Indonesia patut berbangga atas capaian pembangunan selama dua dekade terakhir. Tingkat kemiskinan terus menurun, jutaan penduduk berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem, dan perekonomian relatif tangguh menghadapi berbagai gejolak. Di tengah target pertumbuhan ekonomi 8% dan visi Indonesia Emas 2045, capaian tersebut sering dijadikan bukti bahwa arah pembangunan berada di jalur yang benar.
Namun, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan: apakah masyarakat Indonesia benar-benar telah merasa aman secara ekonomi?
Pertanyaan ini menjadi penting karena ukuran keberhasilan pembangunan yang selama ini digunakan tampaknya mulai tertinggal dari perubahan tantangan zaman. Selama puluhan tahun, keberhasilan pembangunan identik dengan menurunnya angka kemiskinan. Pendekatan tersebut tepat ketika tantangan utama adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Akan tetapi, ketika dunia dihadapkan pada pandemi, perubahan iklim, inflasi, disrupsi teknologi, dan ketidakpastian geopolitik, persoalannya tidak lagi sekadar mengurangi kemiskinan, melainkan membangun ketahanan masyarakat menghadapi berbagai guncangan.
Perdebatan mengenai perbedaan angka kemiskinan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia beberapa waktu lalu sesungguhnya menggambarkan persoalan tersebut. BPS mencatat tingkat kemiskinan sekitar 8%, sementara Bank Dunia menyebut lebih dari 60% penduduk Indonesia hidup di bawah standar negara berpendapatan menengah atas. Perbedaan itu memicu polemik yang seolah mempertanyakan kredibilitas salah satu pihak.
Padahal, keduanya mengukur hal yang berbeda. Garis kemiskinan BPS dirancang untuk mengidentifikasi penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum sesuai kondisi Indonesia. Sebaliknya, Bank Dunia menggunakan standar internasional untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antarnegara. Karena tujuan pengukurannya berbeda, hasilnya pun tidak dapat dibandingkan secara langsung.
Ironisnya, perhatian publik berhenti pada perdebatan metodologi. Kita sibuk memperdebatkan angka, tetapi luput melihat pesan yang jauh lebih penting. Dalam laporan Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security, Bank Dunia justru menegaskan bahwa Indonesia telah mencatat kemajuan besar dalam pengurangan kemiskinan.
Tantangan berikutnya bukan lagi sekadar menurunkan angka kemiskinan, melainkan membangun economic security atau keamanan ekonomi masyarakat. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga penduduk Indonesia masih berada dalam kondisi economically insecure—belum miskin, tetapi belum memiliki ketahanan yang memadai untuk menghadapi guncangan ekonomi.
Pesan ini layak menjadi bahan refleksi. Selama ini kita cenderung memandang kesejahteraan sebagai posisi seseorang terhadap garis kemiskinan. Padahal, kesejahteraan juga ditentukan oleh kemampuan rumah tangga bertahan ketika kehilangan pekerjaan, menghadapi biaya kesehatan yang tinggi, gagal panen, atau mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebuah keluarga mungkin tidak tergolong miskin hari ini, tetapi satu peristiwa tak terduga dapat dengan cepat menghapus seluruh kemajuan ekonomi yang telah mereka bangun.
Perubahan cara pandang tersebut juga mulai terlihat di berbagai negara. Organisasi seperti OECD tidak lagi melihat kesejahteraan semata dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari tingkat keamanan ekonomi rumah tangga, termasuk perlindungan terhadap risiko kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, dan beban biaya kesehatan. Dengan kata lain, ukuran keberhasilan pembangunan bergeser dari sekadar berapa banyak orang keluar dari kemiskinan menjadi seberapa banyak orang mampu bertahan ketika krisis datang.
Di sinilah berkembang konsep resilience economy. Dalam paradigma ini, ekonomi yang kuat bukan hanya ekonomi yang mampu tumbuh tinggi, tetapi juga ekonomi yang membuat masyarakat tetap tangguh ketika menghadapi guncangan. Pertumbuhan ekonomi dan ketahanan sosial dipandang sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
Jika perspektif tersebut digunakan untuk membaca Indonesia, tantangannya menjadi semakin jelas. Target pertumbuhan ekonomi 8% tentu penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi. Namun pertumbuhan yang tinggi tidak otomatis menciptakan masyarakat yang aman.
Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa jutaan rumah tangga dapat kehilangan sumber penghasilan hanya dalam waktu singkat. Sebagian memang tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan. Namun mereka kehilangan tabungan, mengurangi konsumsi, menunda pendidikan anak, atau terlilit utang demi mempertahankan kehidupan sehari-hari. Kondisi seperti ini tidak selalu tercermin dalam statistik kemiskinan.
Fenomena melemahnya kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi pengingat bahwa tantangan pembangunan telah bergeser. Negara tidak cukup hanya membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, tetapi juga memastikan mereka tidak mudah kembali jatuh ke dalamnya. Dengan kata lain, pembangunan perlu lebih berorientasi pada pencegahan daripada sekadar penanggulangan.
Karena itu, Indonesia perlu mulai melengkapi indikator kemiskinan dengan ukuran yang mampu menangkap tingkat ketahanan ekonomi rumah tangga. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat menjadi fondasi penting untuk mengembangkan pendekatan tersebut. Selain digunakan untuk meningkatkan akurasi program perlindungan sosial, data tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memantau perubahan tingkat kerentanan masyarakat secara lebih dinamis.
Salah satu gagasan yang layak dipertimbangkan adalah penyusunan Indeks Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga sebagai pelengkap indikator pembangunan nasional. Indeks ini bukan dimaksudkan menggantikan garis kemiskinan, melainkan melengkapinya.
Pengukurannya dapat mencakup stabilitas pendapatan, kepemilikan tabungan darurat, keberlanjutan pekerjaan, perlindungan kesehatan, akses terhadap jaminan sosial, hingga kemampuan rumah tangga mempertahankan konsumsi ketika menghadapi krisis.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengetahui siapa yang sudah miskin, tetapi juga siapa yang berisiko menjadi miskin apabila terjadi guncangan ekonomi.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari semakin sedikitnya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Ukuran yang lebih relevan pada abad ke-21 adalah seberapa besar kemampuan masyarakat menghadapi ketidakpastian.
Negara yang maju bukanlah negara yang hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan, melainkan negara yang mampu memberikan rasa aman ekonomi kepada sebagian besar warganya.
Indonesia telah berhasil memenangkan agenda pembangunan abad ke-20 melalui penurunan kemiskinan. Kini, tantangan berikutnya adalah memenangkan agenda abad ke-21: membangun keamanan ekonomi.
Sebab ukuran paling jujur dari sebuah bangsa yang maju bukanlah berapa banyak warganya yang berhasil keluar dari kemiskinan. Namun, berapa banyak yang tidak lagi hidup dalam ketakutan bahwa satu sakit, satu pemutusan hubungan kerja, atau satu krisis ekonomi dapat menghancurkan masa depan keluarganya.
