Rasa sesak di dada selalu dirasakan Djenny Bala (62), seorang pelayan jemaat gereja di pedalaman Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, saat harus menceritakan kondisi pelayanan dasar yang memprihatinkan di tempat tugasnya. Hampir setiap tahun, ia menyaksikan perjuangan masyarakat setempat seakan berkejaran dengan maut di pedalaman Papua ini.
Djenny mencontohkan, kaum perempuan harus melahirkan secara mandiri tanpa proses medis yang sesuai. Tidak sedikit dari mereka yang harus meregang nyawa bersama anak di dalam kandungan.
”Kasus kematian ibu hamil sangat tinggi. Tidak ada petugas medis di kampung, jadi melahirkan mandiri di rumah. Ada yang meninggal karena perdarahan, karena plasentanya tidak keluar. Ada juga yang meninggal di perjalanan menuju kota,” ujar Djenny, Jumat (5/6/2026).
Djenny kembali mengenang salah satu kisah memilukan pada 2024. Saat itu, ia menerima informasi ada seorang ibu yang akan segera melahirkan. Seperti biasa, persalinan dilakukan secara mandiri oleh keluarga di rumah masing-masing.
Namun, saat itu, proses persalinan ibu tersebut menghadapi kendala sehingga Djenny kembali dipanggil oleh keluarga ibu tersebut. ”Mereka bilang, ibunya sulit melahirkan. Lalu saya datang dan bantu sebisanya. Saat itu, anaknya sudah lahir, tetapi di dalam masih ada bayi lagi. Ternyata bayinya kembar dan tidak ada yang menyadari itu,” ujar Djenny.
Di tengah kebingungan ini, Djenny akhirnya meminta tolong kepada kenalan dokter di Jakarta. Akhirnya, bantuan persalinan dilakukan melalui panggilan telepon. ”Kami kasih tahu ke dokternya kalau satu anak sudah lahir, tapi plasenta belum keluar. Dokternya lalu arahkan tindakan medis alternatif dengan alat seadanya di kampung,” katanya.
Pada akhirnya, bayi kedua baru lahir keesokan harinya. Namun, nyawa bayi kedua tersebut sudah tidak tertolong. Hanya ibu dan bayi pertama yang akhirnya selamat.
Dalam 10 tahun terakhir, kisah seperti ini disaksikan Djenny di Kampung Biri, Distrik Mamberamo Tengah Timur. Bahkan, sejak pertama kali datang ke wilayah Mamberamo Raya pada 1993, kondisi seperti ini sudah berulang terjadi.
Kampung Biri belum dijangkau aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sinyal telekomunikasi hingga kini. Belakangan, ada bantuan panel tata surya dari pemerintah untuk kebutuhan masyarakat kampung.
Dengan berbagai keterbatasan ini, selain melakukan pelayanan gereja, Djenny yang berasal dari Sulawesi Utara juga mencoba berkontribusi untuk pendidikan dan kesehatan di sana. Apalagi di Kampung Biri yang ditempatinya sejak 2016 ini, tidak ada petugas medis.
Warga telah terbiasa hidup tanpa bantuan tenaga medis sejak dulu. Jika situasi sudah kritis, warga akan meminta tolong ke Djenny. Jika Djenny tak mampu, mereka akan menuju ke Kasonaweja atau Burmeso, Distrik Mamberamo Tengah, pusat Kabupaten Mamberamo Raya.
Namun, untuk mencapai Kasonaweja, durasi perjalanan bisa memakan waktu dua hari satu malam. Mereka perlu ratusan liter bahan bakar untuk menempuh perjalanan melintasi sungai. Tak ada perahu reguler yang bisa mengantarkan warga ke kota.
Kondisi sungainya juga sangat ekstrem. Dari anak sungai selebar kurang dari 10 meter, hingga sungai besar Mamberamo yang bisa mencapai lebar ratusan meter. Tidak hanya aliran yang panjang, sungai yang dijuluki Amazonnya Indonesia ini, juga memiliki sejumlah titik yang memiliki arus deras.
Untuk pergi ke puskesmas di tingkat distrik juga bukan pilihan terbaik. Dengan jarak tempuh yang hampir sama, di sana, petugas medis belum tentu tersedia. ”Mereka (warga) bilang, ’dari pada jauh-jauh ke puskesmas dan belum tentu ada petugas, lebih baik mati di kampung sendiri’. Segitunya mereka sudah pasrah dengan kondisi ini,” tutur Djenny.
Djenny menuturkan, situasi seperti ini seakan menjadi kabar yang biasa di berbagai wilayah di Mamberamo Raya. Di kampung, ketika ada warga yang sakit pun hanya dibiarkan begitu saja.
Padahal, di pedalaman Papua ini, warga masih berkutat dengan berbagai penyakit yang mematikan, seperti malaria, kusta, hingga tuberkulosis. Hal ini pun membuat sebagian warga memilih pindah ke ibu kota kabupaten atau ke Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, untuk mendapatkan pelayanan dasar yang lebih baik.
Di Kampung Biri, misalnya, tercatat memiliki lebih 200 jiwa penduduk. Namun, lebih dari setengah penduduknya telah meninggalkan kampung. Mereka biasanya hanya kembali ketika ada acara tertentu, seperti pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
Mereka bilang, ’dari pada jauh-jauh ke puskesmas dan belum tentu ada petugas, lebih baik mati di kampung sendiri’. Segitunya mereka sudah pasrah dengan kondisi ini.
Kisah serupa juga diceritakan oleh Amos Fuyeri (26) yang kini tinggal di Jayapura. Amos masih terus berkomunikasi dan sesekali mengunjungi kampungnya di Tarude, Distrik Rufaer.
Beberapa orang di kampung, ketika ada pemilihan umum (pemilu) menolak hingga timbul pertikaian. Sebab, mereka menilai, ada dan tidaknya pemimpin sama saja tidak ada pembangunan di kampung.
Tahun lalu, salah seorang keluarga Amos yang sedang hamil meregang nyawa dalam proses persalinannya. Seperti biasa, proses persalinan hanya dilakukan secara mandiri di rumah.
”Saat itu, ibu itu mengalami pendarahan hebat. Anaknya lahir, tetapi ibunya meninggal dunia,” ujar Amos yang baru menyelesaikan sekolah penerbangannya di Banyuwangi, Jawa Timur.
Situasi ini juga yang motivasi Amos yang baru saja menyelesaikan pendidikannya sebagai pilot. Ia juga punya mimpi untuk berkontribusi untuk mengatasi keterisolasian daerahnya.
Sama seperti di tempat tinggal Djenny, di Kampung Amos juga banyak warga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kampung. Mereka merantau ke Kasonaweja atau ke Jayapura.
Di sisi lain, warga yang tinggal di kampung tidak sedikit yang mulai pasrah hingga cenderung ”masa bodoh” dengan kondisi ketimpangan pembangunan di kampung. Tak jarang, saat pesta demokrasi datang, konflik horizontal terjadi.
“Beberapa orang di kampung, ketika ada pemilihan (pemilu) mereka menolak hingga ada pertikaian. Mereka merasa, ada dan tidaknya pemimpin sama saja tidak ada pembangunan di kampung,” kata Amos.
Mamberamo Raya menjadi salah satu daerah dengan konektivitas tersulit di Papua. Akses menuju Jayapura, melalui jalur laut dengan durasi perjalanan hingga seharian penuh.
Tidak ada penerbangan komersial berjadwal ke daerah ini. Hanya ada penerbangan perintis carteran dari Jayapura. Namun, frekuensi penerbangan juga terbatas. Ada yang seminggu sekali, sebulan sekali, hingga tidak ada penerbangan dalam jangka waktu yang lama.
Pada akhirnya, jalur sungai tetap menjadi pilihan untuk bisa menjangkau ibu kota kabupaten atau sekadar ke pusat distrik. Sama seperti pesawat, perahu yang digunakan hanya perahu pribadi atau perahu milik warga lain dengan patungan membeli bahan bakar.
Kondisi ini pun memengaruhi berbagai pelayanan dasar di Mamberamo Raya, termasuk di bidang kesehatan. Pada 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka harapan hidup di Mamberamo Raya hanya sebesar 56,94 tahun untuk laki-laki dan 60,51 tahun untuk perempuan.
Angka ini sangat timpang dengan rata-rata nasional yakni sebesar 70,32 tahun (laki-laki) dan 74,21 (perempuan). Bahkan, angka dari Mamberamo Raya itu, jauh juga dibandingkan daerah Papua lain, seperti Kota Jayapura yakni 69,42 tahun (laki-laki) dan 73,33 (perempuan).
Sementara itu, pada 2025, BPS mencatat Mamberamo Raya untuk kasus kematian bayi di tertinggi di Papua. Angkanya sebesar 34,06 kematian bayi setiap 1.000 kelahiran. Ini jauh di atas rata-rata Papua (27,07) dan nasional (14,12).
Memberamo Raya di Papua merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Mamberamo Raya Yohanes Tebai mengatakan, hal ini telah menjadi masalah akut selama bertahun-tahun. ”Tantangan di Mamberamo Raya sangat beragam dan kompleks. Hingga saat ini kami hal dasar, seperti kuratif saja kami masih terkendala, apalagi terkait preventif dan promotif masih terus perlu diperbaiki,” ujar Yohanes yang dilantik sebagai kepala dinas kesehatan sejak Februari 2026.
Di pusat ibu kota Kabupaten Mamberamo Raya, misalnya, fasilitas kesehatan yang paling diandalkan, yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kawera yang bertipe D. Namun, rumah sakit ini hanya memiliki tiga dokter umum dan tanpa dokter spesialis.
Sementara itu, untuk 13 puskesmas yang tersebar di distrik juga menghadapi masalah serupa. Di sebagian distrik, petugas sering kali harus meninggalkan tempat tugas karena tidak adanya penyedia/pedagang kebutuhan pokok di kampung.
Selain itu, untuk distrik-distrik ini juga kesulitan untuk distribusi berbagai obat-obatan. Selain masalah transportasi, ada tantangan tempat penyimpanan sejumlah obat atau vaksin yang memerlukan tempat khusus. ”Banyak kampung tidak dialiri listrik. Sehingga ada sejumlah vaksin cepat kadaluarsa. Makanya ini perlu intervensi berbagai lini,” ucapnya.
Hal ini, lanjut Yohanes, telah menjadi perhatian dirinya sejak dirinya dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Mamberamo Raya. Untuk masalah dokter spesialis di RSUD Kawera memang memiliki kendala.
Sebelumnya, Pemkab Mamberamo Raya telah difasilitasi Kementerian Kesehatan untuk perekrutan sejumlah dokter spesialis. Namun, hingga batas waktu, tidak ada dokter spesialis yang terjaring.
Dengan kondisi yang ada, Yohanes berharap, kondisi yang ada di Mamberamo Raya menjadi perhatian bersama. Dalam menangani kesehatan ini, perlu intervensi berbagai lini dari lintas kementerian dan lembaga untuk membantu Mamberamo Raya mengejar berbagai ketertinggalan.
Tim Jurnalisme Data Kompas mengolah data dari BPS dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengetahui ketersediaan layanan dasar di daerah 3T. Menurut Peraturan Presiden No 63 Tahun 2020, terdapat 62 kabupaten di 13 provinsi yang ditetapkan sebagai daerah 3T. Hampir 50 persen kabupaten ada di kawasan Papua.
Dari hasil olahan data tersebut, Kondisi layanan dasar di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua begitu buruk. Dari indikator empat layanan dasar, yang memadai hanya akses air minum layak. Meski demikian proporsi rumah tangga yang mendapat akses air minum layak hanya 69,31 persen.
Akses kesehatannya tidak memadai. Dari olahan Kompas, sesuai ketentuan pemerintah dengan 40.140 jiwa penduduk, seharusnya memiliki 20 puskemas pembantu (pustu). Namun, baru tersedia 17 unit.
Sementara Mamberamo Raya juga kekurangan guru SD-SMA. Satu guru SD mengajar 22 murid. Padahal dari olahan Kompas, satu guru SD mengajar 15 murid. Juga dengan SMP dan SMA, rasio guru dan murid, satu berbanding 10. Tapi satu guru SMP mengajar 13 murid dan satu guru SMA mengajar 11 murid.
Jalan rusak di Mamberamo Raya dari data BPS mencapai 873 km atau 79,5 persen dari total Panjang jalan di kabupaten tersebut. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan proporsi jalan rusak provinsi yang hanya 32,6 persen. Hal tersebut menunjukkan akses transportasinya masih terkendala.
Beragam ketimpangan tersebut membuat warga di Memberamo Raya kian terpinggirkan. Mereka kesulitan mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Seperti kata warga, dari pada harus jauh-jauh ke puskemas atau rumah sakit lebih baik mati di kampung sendiri. Sebuah ironi di saat Indonesia hendak menginjak usia ke-81 tahun.
