HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan keberhasilan pembangunan dan penataan Kota Makassar membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk partai politik, organisasi masyarakat, hingga tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan warga di tingkat akar rumput.
Hal itu disampaikan Munafri saat menerima audiensi Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen yang terdiri dari Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (26/6/2026).
“Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik dengan kelompok-kelompok masyarakat,” kata Munafri.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri menyambut baik komitmen tiga partai non-parlemen yang menyatakan kesiapan mendukung berbagai program Pemerintah Kota Makassar, khususnya penataan kota dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, dukungan dari seluruh kekuatan politik merupakan modal penting agar setiap program pemerintah dapat diterima dan dipahami masyarakat.
“Kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat harus terus berjalan. Tidak semua hal bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Itu sangat tidak mungkin,” jelasnya.
Munafri meminta agar bentuk kolaborasi yang akan dilakukan disusun secara terencana sehingga memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, pola komunikasi dengan setiap partai politik tentu memiliki pendekatan yang berbeda. Namun tujuan besarnya tetap sama, yakni memperkuat dukungan terhadap program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, kegiatan yang dibangun bersama partai politik harus mengandung unsur pemberdayaan sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga merasakan manfaat dari program yang dijalankan.
“Yang penting kegiatannya sejalan dengan program pemerintah. Harus terlihat ada pemberdayaan di dalamnya dan ada dukungan nyata agar sistem ini berjalan dengan baik,” jelasnya.
Munafri juga menilai pendekatan dialogis jauh lebih efektif dibanding hanya mengandalkan penyampaian informasi secara formal dari pemerintah. Kader-kader partai yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, menurutnya, dapat menjadi penyambung komunikasi pemerintah sehingga pesan pembangunan lebih mudah diterima.
“Kalau saya sendiri yang terus berbicara tentu tidak masalah. Tetapi akan jauh lebih efektif kalau orang-orang kita yang mendekati masyarakat, makan bersama mereka, berdialog langsung, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima,” tuturnya.
Ia menegaskan seluruh program penataan dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk mengembalikan fungsi ruang publik, memperlancar akses pejalan kaki, dan menciptakan kota yang lebih tertata.
“Tujuan kita sudah jelas, yaitu demi kepentingan orang banyak. Kita ingin membangun kawasan yang lebih baik, memberikan tempat yang lebih layak bagi pelaku usaha, sekaligus memudahkan masyarakat mengakses kawasan tersebut,” katanya.
Munafri mengungkapkan pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan sejumlah lokasi alternatif untuk merelokasi para pelaku usaha yang terdampak penataan. Salah satu lokasi bahkan dinilai mampu menampung sekitar 400 lapak sekaligus.
Namun, ia menegaskan proses relokasi harus dilakukan secara serentak agar kawasan baru langsung hidup dan memiliki daya tarik ekonomi.
“Kalau masuknya satu per satu pasti akan sepi. Tetapi kalau sekitar 400 lapak masuk bersamaan, kawasan itu langsung ramai. Pengunjung memiliki banyak pilihan dan para pedagang juga bisa saling menghidupkan aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Munafri berharap kader-kader partai non-parlemen dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan tujuan setiap kebijakan kepada masyarakat. Menurutnya, struktur organisasi partai yang menjangkau hingga tingkat bawah merupakan kekuatan besar untuk membangun komunikasi publik yang lebih efektif.
“Partai politik memiliki struktur sampai ke bawah punya jaringan. Karena itu mari kita matangkan bersama rancangannya agar kolaborasi ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kota Makassar,” ungkapnya. (*/)
