JAKARTA, KOMPAS – Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan mengeluarkan pernyataan seolah ada pihak-pihak yang tengah berusaha mengganggu pemerintahannya. Sederet kritik dan demonstrasi dari kalangan masyarakat sipil diduga menjadi dasar terlontarnya pernyataan itu. Sebagai satu-satunya partai di luar koalisi pendukung pemerintah, PDI-Perjuangan mempertanyakan hal tersebut.
“Siapa yang berani mengganggu Presiden? Secara fisik, Presiden mempunyai semua perangkat untuk mengawal dan menjaga keamanannya. Secara politik, semua partai politik berada di dalam koalisi pendukung pemerintah, kecuali PDI-Perjuangan, sehingga pemerintah dalam hal pengambilan keputusan pasti sangat kuat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan (DPP PDI-P) Andreas Hugo Pareira, lewat pesan singkatnya, Sabtu (27/6/2026).
Terakhir, ihwal gangguan terlontar dalam pidato Presiden Prabowo di hadapan 2.600 akademisi yang terdiri dari para rektor, dekan, dan dosen berbagai perguruan tinggi se-Indonesia, dalam acara Sarasehan Kebangsaan, yang menjadi bagian dari Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, di Jakarta Convention Center, Jumat (26/6/2026). Acara itu turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta para menteri Kabinet Merah Putih.
Saya maju ke rakyat lima kali meminta mandat, empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tetapi saya tidak mengganggu pemimpin yang mendapat mandat.
Dalam acara itu, Presiden Prabowo menyinggung tentang rasa cinta tanah air yang mestinya ditunjukkan para akademisi. Dengan semangat itu, ia mendorong agar segenap anak bangsa mencari titik-titik persamaan ketimbang terpecah belah akibat perbedaan pandangan.
Tak hanya itu, Presiden kemudian menceritakan mekanisme demokrasi yang membuatnya terpilih sebagai Presiden. Jika merujuk proses politik itu, menurutnya, seluruh kelompok masyarakat mestinya bersatu untuk membangun bangsa, termasuk pihak yang kalah pemilu. Lebih-lebih bangsa Indonesia sepakat untuk menempatkan daulat rakyat di atas segalanya.
“Saya selalu berusaha dengan persuasif, saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis, saya maju ke rakyat lima kali meminta mandat, empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tetapi saya tidak mengganggu pemimpin yang mendapat mandat,” kata Prabowo, dalam pidatonya. (Kompas, 26/6/2026)
Pernyataan itu terlontar setelah dua pekan terakhir gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengkritik berbagai kebijakan pemerintah terjadi di sejumlah daerah. Salah satu tuntutan utamanya adalah desakan agar Presiden menghentikan pemborosan anggaran negara untuk program prioritas yang dinilai tidak tepat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain mahasiswa, elemen kelompok masyarakat sipil juga menggaungkan kritik serupa terhadap Presiden.
Di antara gelombang kritik itu, terselip peristiwa dugaan penyuapan terhadap kelompok mahasiswa pengunjuk rasa. Berdasarkan isu yang beredar, kelompok mahasiswa itu menerima uang sebesar Rp 300 juta setelah sempat ditemui Wapres Gibran. Belakangan, mahasiswa dari Universitas Bung Karno mengaku telah menerima uang Rp 20 juta dari oknum kepolisian untuk memindahkan lokasi demonstrasi dari kawasan Istana Kepresidenan ke DPR.
Beberapa hari kemudian, Presiden Prabowo menyinggung lagi soal demonstrasi bayaran itu saat menyampaikan pidatonya dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Ia mengaku telah mengetahui identitasi pihak-pihak yang sengaja memobilisasi dan mendanai aksi unjuk rasa.
Menurut Presiden, kepentingan para pendana itu tidak terlepas dari ketidaksukaan mereka terhadap pemerintah. Apalagi pemerintah sedang mengubah paradigma pembangunan untuk lebih berpihak ke rakyat kecil daripada kalangan pengusaha besar.
“Hati-hati lho, saya kasih peringatan. Mereka-mereka itu saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu,” kata Prabowo.
Menurut Andreas, secara sosial, banyak ketidakpuasan muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Kondisi itu terjadi sebagai reaksi terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga pemotongan transfer anggaran ke daerah.
“Untuk itu, memang seharusnya lebih baik pemerintah menanggapi reaksi dan mendengar kritikan-kritikan tersebut dan memperbaikinya ketimbang melihat itu semua sebagai gangguan,” kata Andreas.
Hanya saja, kata Andreas, jika Presiden memang menganggap ada pihak-pihak yang berupaya mengganggu, boleh jadi para penggeraknya adalah figur-figur yang diam-diam memanfaatkan situasi ini dan mulai berkampanye untuk 2029. Soal pergerakan itu, menurutnya, Presiden Prabowo pasti jauh lebih mengetahuinya.
Andreas menyarankan agar kegelisahan masyarakat itu dilihat sebagai suatu kondisi yang terjadi secara organik. Dengan segala kelengkapan perangkatnya, sebut dia, pemerintah seharusnya bisa mendeteksi secara dini berbagai kesusahan masyarakat.
Ia juga kembali menegaskan jika PDI-P teguh mempertahankan posisi selaku partai penyeimbang daripada berusaha mengganggu pemerintah. “PDI-Perjuangan adalah partai penyeimbang, bukan partai pengganggu,” tegas Andreas.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, sederet pernyataan Presiden Prabowo itu adalah pesan spesifik kepada elite politik yang diduga mengganggu jalannya pemerintahan. Ia justru tak melihat jika pesan itu terarah bagi kalangan kritis yang belakangan ini cukup intens menyuarakan aspirasinya.
Bahkan, lanjut Doli, berbagai aspirasi kalangan kritis itu disampaikan untuk mendukung pemerintah. Segala aspirasi itu adalah bentuk kepedulian mereka terhadap negara. Dengan berbagai masukan itu, pemerintah didorong untuk menempuh langkah-langkah yang tepat guna mengatasi berbagai persoalan masyarakat.
“Jadi pernyataan Pak Prabowo itu menegaskan juga agar jangan ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi untuk mengganggu rencana dan agenda pembangunan yang sedang berjalan. Kalau pun kelompok itu punya rencana dan agenda sendiri, nanti saja ikut kompetisi di 2029,” kata Doli.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli berpendapat, pernyataan Presiden Prabowo tersebut mengarah kepada munculnya berbagai demonstrasi yang dianggap mengganggu pemerintahan. Padahal, selama berada di luar pemerintahan, Prabowo merasa tidak pernah melakukan hal yang serupa.
Mengingat pengalaman politik tersebut, Lili melihat Prabowo menekankan kepada seluruh pihak, bahwa kompetisi politik saat ini harus diakhiri. Pemilu telah usai, dan tidak boleh ada pihak-pihak yang mengganggu Prabowo di pemerintahan.
“Saya melihat pernyataan tersebut sebagai bagian dari respons terhadap munculnya kritik atau demonstrasi yang muncul dianggap mengganggu pemerintahan. Sementara selama Prabowo di luar pemerintahan, dia menganggap tidak melakukan itu,” ujar Lili.
Para elite politik, kata Lili, dapat membaca pesan tersebut sebagai keinginan Prabowo untuk menciptakan kestabilan dalam pemerintahan yang dianggap terganggu karena kritik dan demonstrasi. Jadi, ini lebih berkaitan dengan demonstrasi dan kritik dari masyarakat sipil dan partai politik.
Namun, jika sebagian elite koalisi merasakan pernyataan itu mengarah kepadanya, bisa saja bakal muncul ketegangan dan mengganggu soliditas di dalam pemerintahan. “Sekarang tergantung respons dari para elite politik atas pernyataan Prabowo ini,” kata Lili.
