Bisnis.com, JAKARTA — Kemacetan berhari-hari kembali melumpuhkan lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk saat libur sekolah pertengahan tahun ini.
Berulangnya antrean panjang hanya beberapa bulan setelah kekacauan pada arus mudik Lebaran menunjukkan persoalan utama di jalur penghubung Jawa-Bali itu belum terselesaikan, sementara rencana pemerintah menambah kapasitas dan memisahkan kendaraan logistik masih dalam tahap persiapan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan lonjakan pergerakan penumpang di lintasan penyeberangan terus berulang pada setiap musim liburan.
Pada Desember 2025, jumlah penumpang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan mencapai 4,7 juta orang atau meningkat 20,46% dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan terdorong di Pelabuhan Ketapang sebesar 18,22% dan Gilimanuk sebesar 17,84%.
Saat arus mudik Lebaran 2026, jumlah penumpang melonjak hampir dua kali lipat menjadi 7,1 juta orang. Di Ketapang, kenaikannya tercatat mencapai 72,20%, sedangkan Gilimanuk mencapai 100,86%. Tak heran saat Lebaran kemarin kemacetan terjadi berhari-hari.
Memasuki libur sekolah tahun ini, kepadatan kembali terjadi dengan antrean kendaraan sempat mencapai sekitar lima kilometer sebelum berangsur menurun.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan kepadatan kali ini dipicu kombinasi beberapa faktor. Salah satunya kerusakan Dermaga Bulusan yang selama ini melayani penyeberangan logistik sehingga sebagian arus kendaraan besar dialihkan ke Pelabuhan Ketapang milik PT ASDP.
Menurut dia, perpindahan tersebut membuat kapasitas pelabuhan ASDP semakin terbebani karena banyak kendaraan logistik berukuran besar yang sebelumnya dilayani Dermaga Bulusan.
"Kami sudah meminta ASDP segera berkoordinasi dengan Pemda Jawa Timur agar perbaikan Dermaga Bulusan segera dilakukan sehingga bisa digunakan kembali," ujarnya dalam Media Briefing, Jumat (26/6/2026).
Selain itu, terdapat dua kapal Long Distance Ferry (LDF) dari PT ALP yang mengalami gangguan sehingga kapasitas pelayanan ikut berkurang pada saat volume kendaraan meningkat selama libur sekolah.
Untuk mengurangi kepadatan berulang, pemerintah menyiapkan pola baru dengan memisahkan pelayanan kendaraan logistik dan kendaraan pribadi.
Kendaraan logistik nantinya diarahkan melalui Pelabuhan Celukan Bawang di Bali, sehingga lintasan Ketapang–Gilimanuk dapat lebih difokuskan melayani kendaraan penumpang.
Menurut Dudy, pola tersebut akan mengadopsi konsep yang telah diterapkan di lintasan Merak–Bakauheni. Pemerintah juga meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) meningkatkan kapasitas Pelabuhan Celukan Bawang sebagai simpul logistik baru.
Dia berharap skema tersebut sudah dapat diterapkan pada arus mudik Lebaran 2027. Sementara itu, pemerintah menilai potensi kepadatan saat Natal dan Tahun Baru tidak sebesar periode Lebaran, sehingga persiapan pelabuhan baru akan dimatangkan terlebih dahulu hingga tahun depan.
Di lapangan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan kepadatan selama libur sekolah dipengaruhi lonjakan kendaraan hingga 23% dalam sehari, cuaca di Selat Bali yang mengharuskan penyesuaian operasional kapal, serta gangguan kapal.
Pada periode ini pula, dengan program diskon 30%, ASDP mencatat sebanyak 418.600 pengguna jasa telah memanfaatkan program tersebut atau mencapai 34,69% dari target 1,2 juta penerima manfaat.
Jumlah tersebut hampir setara dengan jumlah penumpang yang diangkut oleh angkutan danau, sungai, dan penyebrangan pada Februari 2026 yang mencapai 479.800 orang.
Dalam menjaga arus kendaraan, ASDP mengoptimalkan seluruh dermaga dan armada yang tersedia, termasuk mengoperasikan kapal tambahan pada sejumlah dermaga untuk mempercepat bongkar muat kendaraan. Langkah tersebut membuat antrean kendaraan berangsur turun dari sekitar lima kilometer menjadi sekitar 2,5 kilometer.
Masalah Kapasitas DermagaKetua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo menilai, rencana pemisahan kendaraan logistik dan kendaraan pribadi merupakan langkah positif untuk memperbaiki pengaturan arus lalu lintas.
Dia memandang, kebijakan tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan yang menyebabkan kemacetan terus berulang.
Khoiri menuturkan, masalah utama bukan bercampurnya kendaraan logistik dengan kendaraan pribadi, melainkan kapasitas pelabuhan dan dermaga yang sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan maupun armada kapal.
Khoiri mengatakan jumlah kapal sebenarnya sudah mencukupi. Pada periode tertentu bahkan terdapat sekitar 56 kapal yang siap beroperasi. Persoalannya, kemampuan dermaga melayani kapal masih terbatas sehingga banyak kapal harus menunggu giliran sandar dan produktivitas pelayaran menurun.
Dalam kondisi tersebut, pemindahan kendaraan logistik ke pelabuhan lain hanya berpotensi mengalihkan titik kemacetan apabila pelabuhan tujuan belum memiliki kapasitas dermaga, kolam pelabuhan, area parkir, serta akses jalan yang memadai.
“Selama kapasitas dermaga belum bertambah, maka kemacetan berpotensi akan terus berulang meskipun pola operasional diubah," katanya kepada Bisnis.
Permasalahan tersebut diperberat oleh belum tersedianya breakwater (pemecah gelombang) dan kolam pelabuhan yang memadai.
Ketika cuaca memburuk, angin kencang, gelombang tinggi, maupun arus yang dinamis, proses sandar kapal menjadi jauh lebih sulit, waktu pelayanan bertambah, produktivitas dermaga menurun, dan antrean kendaraan pun semakin panjang.
Oleh karena itu, Khoiri menekankan bahwa sudah saatnya pembangunan lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk tidak lagi hanya berfokus pada pengaturan lalu lintas kendaraan, tetapi juga diarahkan pada modernisasi infrastruktur pelabuhan.
Misalnya, melalui pembangunan dermaga tipe MB (Moveable Bridge) yang sesuai dengan karakteristik armada KMP saat ini, pembangunan breakwater, perluasan kolam pelabuhan, serta peningkatan kapasitas fasilitas pendukung lainnya.
Dirinya meyakini bahwa modernisasi infrastruktur tersebut akan memberikan dampak yang jauh lebih signifikan terhadap kelancaran arus penyeberangan, peningkatan keselamatan pelayaran, efisiensi logistik nasional, serta kenyamanan masyarakat dibandingkan sekadar melakukan redistribusi kendaraan ke pelabuhan lain.
Karena itu, Gapasdap mendorong percepatan pembangunan dermaga baru di lintasan yang telah mengalami kelebihan kapasitas dan meningkatkan infrastruktur.
Selain itu, pemerintah juga diminta memperluas kolam pelabuhan, area parkir penyangga, akses jalan, serta menerapkan sistem operasi pelabuhan dan penjadwalan kapal yang lebih modern agar pertumbuhan lalu lintas penyeberangan Jawa-Bali dapat diantisipasi dalam jangka panjang.
“Selama kita masih mengoperasikan infrastruktur yang dirancang puluhan tahun lalu untuk melayani kebutuhan masa kini, maka kemacetan akan terus berulang. Sudah saatnya pemerintah tidak hanya mengelola antrean, tetapi juga membangun kapasitas yang sesuai dengan tuntutan transportasi penyeberangan modern,” tambahnya.
