JAKARTA, KOMPAS – Peguruan tinggi didorong agar berperan dalam menghasilkan penelitian dan inovasi yang menjawab persoalan nyata pada bidang-bidang prioritas pembangunan. Peran perguruan tinggi ini tidak bisa dibangun secara sektoral, melainkan melalui keterhubungan berbagai bidang serta berkolaborasi dengan pemerintah dan industri agar bergerak dalam kebijakan yang lebih terintegrasi.
“Pendidikan tinggi, sains, teknologi, riset, dan inovasi harus menjadi landasan penting dalam mendukung kebijakan publik. Berbagai agenda strategis bangsa memerlukan kajian yang kuat agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto di acara Sarasehan Kebangsaan yang merupakan rangkaian Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
Penyelenggaraan KSTI kedua ini membuka diskusi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu prioritas yang berkaitan dengan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Para menteri dihadirkan untuk membuka ruang kolaborasi perguruan tinggi, pemerintah, dan industri dalam bidang prioritas nasional yakni ekonomi dan keuangan, pertanian, energi, hilirisasi dan industri, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, serta pendidikan.
Peserta kegiatan KSTI antara lain 219 rektor, 44 direktur perguruan tinggi vokasi, enam ketua asosiasi perguruan tinggi, 1.596 dosen, ilmuwan, dan peneliti (termasuk sekitar 300 peneliti dari BRIN), serta lebih dari 635 mitra kolaborasi perguruan tinggi dan Kemendiktisaintek. Tema Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026, yakni “Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia”.
Menurut Brian, hasil riset dan inovasi perguruan tinggi harus dapat dirasakan secara sosial maupun ekonomi oleh masyarakat di wilayah sekitarnya. Ketika setiap perguruan tinggi mampu menghadirkan solusi bagi daerahnya, fondasi kemandirian bangsa dan kesejahteraan nasional dapat diwujudkan.
Brian menambahkan, pendidikan tinggi didukung untuk siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan sumber daya manusia unggul, dan riset yang berdampak. Selain itu, pendidikan tinggi diminta menghasilkan inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Pemerintah mengupayakan investasi di luar mineral karena kita juga punya potensi di bidang perikanan, kelautan, perkebunan, dan pertanian.
Sementara itu, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Eduart Wolok mengatakan, Sarasehan menjadi ajang pertukaran informasi sehingga pemangku kepentingan pendidikan tinggi dapat memperoleh informasi langsung mengenai arah pembangunan Indonesia ke depan. Apalagi kegiatan tersebut mempertemukan pimpinan, dosen, dan ilmuwan di perguruan tinggi dengan Presiden serta para menteri terkait bidang prioritas.
“Dengan demikian, insan pendidikan tinggi dapat bersama-sama merumuskan strategi yang tepat untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional. Kami harapkan berbagai rumusan yang dihasilkan selama sarasehan akan menjadi masukan strategis bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan," ujar Eduart yang juga Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan perguruan tinggi menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, terutama dalam mendukung Indonesia mencapai swasembada beras. Sebagai contoh, inovasi budidaya padi hasil kolaborasi riset dengan perguruan tinggi mencatat produktivitas 12,4 ton per hektar, lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional yang hanya 5,5 ton per hektar. Teknologi ini telah diuji coba di 14 provinsi dengan produktivitas terendah mencapai 9 ton per hektar.
Amran menyebutkan peran perguruan tinggi, antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan berbagai perguruan tinggi lainnya sebagai penopang utama keberhasilan transformasi ke arah swasembada pangan. Mekanisasi pertanian turut diterapkan untuk menekan biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan hasil panen hingga dua kali lipat.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani, mengatakan investasi menjadi salah satu prioritas melalui hilirisasi di berbagai bidang. “Pemerintah mengupayakan investasi di luar mineral karena kita juga punya potensi di bidang perikanan, kelautan, perkebunan, dan pertanian. Ke depan kita bisa mengembangkan potensi luar biasa ini,” kata Rosan.
Menurut Rosan, investasi di luar mineral juga mampu membuka lapangan kerja yang besar. Karena itu, Danantara akan mendukung potensi -potensi riset dan inovasi yang sudah ada di perguruan tinggi supaya dapat mendukung hilirisasi yang efektif dan efisien di luar mineral.
Pada pembukaan KSTI, Jumat (26/6/2026), Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, sepanjang sejarah peradaban manusia, perubahan besar selalu ditentukan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi, para akademisi, dan peneliti dalam percepatan pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia unggul.
“Jadi, kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus,” tutur Prabowo.
