yang ditanya soal ekonomi, itu sensitif juga kan," kata Munajat saat ditemui Kompas.com di Srengseng, Jumat (26/6/2026).
Munajat berujar, salah satu penolakan yang paling sering ditemui adalah ketakutan pelaku usaha mikro dan kecil terkait isu akan dinaikkannya pajak setelah disensus.
Bahkan, ia sering menghadapi pemilik usaha yang bersikap defensif dan menolak mentah-mentah untuk didata pada hari pertama.
"Banyak UMKM warung-warung gitu lah ya, dia enggak mau didata setelah berkali-kali didatangi, sudah dijelaskan masih menolak," kata Munajat.
Meski demikian, ia tidak menyerah. Sambil mendata usaha lain di sekitar lokasi, Munajat terus berupaya membangun komunikasi dengan pemilik usaha yang menolak.
Setelah melihat usaha-usaha di sekitarnya selesai didata, pemilik warung tersebut akhirnya bersedia mengikuti sensus dan mengakui sempat salah paham.
"Itu bahkan ada yang sudah 3-4 kali baru mereka, 'Ya sudah Bang, boleh deh saya didata. Saya pikir apa, pajak atau orang penipuan kan', nah ternyata banyaknya mereka tuh hanya salah paham," tutur Munajat.
Menurut Munajat, rata-rata pemilik usaha merasa enggan disensus karena takut akan dipajaki.
Baca juga: 5 Kamar Masih Berpenghuni saat Kos Ambruk di Benhil Jakpus
"Nah itu karena narasi di medsos kan banyak tuh, katanya sensus buat ngambilin pajak, padahal mah enggak ada urusannya, kita aja beda kok," ucap dia.
Temukan Warga Tak Dapat BantuanSelain dicurigai terkait urusan pajak, para petugas sensus di lapangan justru kerap kali menjadi tempat pelampiasan kekecewaan warga terkait program bantuan sosial (bansos) pemerintah.
Di wilayah Srengseng, isu mengenai status desil kesejahteraan dalam data pemerintah menjadi polemik yang mencuat selama proses sensus.
