Safari politik Joko Widodo (Jokowi) keliling Indonesia telah dimulai dari Lampung dan diperkirakan akan berlanjut ke berbagai daerah di Tanah Air. Langkah ini membuka babak baru dalam dinamika politik nasional di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar modal.
Dalam perspektif politik, langkah tersebut dipandang memiliki konsekuensi menjelang Pemilu 2029. Namun, karena Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh yang cukup kuat di dalam pemerintahan, dampaknya juga berpotensi memengaruhi perkembangan ekonomi nasional yang sedang menghadapi tekanan.
Jokowi sebelumnya pernah menyatakan akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa dan menghabiskan waktu bersama keluarga setelah menyelesaikan masa jabatannya. Namun, janji tersebut tidak terwujud.
Sejak awal, publik, terutama para pesaing politiknya, meragukan pernyataan itu. Kini, melalui safari politik yang dilakukan secara terbuka, muncul kesan bahwa hubungan politik antara Jokowi dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai memasuki fase baru.
Dalam pandangan saya, Jokowi kerap mengambil langkah politik yang berbeda dengan pernyataan sebelumnya. Safari politik ini merupakan pilihan untuk membangun jalur politik sendiri yang berpotensi meningkatkan kompetisi politik, meskipun tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Langkah tersebut diperkuat oleh intensitas kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke berbagai daerah. Persaingan politik yang semakin intens dipandang berisiko menggeser fokus elite dari penyelesaian persoalan ekonomi rakyat.
Bagi masyarakat maupun pemerintah, safari politik Jokowi berpotensi menjadi faktor negatif terhadap perekonomian nasional. Energi politik pemerintah dikhawatirkan akan semakin terkuras dan mencapai puncaknya menjelang kontestasi politik berikutnya.
Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh yang cukup besar, baik di dalam pemerintahan maupun di tengah masyarakat. Gerakan politik yang dimulai terlalu dini berpotensi menjadi gangguan terhadap efektivitas pemerintahan. Pengaruh tersebut semakin kuat karena masih adanya keterkaitan dengan posisi putranya sebagai Wakil Presiden.
Apabila hubungan politik antara Jokowi dan Presiden Prabowo semakin melemah, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas politik nasional. Persaingan elite yang semakin tajam dapat mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan agenda ekonomi dan memenuhi berbagai janji politiknya. Dalam situasi ketika ekonomi nasional masih menghadapi tekanan, dinamika politik seperti ini justru dapat memperbesar tantangan yang dihadapi pemerintah.
Dalam perspektif political economy, memburuknya hubungan antara presiden dan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik akan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi arah politik nasional. Kondisi tersebut juga berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi investasi, dunia usaha, dan iklim bisnis. Pelaku usaha, investor, maupun pemilik modal akan membaca dinamika tersebut sebagai meningkatnya persaingan elite politik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, serta ekspektasi ekonomi.
Secara fundamental, ekonomi Indonesia sebenarnya mulai menunjukkan pemulihan di tengah tekanan global. Inflasi masih relatif terkendali, neraca perdagangan tetap surplus, cadangan devisa terjaga, dan pertumbuhan ekonomi masih berada pada level yang cukup baik. Bahkan, pasar modal dan nilai tukar di sejumlah negara ASEAN menunjukkan kinerja yang lebih stabil.
Lalu mengapa tekanan terhadap ekonomi Indonesia terasa lebih besar? Menurut saya, jawabannya terletak pada faktor-faktor non-ekonomi yang berkelindan dengan sistem ekonomi politik. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi pasar. Dengan munculnya dinamika baru berupa safari politik Jokowi, beban terhadap perekonomian nasional berpotensi semakin berat karena adanya persaingan elite yang dinilai terlalu dini dan tidak mendesak.
Pada akhirnya, safari politik tersebut dipandang tidak memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, dalam perspektif ekonomi politik, langkah itu justru berpotensi menjadi faktor yang memperbesar ketidakpastian ekonomi nasional.
