JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai penugasan taruna Akademi Militer (Akmil) untuk melatih peserta Sekolah Rakyat bukan sekadar persoalan teknis penyelenggaraan pendidikan.
Menurut Hendardi, kebijakan tersebut mencerminkan cara pandang negara yang semakin mengaburkan batas antara ranah sipil dan ranah militer.
“Alih-alih memperkuat institusi sipil dalam menjalankan fungsi pendidikan, pemerintah justru kembali menjadikan militer sebagai instrumen pembentukan karakter warga negara,” ucap Hendardi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Selasa (30/6/2026).
“Ini adalah preseden yang berbahaya. Seakan-akan pembentukan karakter warga negara hanya bisa dilakukan melulu oleh militer.”
Hendardi menuturkan Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi pendidikan yang ditujukan bagi kelompok masyarakat yang menghadapi kerentanan sosial-ekonomi.
Karena itu, kata Hendardi, pendekatan yang dibutuhkan adalah pendekatan pedagogis, humanistik, dan partisipatif yang bertumpu pada ilmu pendidikan, psikologi perkembangan, voluntarisme sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga: Seskab Teddy Indra Wijaya: Peserta Program Magang Nasional Dapat Gaji Rp3,5-Rp6 Juta
“Tidak ada kebutuhan objektif yang membenarkan pelibatan taruna militer dalam proses tersebut. Disiplin memang merupakan nilai penting dalam pendidikan, tetapi disiplin tidak identik dengan militerisme,” tutur Hendardi.
“Nasionalisme dan patriotisme warga negara penting. Namun, keduanya bukan hanya milik militer. Negara seharusnya tidak mengaburkan cara pandang tersebut.”
Menurut Hendardi, dalam negara demokrasi, profesionalisme militer justru diukur dari kemampuannya menjalankan fungsi pertahanan negara secara efektif, bukan dari luasnya keterlibatan dalam urusan sipil.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- taruna akmil
- siswa sekolah rakyat
- sekolah rakyat
- hendardi
- setara institute
- tni
