Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mematangkan model bisnis program angkot pintar setelah evaluasi operasional selama satu tahun terakhir menunjukkan hasil positif.
Meski demikian, tingginya harga armada berbasis listrik yang mencapai dua kali lipat dibandingkan angkot konvensional membuat skema subsidi menjadi kunci utama keberlanjutan program tersebut.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan performa angkot pintar telah memenuhi harapan dari sisi layanan operasional.
Namun, tantangan anggaran pengadaan kendaraan menuntut adanya rumusan pembiayaan yang lebih matang agar implementasi transportasi ramah lingkungan ini dapat segera diperluas.
“Hasil evaluasi menunjukkan secara operasional angkot pintar sudah sangat baik. Tetapi tantangannya ada pada biaya pengadaan. Harga angkot listrik bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan angkot konvensional,” kata Farhan di Pendopo Kota Bandung, Senin (29/6/2026).
Sebagai solusi, Pemkot Bandung bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan kini tengah menyusun skema pembiayaan strategis. Langkah ini dilakukan agar beban investasi para operator dapat ditekan melalui dukungan anggaran dari berbagai level pemerintahan.
Farhan menjelaskan bahwa armada angkot pintar tersebut nantinya tetap akan dioperasikan oleh koperasi angkutan kota yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi publik, seperti Kobutri, Kopamas dan Kobanter.
Selain pengadaan, pemerintah juga tengah mengkaji rencana konvergensi atau konsolidasi kepemilikan angkot untuk menyatukan entitas usaha yang saat ini masih terfragmentasi.
“Konvergensi masih terus dihitung. Menyatukan beberapa pemilik angkot menjadi satu entitas usaha bukan perkara mudah. Karena itu kami sedang menyusun model bisnis yang tepat,” ujarnya.
Farhan menekankan bahwa keberhasilan transformasi transportasi publik modern di Kota Bandung sangat bergantung pada sinergi subsidi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
Baginya, dukungan pendanaan adalah instrumen wajib agar sistem ini tetap kompetitif dan layak secara ekonomi bagi para operator di lapangan.
“Mesti ada bisnis model yang fix di mana nanti Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sama-sama memberikan subsidinya. Karena harus disubsidi, tidak mungkin tidak,” tuturnya.
