Ringkasan Berita:
- KSP Sawiran mengeluhkan kendala pengurusan KKKPR karena RDTR Kabupaten Pasuruan baru terintegrasi di tiga kecamatan.
- Koperasi yang telah beroperasi selama 37 tahun itu meminta percepatan penyelesaian administrasi.
- DPMPTSP menjelaskan kewajiban LKPM bagi usaha berisiko tinggi sesuai regulasi terbaru.
- DPRD Kabupaten Pasuruan meminta dinas terkait segera memfasilitasi penyelesaian agar operasional koperasi tidak terganggu.
Pasuruan (beritajatim.com) – Perubahan regulasi mengenai tata ruang dan perizinan usaha mulai dirasakan dampaknya oleh sejumlah koperasi di Kabupaten Pasuruan. Salah satunya dialami Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sawiran yang mengaku mengalami kendala dalam mengurus Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) akibat belum terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah operasionalnya.
Permasalahan tersebut disampaikan langsung Ketua KSP Sawiran, Kristin, saat mengikuti audiensi bersama Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (29/6/2026).
“Kami harus mengurus KKKPR, masalahnya, saat kami cek, RDTR di Kabupaten Pasuruan baru terintegrasi di tiga kecamatan. Sementara kantor pusat kami di Kecamatan Tutur belum masuk dalam sistem,” keluh Kristin.
Kristin menjelaskan, KSP Sawiran telah beroperasi selama 37 tahun dan mengantongi izin usaha simpan pinjam sejak 2018. Namun, perubahan regulasi membuat koperasi kini diwajibkan memenuhi persyaratan KKKPR sebagai bagian dari proses perizinan usaha.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi hambatan karena wilayah Kecamatan Tutur belum masuk dalam sistem RDTR yang terintegrasi. Akibatnya, proses pengajuan KKKPR tidak dapat diselesaikan.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan solusi berupa percepatan integrasi RDTR maupun kebijakan transisi agar koperasi yang selama ini patuh terhadap regulasi tidak dirugikan akibat kendala administratif.
Dalam audiensi tersebut, Operator Online Single Submission (OSS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan, Yopi, menjelaskan bahwa perubahan regulasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
Menurutnya, klasifikasi risiko usaha kini menentukan kewajiban pelaporan setiap pelaku usaha.
“Laporan itu memuat besaran modal, jumlah tenaga kerja, serta kendala yang dihadapi. Kalau kewajiban itu tidak dipenuhi, perizinannya bisa ditangguhkan,” jelas Yopi.
Ia menambahkan, karena KSP Sawiran masuk kategori usaha berisiko tinggi, koperasi tersebut wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebanyak dua kali dalam setahun, yakni pada Januari dan Juli.
Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pasuruan, Rikky, memastikan pihaknya akan segera melakukan inventarisasi dokumen perizinan koperasi untuk mengetahui kelengkapan administrasi yang masih perlu dipenuhi.
“Nanti kami cek mana yang sudah sesuai dan mana yang masih kurang. Memang salah satu kendalanya berada pada proses pertimbangan teknis dari BPN,” katanya.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setiya Wardana, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera berkoordinasi agar proses administrasi KSP Sawiran tidak berlarut-larut.
Menurutnya, koperasi yang telah beroperasi selama puluhan tahun dan memiliki rekam jejak kepatuhan tidak seharusnya terhambat hanya karena persoalan administratif.
“Kami minta DPMPTSP, Dinas Koperasi, dan tata ruang bersama-sama memfasilitasi penyelesaiannya. Jangan sampai koperasi yang sudah lama beroperasi justru terhambat karena persoalan administrasi,” tegas Agus.
DPRD berharap sinergi antara DPMPTSP, Diskoperindag, instansi tata ruang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat mempercepat penyelesaian dokumen KKKPR sehingga operasional koperasi tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengganggu iklim investasi dan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Pasuruan. [ada/beq]
