Jakarta, VIVA – Data survei Litbang Kompas menjadi rujukan empiris yang kredibel dalam menilai arah reformasi institusional Polri. Angka 80,6 persen merupakan indikator kepercayaan publik yang tidak dapat diabaikan, dan menjadi dasar bagi para pengamat untuk menganalisis sejauh mana reformasi kepolisian berdampak nyata di mata masyarakat luas.
Analis politik senior, Boni Hargens menyambut hasil survei Litbang Kompas dengan penilaian yang sangat positif. Menurutnya, angka 80,6 persen publik yang menilai kinerja Polri membaik merupakan bukti empiris yang kuat bahwa institusi kepolisian dibawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo benar-benar serius dalam menjalani proses reformasi, baik dari sisi kinerja operasional maupun budaya organisasi internal.
Ia mengaitkan capaian ini dengan kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang dinilainya berhasil membuat berbagai terobosan strategis dalam reformasi internal Polri.
Konsep "Presisi" yang diusung Kapolri menjadi fondasi transformasi institusional yang tidak hanya menyentuh aspek teknis operasional, tetapi juga membangun budaya kepolisian yang lebih humanis, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
"Kepercayaan publik yang meningkat terhadap Polri merupakan prasyarat bagi penguatan demokrasi dan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan," kata Boni Hargens dalam keterangannya Sabtu, 27 Juni 2026.
Lebih jauh, Boni menegaskan bahwa peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri bukan sekadar pencapaian institusional semata. Dia menempatkannya dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai prasyarat fundamental bagi penguatan demokrasi Indonesia dan keberhasilan pelaksanaan roda pemerintahan secara keseluruhan.
"Tanpa kepercayaan publik terhadap aparat keamanan, fondasi demokrasi yang sehat akan sulit terwujud secara konsisten dan berkelanjutan," tandas Boni.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berdiri, Boni memosisikan Polri sebagai kekuatan pendukung yang fundamental.
Menurut Boni, kapasitas Polri dalam menjaga ketertiban, mengelola dinamika sosial, dan menegakkan hukum secara berkeadilan menjadi variabel kunci yang menentukan stabilitas dan kredibilitas pemerintahan baru tersebut di mata publik domestik maupun internasional.
"Saya memandang Polri bukan semata sebagai instrumen penegak hukum, tetapi sebagai aktor strategis dalam ekosistem politik dan pemerintahan Indonesia. Keberhasilan Polri dalam membangun kepercayaan publik dengan demikian memiliki implikasi yang melampaui batas-batas tugas kepolisian itu sendiri, menyentuh dimensi stabilitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan secara menyeluruh," pungkas Boni Hargens.
