REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi tolok ukur utama sebelum pemerintah memutuskan perpanjangan jalur hingga ke Surabaya dan Banyuwangi. Prioritas penyelesaian masalah finansial ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono, di Jakarta, Sabtu.
Allan menyatakan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, selaku Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia menegaskan bahwa hasil dari restrukturisasi keuangan akan menjadi dasar evaluasi kelayakan untuk pengembangan rute lanjutan.
"Saat ini pemerintah fokus terhadap restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung," ujar Allan Tandiono. Penegasan ini memperkuat sikap pemerintah bahwa keberlanjutan proyek ke Jawa Timur sangat bergantung pada kesehatan finansial operator KCJB.
Proses Paralel Sambil Tunggu Restrukturisasi
Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono menyebut bahwa rencana keberlanjutan proyek Whoosh hingga Jawa Timur dilakukan secara paralel. Meski demikian, ia menekankan bahwa penyelesaian restrukturisasi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator KCJB tetap menjadi prioritas yang tidak bisa dikesampingkan.
"Tahapan hari ini kita lakukan paralel," ujar Agus dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3). Ia menjelaskan bahwa sambil mengembangkan proyek lanjutan, pemerintah akan memastikan restrukturisasi keuangan KCJB berjalan dengan baik.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Agus juga mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Danantara Indonesia untuk membahas rencana operasional Whoosh hingga Banyuwangi. Menurutnya, restrukturisasi keuangan KCJB sangat penting karena akan mempengaruhi peta jalan pengembangan Whoosh hingga Jawa Timur.
"Sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas, artinya solusinya sudah bisa diambil dengan baik, baru setelah itu kita kembangkan berikutnya," jelas Agus.
Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung dengan menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketuanya. Penunjukan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
