REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN— Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lintas 98 Sumatera Utara bersama 98 Resolution Network menyatakan dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan politik bertajuk "Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran" di Medan, Jumat (26/6/2026).
Baca Juga
Gagalnya Kemenangan Mutlak Netanyahu yang Merugikan Militer Israel
Hubungan Memanas, AS Waspadai Spionase Intelijen Israel hingga Level Membahayakan
Ilusi Perang Irak, Suriah, Lebanon, dan Iran: Hentikan Segera Israel Raya Jika Ingin Dunia Damai
Pernyataan itu muncul di tengah menguatnya dinamika politik nasional yang diwarnai kritik dari berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Namun, Lintas 98 Sumut menilai pemerintahan saat ini mulai merealisasikan sebagian cita-cita Reformasi 1998, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi, penataan pengelolaan sumber daya alam, dan pemerataan kesejahteraan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, mengatakan pihaknya tidak ingin terjebak dalam polarisasi politik, melainkan menyampaikan pandangan berdasarkan perkembangan yang mereka amati.
"Kami mencoba menyikapi dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Kami tidak masuk dalam ruang perdebatan, tetapi ingin menyampaikan bahwa banyak cita-cita Reformasi 1998 justru mulai diimplementasikan pada pemerintahan Presiden Prabowo," ujar Turman dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (27/6/2026).
Meski memberikan dukungan, Turman menegaskan bahwa para aktivis Reformasi tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
"Kami akan mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan baik. Namun di sisi lain, kami juga akan tetap memberikan kritik dan masukan demi perbaikan tata kelola pemerintahan," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Kegiatan, Edison Marbun, mengajak seluruh pelaku Reformasi 1998 melakukan evaluasi terhadap perjalanan reformasi selama hampir tiga dekade.
Menurutnya, demokrasi politik selama ini belum sepenuhnya berjalan seiring dengan demokratisasi ekonomi. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat dinilai belum merata meskipun ruang kebebasan politik telah terbuka.
