Modus operandi yang kerap dilakukan para pelaku adalah menyamarkan berkas izin lewat underinvoicing, under-accounting, hingga misdeclaration.
IDXChannel—Satuan Tugas Penegakan Hukum Penyelundupan Polri menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Satgas yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini telah menyelamatkan keuangan negara hampir Rp1 triliun dari berbagai kasus impor ilegal.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengatakan berbagai kasus yang diungkap merupakan implementasi nyata dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Khususnya dalam penguatan reformasi hukum, pemberantasan kejahatan ekonomi, serta penindakan terhadap praktik penyeludupan yang merugikan negara dan masyarakat.
"Penegakan hukum ini bentuk komitmen nyata Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, melindungi industri dalam negeri, serta memastikan seluruh aktivitas perdagangan dan importasi di Indonesia berjalan sesuai kekuatan hukum yang berlaku," kata Brigjen Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Minggu (28/06/2026).
Adapun kasus yang diungkap oleh Tim Satgas Gakkum Lundup Dittipideksus Bareskrim Polri yakni penyeludupan handphone iPhone dan Android bekas.
Dari hasil penggerebekan di empat lokasi di Penjaringan, Jakarta Utara, dan Sidoarjo, Jawa Timur pada 15-16 April lalu, penyidik menyita sekitar 50.000 unit iPhone dan Android beserta sparepart, LCD, baterai serta komponen lainnya dengan nilai mencapai Rp250 miliar.
Selain itu, polisi juga menyita 256.300 unit perlengkapan bayi dan mainan anak senilai sekitar Rp3 miliar. Dari hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan empat tersangka, yakni DCP alias PT, SJ, TW (Direktur PT TSI dan MT (Direktur PT TSL).
Ia menegaskan pihaknya terus melakukan pengembangan terhadap jaringan distribusi, jalur pemasukan barang, serta penelusuran pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat dalam tindak pidana penyeludupan barang dari China tersebut.
Kemudian pada 17 April, tim juga melakukan penggeledahan di dua gudang di Pontianak, Kalimantan Barat dan menyita bawang putih, bawang merah dan cabai kering seberat 23 ton. Barang yang dikirim dari Cina, India dan Belanda tersebut diduga masuk tanpa dokumen resmi karantina, dokumen impor maupun dokumen perdagangan yang sah.
"Nilai perputaran usaha diperkirakan mencapai sekitar Rp24,96 miliar per tahun," ungkapnya.
Pada Desember 2025 lalu, tim juga melakukan pengungkapan kasus impor pakaian bekas asal Korea Selatan di Kabupaten Tabanan, Bali.
Dalam tindak pidana impor ilegal ini, pihaknya berhasil menangkap dua orang tersangka berinisial ZT dan SB. Satgas juga menyita 846 bal pakaian bekas dari Korea Selatan senilai Rp3,5 miliar.
"Total transaksi importasi illegal yang dilakukan oleh kedua tersangka selama periode tahun 2021 hingga 2025 mencapai Rp669 miliar," bebernya
Dari tindak pidana tersebut, Satgas juga melakukan penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang. Dari kedua tersangka, pihaknya menyita tujuh unit bus, 1 mobil Pajero dan aset lainnya senilai Rp22 miliar.
Ade menjelaskan sasaran operasi dari Satgas ini, yakni seluruh tindak pidana yang berkaitan dengan penyeludupan, baik itu ekspor maupun impor ilegal. Termasuk penyeludupan hasil sumber daya alam (SDA) dari lingkungan hidup, baik yang dilakukan melalui ataupun di luar Kawasan Pabean.
Dari serangkaian kasus yang telah diungkap, modus operandi yang kerap dilakukan para pelaku adalah menyamarkan berkas izin lewat underinvoicing, under-accounting, hingga misdeclaration.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri, Panglima TNI, hingga Menteri Keuangan untuk mengatasi aksi-aksi penyelundupan.
Prabowo menegaskan saat ini masih ada pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan. Salah satunya, kata dia, terkait kebocoran keuangan negara akibat praktik penyelundupan.
Oleh karenanya, ia memberikan tugas khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menghentikan penyelundupan.
"Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, Anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya untuk menghentikan penyelundupan. Gunakan segala wewenang yang ada pada Anda untuk menegakkan itu," tegasnya di Kejaksaan Agung RI, Jumat (10/4/2026).
(Nadya Kurnia)
