Jakarta, CNBC Indonesia - Australia dan Vanuatu akhirnya menandatangani perjanjian keamanan dan ekonomi yang telah lama dinegosiasikan. Kesepakatan ini sekaligus menutup peluang bagi negara lain, termasuk China, untuk membangun pangkalan militer di negara kepulauan Pasifik Selatan tersebut.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan Perjanjian Nakamal menegaskan posisi Australia sebagai mitra utama Vanuatu di bidang ekonomi, keamanan, dan pembangunan.
"Perjanjian kami mencerminkan dan menegaskan peran Australia sebagai mitra ekonomi, keamanan, dan pembangunan terbesar dan terlengkap Vanuatu, sebuah tanggung jawab yang kami anggap serius," ujar Albanese, seperti dikutip The Associated Press, Senin (29/6/2026).
- AS-Iran Sepakat Hentikan Serangan, Perundingan Damai Terselamatkan?
- Putin Beri Keputusan Penting, Ini yang Akan Terjadi di Ukraina
- China "Hukum" Jepang, Perusahaan hingga Lembaga Riset Kena Gebuk
Perjanjian tersebut ditandatangani Albanese bersama Perdana Menteri Vanuatu Jotham Napat di Canberra, sekitar sembilan bulan setelah rancangan sebelumnya ditolak pemerintah Vanuatu. Saat itu, Vanuatu menilai draf awal berpotensi membatasi ruang geraknya dalam menarik investasi infrastruktur dari berbagai negara.
Napat menegaskan kesepakatan baru ini dibangun atas dasar saling percaya dan kepentingan bersama.
"Perjanjian ini menegaskan kembali komitmen bersama kami untuk melanjutkan dan memperkuat kemitraan komprehensif antara kedua negara kami, yang didasarkan pada rasa saling menghormati, kepercayaan, dan visi bersama kami untuk Pasifik yang damai, stabil, dan makmur," katanya.
Berdasarkan isi perjanjian, Vanuatu berkomitmen tidak akan mengizinkan pembangunan pangkalan militer maupun infrastruktur asing yang dapat digunakan untuk kepentingan militer di wilayahnya. Negara tersebut juga akan menjaga infrastruktur vital tetap bebas dari militerisasi, campur tangan asing, serta akses tanpa izin.
Selain itu, Vanuatu akan berkonsultasi dengan Australia ketika mempertimbangkan keterlibatan pihak ketiga dalam proyek infrastruktur strategis, meski Canberra tidak memiliki hak veto seperti yang diusulkan dalam rancangan awal.
Kesepakatan ini menjadi bagian dari strategi Australia memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik guna membendung meningkatnya pengaruh keamanan China di kawasan. Meski demikian, Vanuatu tetap membuka ruang kerja sama kepolisian dengan Beijing.
Negara itu memprioritaskan kerja sama dengan anggota Forum Kepulauan Pasifik, tetapi tidak menutup kemungkinan menerima kunjungan personel kepolisian China yang selama ini datang secara berkala.
China pun merespons perkembangan tersebut dengan menyatakan harapan agar kerja sama Australia dan Vanuatu tidak diarahkan untuk membendung kepentingan Beijing.
"Kami berharap kerja sama antara negara-negara terkait dan negara-negara Kepulauan Pasifik akan berkontribusi pada pembangunan dan stabilitas kawasan, bukan menargetkan pihak ketiga mana pun atau digunakan sebagai alat persaingan geopolitik," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun.
Di sisi lain, Vanuatu juga tengah merundingkan Perjanjian Namele dengan China. Napat menegaskan kesepakatan tersebut merupakan kerja sama pembangunan komprehensif, bukan pakta keamanan. Ia memastikan isi perjanjian akan dipublikasikan setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah China.
"Tidak ada yang perlu disembunyikan. Pemerintah kami transparan, dan saya juga berterima kasih karena Perdana Menteri Albanese mengizinkan saya membagikan Perjanjian Nakamal kepada pihak China," ujarnya.
Dalam rancangan awal Perjanjian Nakamal, Australia sempat menawarkan bantuan senilai 500 juta dolar Australia atau sekitar Rp5,5 triliun untuk jangka waktu 10 tahun. Namun, Albanese mengatakan nilai pendanaan dalam versi final perjanjian baru akan diumumkan pada Desember mendatang.
(luc/luc) Add as a preferred
source on Google
