Jakarta (ANTARA) - Koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya (FPIR) Fauzan Ohorella mengingatkan aksi demonstrasi mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang umum terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam sarasehan bertajuk Solidaritas Nasional Untuk Indonesia Tangguh, di Jakarta, Jumat (26/6), ia mengatakan hal tersebut dengan melihat aksi demonstrasi dari berbagai elemen yang terus meningkat di sejumlah daerah hingga di Jakarta.
"Saya rasa ini adalah hal yang wajar ketika kita sebagai masyarakat merasa ada persoalan pada tata kelola pemerintahan. Ini reaksi yang berangkat dari keresahan publik saat ini." ujar Fauzan, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Fauzan pun menyinggung isu yang mencuat soal Reformasi Jilid 2 tidak relevan dan sangat tendensius untuk mengacaukan stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, isu itu bukan bagian dari perjuangan aspirasi mahasiswa sehingga seluruh pihak harus bisa menjaga solidaritas nasional pemerintahan Prabowo-Gibran.
Maka dari itu melalui berbagai diskusi, ia berharap Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) harus memberi pesan bagi kelompok yang ingin mendeligitimasi soliditas pemerintah hari ini.
Sementara itu, Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Niswatus Shabrina memberi pandangan tentang pergerakan kaum intelektual saat ini.
Shabrina berpendapat penyampaian aspirasi merupakan hak publik dan penyeimbang bagi demokrasi.
"Hari ini, aspirasi ini bisa melalui banyak metode, di mana kanal media sosial yang berupa konten juga bentuk aspirasi. Maka itu, pers sebagai bagian dari pilar demokrasi harus menjadi ruang edukasi bagi publik," ucap Shabrina
Dia menganggap tuntutan publik saat ini terkait dengan persoalan tata kelola pemerintahan yang dirasa masih jadi pekerjaan rumah.
Akan tetapi, sambung dia, muncul isu lain yang diamplifikasi oleh beberapa media demi menarik pembaca (viewers), bukan lagi dalam konteks penyedia informasi bagi publik.
Shabrina pun mengatakan hal tersebut bisa dilihat dari algoritma media sosial atau situs media yang sehari-hari dilihat oleh masyarakat.
"Contoh, beberapa kanal podcast malah membuat isu lain yang keluar dari konteks pergerakan mahasiswa. Alih-alih terlihat beda, tetapi keluar dari isu arus utama mahasiswa dan masyarakat," tutur dia.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Wakil Menteri Tenaga Kerja Wawan Sugiyanto turut menjelaskan soal isu sejumlah perusahaan besar yang ingin keluar dari Indonesia serta ribuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang akan dilakukan oleh perusahaan.
Dirinya mengatakan hal itu tidak murni kesalahan pemerintah lantaran pihaknya juga terus mendorong soal kesejahteraan kelompok buruh.
"Tetapi yang mesti di pahami bahwa permintaan dari buruh juga harus menyesuaikan dengan kapasitas perusahaan. Saya rasa ini yang menjadi trigger bagi isu ini," ucap Wawan.
Di sisi lain, ia menegaskan penguatan sektor UMKM harus terus di tingkatan sebagai wujud sel-sela ekonomi kerakyatan lantaran lapangan kerja tidak selalu berbentuk perusahaan yang besar.
Baca juga: Komitmen kerakyatan gerakan mahasiswa
Baca juga: Wapres ajak mahasiswa lihat langsung manfaat MBG di wilayah 3T
Baca juga: Pigai sebut sterilisasi Bundaran HI dari demo tak batasi hak
Dalam sarasehan bertajuk Solidaritas Nasional Untuk Indonesia Tangguh, di Jakarta, Jumat (26/6), ia mengatakan hal tersebut dengan melihat aksi demonstrasi dari berbagai elemen yang terus meningkat di sejumlah daerah hingga di Jakarta.
"Saya rasa ini adalah hal yang wajar ketika kita sebagai masyarakat merasa ada persoalan pada tata kelola pemerintahan. Ini reaksi yang berangkat dari keresahan publik saat ini." ujar Fauzan, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Fauzan pun menyinggung isu yang mencuat soal Reformasi Jilid 2 tidak relevan dan sangat tendensius untuk mengacaukan stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, isu itu bukan bagian dari perjuangan aspirasi mahasiswa sehingga seluruh pihak harus bisa menjaga solidaritas nasional pemerintahan Prabowo-Gibran.
Maka dari itu melalui berbagai diskusi, ia berharap Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) harus memberi pesan bagi kelompok yang ingin mendeligitimasi soliditas pemerintah hari ini.
Sementara itu, Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Niswatus Shabrina memberi pandangan tentang pergerakan kaum intelektual saat ini.
Shabrina berpendapat penyampaian aspirasi merupakan hak publik dan penyeimbang bagi demokrasi.
"Hari ini, aspirasi ini bisa melalui banyak metode, di mana kanal media sosial yang berupa konten juga bentuk aspirasi. Maka itu, pers sebagai bagian dari pilar demokrasi harus menjadi ruang edukasi bagi publik," ucap Shabrina
Dia menganggap tuntutan publik saat ini terkait dengan persoalan tata kelola pemerintahan yang dirasa masih jadi pekerjaan rumah.
Akan tetapi, sambung dia, muncul isu lain yang diamplifikasi oleh beberapa media demi menarik pembaca (viewers), bukan lagi dalam konteks penyedia informasi bagi publik.
Shabrina pun mengatakan hal tersebut bisa dilihat dari algoritma media sosial atau situs media yang sehari-hari dilihat oleh masyarakat.
"Contoh, beberapa kanal podcast malah membuat isu lain yang keluar dari konteks pergerakan mahasiswa. Alih-alih terlihat beda, tetapi keluar dari isu arus utama mahasiswa dan masyarakat," tutur dia.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Wakil Menteri Tenaga Kerja Wawan Sugiyanto turut menjelaskan soal isu sejumlah perusahaan besar yang ingin keluar dari Indonesia serta ribuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang akan dilakukan oleh perusahaan.
Dirinya mengatakan hal itu tidak murni kesalahan pemerintah lantaran pihaknya juga terus mendorong soal kesejahteraan kelompok buruh.
"Tetapi yang mesti di pahami bahwa permintaan dari buruh juga harus menyesuaikan dengan kapasitas perusahaan. Saya rasa ini yang menjadi trigger bagi isu ini," ucap Wawan.
Di sisi lain, ia menegaskan penguatan sektor UMKM harus terus di tingkatan sebagai wujud sel-sela ekonomi kerakyatan lantaran lapangan kerja tidak selalu berbentuk perusahaan yang besar.
Baca juga: Komitmen kerakyatan gerakan mahasiswa
Baca juga: Wapres ajak mahasiswa lihat langsung manfaat MBG di wilayah 3T
Baca juga: Pigai sebut sterilisasi Bundaran HI dari demo tak batasi hak
