Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo berharap industri otomotif nasional terus memperluas ekspansi pasar ekspor setelah mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025. Menurutnya, nilai ekspor komponen otomotif yang telah menembus lebih dari USD 7 miliar menjadi bukti daya saing industri nasional masih terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Yoyok mengatakan, sepanjang 2025 komponen otomotif Indonesia telah diekspor ke lebih dari 100 negara. Sementara itu, pada kuartal I 2026 industri kendaraan roda empat juga masih mencatatkan pertumbuhan sekitar 14 persen secara tahunan.
"Data tersebut tidak mungkin lahir apabila ekosistem industrinya buruk. Pertumbuhan produksi, ekspor, dan investasi merupakan indikator bahwa kebijakan industrialisasi yang dibangun pemerintah selama ini memberikan hasil nyata," ujar Yoyok dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian, Senin (29/6).
Menurutnya, pencapaian tersebut perlu menjadi modal untuk terus memperkuat daya saing industri otomotif Indonesia di pasar global, sekaligus menjaga kepercayaan investor agar ekspansi industri dapat terus berlanjut.
Yoyok menilai dukungan pemerintah terhadap industri otomotif juga telah dilakukan secara konsisten melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya melalui skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) yang telah berjalan sejak 2008.
Hingga Desember 2025, fasilitas tersebut telah merealisasikan impor bahan baku dan komponen sekitar 8,25 juta ton dengan nilai mencapai sekitar USD 800 miliar. Dari total 74 perusahaan penerima fasilitas, sebanyak 57 perusahaan berasal dari sektor otomotif.
"Fakta ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah bukanlah kebijakan yang muncul sesaat ketika ada persoalan. Selama hampir dua dekade, negara hadir memberikan berbagai instrumen agar industri otomotif tetap kompetitif dan mampu bertahan menghadapi dinamika ekonomi global," katanya.
Selain itu, menurut Yoyok, tingginya minat investasi menunjukkan prospek industri otomotif Indonesia masih menjanjikan. Ia mencontohkan berbagai proyek strategis yang melibatkan investor Jepang, seperti pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang dan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi.
Di sisi lain, pemerintah juga dinilai telah mengantisipasi transformasi industri menuju kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021 tentang program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Regulasi tersebut memberikan arah pengembangan kendaraan hemat energi, kendaraan hibrida, hingga kendaraan listrik berbasis baterai sekaligus mendorong peningkatan penggunaan komponen dalam negeri.
Yoyok menambahkan, masuknya investor baru, termasuk dari China, semakin memperlihatkan bahwa Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik. Bahkan, sejumlah prinsipal otomotif asal China mengharapkan dukungan regulasi yang setara dengan yang selama ini diterima investor Jepang.
Meski demikian, Komisi VII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Kementerian Perindustrian agar tetap responsif terhadap tantangan sektor manufaktur, termasuk menjaga keberlangsungan lapangan kerja dan memperkuat komunikasi dengan pelaku usaha maupun organisasi pekerja.
"Kami tentu terbuka terhadap setiap masukan yang konstruktif. Namun kita juga harus objektif dalam melihat persoalan. Industri otomotif Indonesia yang hari ini mampu mengekspor ke lebih dari 100 negara, menyerap ratusan ribu tenaga kerja, serta menjadi tujuan investasi dari Jepang maupun China bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua itu merupakan hasil dari kebijakan industrialisasi yang dibangun secara konsisten selama bertahun-tahun," ujarnya.
Ia menambahkan, kritik terhadap sektor industri tetap diperlukan sebagai bahan evaluasi. Namun, kritik tersebut sebaiknya disampaikan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan berbagai capaian yang telah diraih.
"Yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat daya saing industri nasional, bukan membangun narasi yang justru melemahkan kepercayaan terhadap sektor manufaktur Indonesia," tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian merespons kabar mengenai dugaan relokasi dua pabrik komponen otomotif di Jawa Timur ke Vietnam. Setelah melakukan penelusuran, Kemenperin memastikan informasi tersebut tidak benar.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI di Pasuruan dan Mojokerto masih beroperasi normal dan belum memiliki rencana relokasi ke Vietnam.
"Fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI masih beroperasi secara normal di Indonesia dan tetap menjalankan kegiatan produksi sebagaimana biasanya. Belum ada rencana relokasi fasilitas produksi dua perusahaan industri tersebut dari Indonesia ke Vietnam," kata Febri.
