Pantau - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dony Oskaria menyatakan akan mengawasi secara langsung kepatuhan direksi badan usaha milik negara (BUMN) dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setelah pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.
Danantara Perketat Pengawasan Kepatuhan LHKPNDony menegaskan dirinya akan mengontrol langsung proses penyampaian LHKPN oleh seluruh direksi BUMN yang memiliki kewajiban melapor.
Ia mengungkapkan, "Saya akan mengontrol sendiri ketaatan penyampaian LHKPN, dan kami harapkan itu tepat waktu karena tidak ada toleransi yang kami berikan."
Menurut Dony, seluruh penyelenggara negara di lingkungan BUMN wajib melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Danantara akan memastikan seluruh direksi dan pejabat yang termasuk kategori wajib lapor memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN secara tepat waktu.
Dony kembali menegaskan, "Nanti saya akan pimpin sendiri proses kepatuhan terhadap laporan ini (LHKPN)."
KPK Tegaskan Direksi BUMN WNA Tetap Wajib MelaporDalam kesempatan yang sama, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menegaskan seluruh direksi atau manajemen BUMN, termasuk warga negara asing (WNA), tetap memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN.
Aminudin mengatakan, "Jadi, termasuk WNA. Walaupun dia WNA, tetapi sekarang posisinya sebagai top management di BUMN."
KPK telah memberikan bimbingan teknis kepada sejumlah WNA yang menduduki jabatan strategis di BUMN untuk memastikan mereka memahami dan memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN.
Menurut Aminudin, kewajiban penyampaian LHKPN berlaku bagi seluruh penyelenggara negara tanpa membedakan kewarganegaraan selama yang bersangkutan menduduki jabatan yang termasuk kategori wajib lapor.
Saat ini sejumlah BUMN memiliki direksi berkewarganegaraan asing, di antaranya PT Garuda Indonesia (Persero) dengan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Balagopal Kunduvara serta Direktur Transformasi Neil Raymond Mills, sementara PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) memiliki Direktur Utama Luke Thomas Mahony yang juga merupakan warga negara asing.
