jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklarifikasi isu dua desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menjadi wilayah Malaysia. Menurut Tito, isu yang berkembang di publik seolah-olah Indonesia telah kehilangan dua desa tersebut.
Saat rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6), Mendagri Tito memastikan bahwa isu terkait dua desa di Nunukan masuk menjadi wilayah Malaysia, merupakan hal yang tidak benar.
BACA JUGA: Mahasiswa UNJ Beri Pembekalan Literasi Keuangan kepada Calon Guru di Malaysia
Mantan Kapolri itu menegaskan bahwa desa-desa tersebut masih masuk ke wilayah Indonesia. Menurut dia, yang hanyalah sebagian tanahnya, sedangkan Indonesia justru mendapatkan lebih banyak bagian tanah. "Kadang-kadang dikatakan bahwa ada dua desa yang lepas masuk Malaysia. Bukan seperti itu," kata Mendagri Tito.
Dia mengakui bahwa persoalan batas di Pulau Sebatik memang menjadai permasalahan lama, sejak adanya sengketa antara Belanda dan Inggris ketika menjajah. Namun, dia menegaskan, kini kondisi di lapangan tidak demikian.
BACA JUGA: Mendagri Tito Instruksikan Kepala Daerah Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Dampak El Nino
Dia mengatakan persoalan lama tersebut terus diselesaikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingga lembaga-lembaga terkait lainnya.
Sebagai kepala BNPP, Tito menjelaskan bahwa sebagian lahan seluas 127,3 hektare di Pulau Sebatik memang masuk ke sisi Malaysia. Namun, Indonesia memperoleh kompensasi wilayah yang jauh lebih luas.
BACA JUGA: Kemendikbud Targetkan 359 Desa Masuk Program Pemajuan Kebudayaan 2021
"Kita sebetulnya diuntungkan. Yang dimaksud itu adalah 127 hektare itu ada di dua desa yang konsekuensinya masuk ke wilayah Malaysia, tetapi kita mendapatkan kompensasi 5.700 hektare pada masuk ke dalam sisi Indonesia," katanya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa Indonesia masih memerlukan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru untuk memperkuat kedaulatan. Menurut Tito, sejauh ini sudah ada 15 PLBN yang terbangun.
Namun, lanjut dia, masih ada titik-titik lainnya yang memerlukan.
"Kita masih perlu lagi di perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur ada satu titik yang berbatasan dengan Sarawak, kemudian yang di Kalimantan Utara ada masih ada lagi," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
