REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat koordinasi lintas unsur. Langkah itu dilakukan demi menjaga kondusivitas wilayah di tengah dinamika aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan, pentingnya peran kepala daerah sebagai simpul koordinasi di wilayah masing-masing. Dia meminta kepala daerah untuk memastikan komunikasi dan koordinasi berjalan efektif bersama jajaran kepolisian, TNI, intelijen, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur terkait lainnya.
Baca Juga
Kemendagri Percepat Penetapan Batas Desa di Sulawesi Tenggara
Capaian Batas Desa di RI Baru 14,4 Persen, Kemendagri Kebut Penyelesaian Perbatasan
Kemendagri Libatkan Akademisi Hingga Media untuk Validasi Hasil Pengukuran IPKD
"Kepala daerah harus terus berkoordinasi dengan jajaran kepolisian, TNI, intelijen, DPRD, serta tokoh masyarakat untuk memastikan situasi di wilayah masing-masing tetap aman dan terkendali," kata Tito di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Kemendagri menilai Forkopimda memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial-politik di daerah. Melalui koordinasi Forkopimda, kata Tito, setiap perkembangan situasi di lapangan dapat dipantau, diantisipasi, dan dikelola secara cepat, terukur, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
