Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto datang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Kedatangan Mugiyanto disambut langsung Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
"Mengunjungi IKN dan tentu saja bertatap muka dengan senior saya," ungkap Mugiyanto dalam akun Instagram miliknya @mugiyanto.official dikutip Sabtu (27/6/2026).
Mugiyanto berkesempatan melihat langsung kondisi IKN seperti Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP, Kompleks Istana, hingga menanam pohon. Usai melihat-lihat kondisi IKN, Mugiyanto menegaskan bahwa IKN akan menjadi kota masa depan dan menjadi percontohan untuk dunia.
"IKN sudah sangat friendly terhadap Hak Asasi Manusia. Jalan dan bangunannya ramah disabilitas, serta banyak ruang terbuka hijau," ucapnya.
"IKN ini kota masa depan yang harus menjadi contoh untuk dunia," imbuhnya.
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Kementerian HAM dan Otorita IKN dalam mendukung pembangunan Nusantara yang memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai berbagai aspek pembangunan di IKN, termasuk pemenuhan hak masyarakat, kesejahteraan pekerja, akses terhadap layanan dasar, serta upaya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kunjungan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran pandangan guna mendukung terwujudnya pembangunan IKN yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"Kami tadi menyempatkan diri untuk bertemu dengan keluarga masyarakat di Sepaku, jadi tadi di Aula Kecamatan didampingi Pak Camat kami mendengarkan berbagai aspirasi mereka," ujar dia.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut baik gagasan tersebut dan menilai bahwa penguatan perspektif hak asasi manusia dapat diadopsi dalam pembangunan Nusantara.
"Kami menyambut baik masukan dari Kementerian HAM terkait penguatan perspektif hak asasi manusia dalam pembangunan IKN. Gagasan mengenai Human Rights City menarik untuk dikaji lebih lanjut dan dapat menjadi salah satu penguatan bagi IKN," kata Basuki.
Basuki berharap Kementerian HAM dapat mendukung penguatan implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia di IKN melalui program-program yang konkret dan terukur. Untuk itu, Otorita IKN membuka peluang kolaborasi dalam penyusunan program penguatan HAM yang dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola pembangunan Nusantara.
"Kita buatkan programnya, sesuai dengan indikator-indikator HAM," pungkas Basuki.
Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dan menghasilkan sejumlah masukan yang akan menjadi bahan koordinasi lanjutan antara Kementerian HAM dan Otorita IKN. Kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi guna memastikan pembangunan Nusantara berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
(wur/wur) Add as a preferred
source on Google
