JAKARTA, KOMPAS.com – Petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Barat, Mohammad Fathur Al Faqih (23), mengaku kerap menghadapi penolakan keras hingga dimarahi warga saat menanyakan rincian nominal gaji atau pendapatan keluarga.
Mahasiswa semester akhir itu mengatakan, warga seketika bersikap defensif, sinis, dan enggan membeberkan kondisi ekonomi rumah tangga mereka..
"Ada itu ketika ditanya soal pendapatan, terus kepemilikan perhiasan ya. Beberapa juga ketika ditanya gaji, mereka bilang 'enggak boleh, karena privasi itu', sensitif lah, ada kadang yang bete juga, marah, gitu," kata Fathur saat berbincang dengan Kompas.com di Srengseng, Kembangan, Jumat (26/6/2026).
Baca juga: Pramono Ngaku Khawatir Usai PAM Jaya Untung: Biasanya Semua Ikut Campur, Merasa Berjasa
Menurut Fathur, pendataan paling sulit adalah ketika pertanyaan petugas mulai mengerucut pada kepemilikan harta berharga, di antaranya pendapatan, emas, dan perhiasan.
Karena merasa tidak nyaman membagikan informasi sensitif kepada orang asing, warga kerap menolak ataupun mengelak dengan memberikan jawaban tak serius.
Meski sering menghadapi penolakan, pemuda yang sebelumnya juga pernah menjadi petugas sensus serupa pada 2023 ini enggan membalasnya dengan emosi.
Fathur mengaku selalu mengedepankan pendekatan persuasif untuk mencairkan suasana dan memberikan informasi mengenai pentingnya sensus penduduk.
Termasuk informasi bahwa data ini murni untuk kepentingan pemetaan ekonomi nasional, bukan untuk merugikan masyarakat.
"Saya jelasin lagi, kalau Ibu enggak mau kebuka sama kita, bagaimana kita mau melihat perekonomian yang ada di warga. Akhirnya mereka itu pada 'Oh ya sudah, ya sudah,' akhirnya dia ngasih tahu," ungkapnya.
Terkecoh Hoaks PajakPetugas Pemeriksa Lapangan (PML) di wilayah Srengseng, Ahmad Munajat (43), menyebut penolakan dari warga mayoritas disebabkan karena banyaknya narasi negatif terkait sensus di media sosial.
Baca juga: Ada yang Kaget dan Terlalu Sinis Kendala Petugas Sensus Ekonomi 2026 saat Mendata Warga
Ia menilai salah satu isu yang banyak dipercaya warga adalah anggapan bahwa data Sensus Ekonomi akan digunakan sebagai dasar untuk menaikkan pajak, terutama bagi pelaku UMKM.
"Banyak UMKM warung-warung gitu lah ya, dia enggak mau didata setelah berkali-kali didatangi, sudah dijelaskan masih menolak. Nah itu karena narasi di medsos kan banyak tuh, katanya sensus buat ngambilin pajak, padahal mah enggak ada urusannya, kita aja beda kok," jelas Munajat.
Selain isu pajak, ketakutan warga juga dipicu oleh polemik lokal mengenai status desil kesejahteraan sosial.
Banyak warga yang marah kepada petugas sensus karena mengira tak akan lagi mendapat bantuan sosial setelah didata.
