Badan Pusat Statistik (BPS) meluruskan anggapan yang masih beredar di masyarakat terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. BPS menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dari masyarakat sama sekali tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya.
Penegasan itu disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang meminta masyarakat tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus. Menurutnya, data yang dihimpun hanya dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan statistik dan kebijakan pembangunan nasional.
"Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah," kata Amalia.
Ia menegaskan, kerahasiaan seluruh data responden dijamin penuh oleh BPS. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir jika diminta memberikan informasi kepada petugas sensus.
Menurut Amalia, keberadaan data yang akurat menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Jokowi Makin Mesra dengan PSI, Golkar: Tenang, Dia Sudah...
Dengan data yang lengkap, pemerintah dinilai dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Olehnya itu, Amalia juga mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima petugas yang datang melakukan pendataan.
Ia berharap partisipasi aktif masyarakat dapat membantu menghasilkan data statistik ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional.
