Australia dan Vanuatu menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi dan keamanan yang melarang negara asing membangun pangkalan militer di wilayah Vanuatu.
Kesepakatan yang diberi nama Nakamal Agreement itu diteken Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Vanuatu Jotham Napat di Canberra, Senin (29/6).
Dilansir AFP, Albanese mengatakan perjanjian tersebut memberi kepastian bahwa tidak akan ada pangkalan militer asing yang berdiri di Vanuatu.
"Perjanjian ini memberikan kepastian bagi Australia bahwa tidak akan ada pangkalan militer asing di Vanuatu," kata Albanese.
Selain itu, Australia juga berkomitmen meningkatkan dukungan ekonomi kepada Vanuatu, yang saat ini menjadikan China sebagai kreditur luar negeri terbesar.
Vanuatu selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu titik persaingan strategis antara China dan sekutu Amerika Serikat (AS) di kawasan Pasifik Selatan.
Australia sebelumnya menyuarakan kekhawatiran bahwa Beijing berupaya membangun kehadiran keamanan permanen di kawasan tersebut.
Kekhawatiran itu muncul setelah kapal Angkatan Laut China beberapa kali bersandar di Vanuatu dan Beijing mendanai perluasan dermaga di Luganville, yang pada Perang Dunia II pernah menjadi pangkalan militer terbesar AS di Pasifik Selatan.
China dan Vanuatu sebelumnya menegaskan dermaga tersebut dibangun untuk melayani kapal pesiar, bukan sebagai fasilitas militer.
Napat mengatakan Perjanjian Nakamal juga menegaskan komitmen Vanuatu untuk menolak penggunaan infrastruktur sipil bagi kepentingan militer.
"Perjanjian Nakamal juga menegaskan komitmen Vanuatu untuk menolak militerisasi infrastruktur," ujar Napat.
