jpnn.com, JAKARTA - Forum Bersama (FORBES) NU 26 akan menggelar Rembug Warga NU Serial II menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
Forum bertajuk "Dana, Kekuasaan, dan Independensi PBNU: Siapa Membiayai, Siapa Memengaruhi" itu akan membahas tata kelola organisasi, transparansi pendanaan, hingga independensi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
BACA JUGA: Forum Ranting NU Jakarta Pusat Desak Musran dan Konferensi MWC Digelar Sebelum Konfercab
Koordinator FORBES NU, KH Abdul Waidl, mengatakan kegiatan tersebut bukan untuk menghakimi ataupun mengarahkan kritik kepada kepengurusan tertentu.
Menurut dia, forum itu menjadi ruang refleksi bersama bagi warga NU dalam membaca tantangan tata kelola organisasi yang muncul lintas periode kepemimpinan.
BACA JUGA: Gus Muhaimin Tegaskan PKB Punya Tanggung Jawab Moral Memikirkan NU
"Muktamar bukan hanya momentum memilih pemimpin, tetapi juga kesempatan memperkuat sistem. NU yang besar membutuhkan tata kelola yang besar pula, transparan, akuntabel, dan independen dari segala bentuk intervensi kepentingan," kata Abdul Waidl di Depok, Sabtu (27/6).
Dia menilai tantangan utama NU saat ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan membangun sistem organisasi yang mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas siapa pun yang memimpin.
BACA JUGA: Lora Shofwan Sebut NU Kritis Menjelang Muktamar, Para Preman Berkuasa
Menurutnya, kekuatan NU selama ini bertumpu pada kepercayaan warga, keteladanan para kiai, serta tradisi pengabdian yang tumbuh dari pesantren dan masyarakat.
"NU dibangun oleh keringat warga, para kiai, dan jaringan pesantren. Karena itu, masa depan organisasi tidak boleh ditentukan oleh logika kekuasaan atau ketergantungan pada segelintir pemodal."
"Independensi organisasi adalah syarat utama agar NU tetap mampu menjadi penuntun moral bagi bangsa," ujarnya.
Abdul Waidl menambahkan isu pendanaan organisasi perlu dibahas secara terbuka melalui tata kelola yang profesional, bukan sekadar menjadi polemik politik.
"Organisasi yang besar tidak diukur dari seberapa kuat menutup kritik, tetapi dari seberapa berani membuka ruang evaluasi dan memperbaiki diri. Kepercayaan warga hanya dapat dijaga melalui transparansi dan akuntabilitas," tuturnya.
Rembug Warga NU dijadwalkan berlangsung pada Minggu (28/6), pukul 13.00-17.00 WIB di Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten.
Forum akan digelar dalam format Syawir Terbuka yang memberi ruang dialog langsung antara narasumber dan warga NU.
Tiga narasumber dijadwalkan hadir, yakni Rektor Universitas Terbuka Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si., yang akan membahas relasi pendanaan, kekuasaan, dan independensi organisasi.
Kemudian, Pengasuh Pesantren Bustanul Ulum Tasikmalaya Dr. KH Amin Mudzakkir yang akan mengulas perspektif fikih dana umat dan etika kepemimpinan.
Selain itu, Direktur Eksekutif INFID Khoirun Nikmah akan memaparkan praktik terbaik transparansi dan tata kelola organisasi masyarakat sipil. Diskusi dipandu advokat Anom Surya Putra.
Sebagai tindak lanjut, FORBES NU akan menyusun Manifesto Akuntabilitas dan Kemandirian NU yang berisi rekomendasi penguatan tata kelola organisasi, peningkatan transparansi pengelolaan sumber daya, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih partisipatif.
Dokumen tersebut akan disampaikan kepada berbagai unsur kepemimpinan NU sebagai masukan menjelang Muktamar 2026.
Abdul Waidl menegaskan forum tersebut tidak terkait dukungan terhadap kandidat maupun manuver politik menjelang Muktamar NU.
"Kepercayaan warga adalah modal terbesar NU. Karena itu, menjaga akuntabilitas organisasi sesungguhnya adalah menjaga marwah jam'iyah dan warisan para muassis."
"Transparansi bukan ancaman bagi organisasi, melainkan fondasi untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik," katanya.(kkp/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Munas Ploso dan Pertaruhan Muruah NU, Menakar Tradisi AHWA Hingga Krisis Independensi
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra
