jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Emergent Forest Finance Accelerator menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris.
MoU itu ditandatangani saat rangkaian London Climate Action Week 2026 pafa Kamis (25/6) oleh President and Chief Executive Officer Emergent Eron Bloomgarden dan Kabiro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi.
BACA JUGA: Kemenhut Resmikan Lembah Aviary & Melepasliarkan 2 Elang Jawa di Megamendung
Menhut Raja Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat turut menyaksikan penandakan MoU itu.
Adapun, poin MoU ialah menjajaki peluang kerja sama untuk mendukung upaya pengurangan emisi dari sektor kehutanan Indonesia, khususnya melalui pendekatan Jurisdictional REDD+ (JREDD+).
BACA JUGA: Bea Cukai Belawan Serahkan 5 Kontainer Arang Bakau Ilegal ke Ditjen Gakkum Kemenhut
Raja Juli mengatakan penanganan kerja sama Kemenhut dan Emergent menjadi upaya Indonesia memperluas akses terhadap pendanaan iklim internasional.
Terutama, dalam upaya mendukung pencapaian target iklim nasional sekaligus memperkuat pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: Kemenhut Gelar Konsultasi Publik Guna Bangun Perekonomian Kehutanan yang Inklusif & Berkelanjutan
“Kesepakatan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Indonesia dalam melindungi dan memulihkan hutan sebagai bagian dari pencapaian target iklim nasional,” kata dia.
Sebelumnya, Indonesia melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang didukung Bank Dunia, telah berhasil menghasilkan pengurangan emisi terverifikasi dan memperoleh pendanaan sebesar US$110 juta.
Pengalaman itu menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk menjajaki berbagai peluang baru dalam pasar karbon dan skema pendanaan berbasis hasil yang berintegritas tinggi.
Menhut menyebutkan Indonesia bakal terus memperkuat fondasi tata kelola karbon nasional melalui berbagai kebijakan dan reformasi regulasi.
Raja Juli menyebut pemerintah berkomitmen membangun infrastruktur pasar karbon yang kredibel, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan investor.
“Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan pengurangan emisi yang terukur dan terverifikasi, sekaligus menghasilkan manfaat bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” tambahnya.
President and Chief Executive Officer Emergent Eron Bloomgarden menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia yang berkomitmen melindungi hutan tropis dan mitigasi perubahan iklim.
"Dengan salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia, upaya Indonesia dalam mengembangkan Jurisdictional REDD+ memberikan peluang penting untuk mengurangi emisi dalam skala besar sekaligus melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung masyarakat yang bergantung pada hutan,” ujar Bloomgarden.
MoU ini bersifat non-eksklusif dan tidak menimbulkan kewajiban bagi para pihak melakukan transaksi tertentu maupun menandatangani perjanjian pembelian pengurangan emisi (Emission Reduction Purchase Agreement/ERPA).
Setiap Kemenhut resmi menggandeng Emergent melalui MoU di London demi memperluas perluas akses pendanaan iklim global bentuk kerja sama lanjutan akan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, proses persetujuan pemerintah, mekanisme registrasi dan otorisasi nasional, serta kesepakatan para pihak di masa mendatang.
Adapun, penandatanganan MoU menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat kemitraan internasional dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).
Termasuk, mempercepat mobilisasi investasi hijau, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin global dalam pengelolaan hutan tropis dan aksi iklim berbasis alam. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenhut-Barantin Teken MoU Demi Menguatkan Keanekaragaman Hayati
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Aristo Setiawan
